News

Alasan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Dinilai Janggal

KPK mengaku kecewa dengan putusan PK Sri Manalip.


Alasan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Dinilai Janggal
Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip, saat berada di Kepulauan Miangas (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

AKURAT.CO, Alasan Mahkamah Agung menyunat hukuman Sri Wahyumi Manalip dari 4,5 tahun menjadi 2 tahun penjara tak bisa diterima akal sehat. ICW mencium ada kejanggalan dalam putusan tersebut.

"Terobosan hukum yang dijadikan dalih oleh Mahkamah Agung ketika memperingan hukuman mantan Bupati Talaud dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) sangat janggal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada pewarta, Kamis (10/6/2021).

Kurnia menjelaskan 3 hal perihal suap. Pertama, dalam kasus suap barang tidak harus sudah ada di tangan penerima, namun merujuk pada adanya kesepakatan. Hal tersebut sebagaimana tertuang di Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

"Disebutkan bahwa penerimaan uang/barang tidak mesti diterima secara langsung oleh seorang penyelenggara negara, melainkan jika sudah ada kesepakatan sebelumnya tetap dapat diproses hukum," kata Kurnia.

Kedua, hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana lebih rendah ketimbang pidana penjara minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor. 

"Bayangkan, pasal tersebut mengatakan bahwa majelis hakim hanya dibenarkan menjatuhkan vonis di antara rentang waktu 4-20 tahun penjara atau seumur hidup kepada pelaku korupsi. Alih-alih itu dilakukan, MA malah memperingan hukuman menjadi 2 tahun penjara," ujarnya.

Ketiga, ICW juga menanyakan kejanggalan vonis Sri Manalip yang jauh lebih rendah dari si perantara suap, yakni Benhur Lalenoh.

"Dalam logika hukum pidana, bagaimana mungkin pelaku dengan level perantara hukumannya lebih berat ketimbang penerima suap yang notabene juga merupakan seorang penyelenggara negara?" ujar Kurnia.

Hal senada juga diungkapkan pihak KPK yang mengaku kecewa dengan putusan PK (peninjauan kembali) Sri Manalip.

"Kami menyayangkan bahwa putusan tersebut lebih rendah dari ancaman minimal yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam rilisnya. []

Arief Munandar

https://akurat.co