Ekonomi

Akrobat Politik Anies Baswedan Di Balik Penutupan Display Rokok

Industri kretek merupakan industri strategis nasional yang berperan besar terhadap perekonomian dan kedaulatan nasional


Akrobat Politik Anies Baswedan Di Balik Penutupan Display Rokok
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) bersama praktisi hukum, perwakilan retailer Jakarta dan stakeholder pertembakauan lainnya, hari ini berkunjung ke Gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk meminta jawaban dari pihak Pemprov DKI Jakarta, terutama kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Industri kretek merupakan industri strategis nasional yang berperan besar terhadap perekonomian dan kedaulatan nasional. Industri ini mampu menyerap 6,1 juta tenaga kerja serta menghidupi 30,5 juta orang yang terlibat didalamnya. Industri kretek memberikan pemasukan terbesar kepada negara dari sektor cukai sebesar Rp176,3 triliun pada 2020. Penguasaan pangsa pasar kretek oleh produsen di dalam negeri sebesar 93% dan tidak pernah tertandingi oleh produk hasil tembakau lainnya.

Namun, dibalik keunggulan industri kretek di dalam negeri, industri kretek menghadapi tekanan regulasi yang cukup berat apalagi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 yang tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Regulasi tersebut dengan semena-mena menempatkan produk tembakau termasuk kretek sebagai produk yang berbahaya. Selain ditekan melalui PP 109/2012 Industri Hasil Tembakau ditekan melalui peraturan perpajakan yang berlapis. Melalui ketentuan pajak, rokok adalah penyumbang pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah yang diambil sebesar 10% dari cukai rokok, dimana setiap tahun cukai selalu naik secara eksesif.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Seruan Gubernur (Sergub) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Merokok. Seruan tersebut berisi tiga hal yaitu: Memasang tanda larangan merokok di setiap pintu masuk gedung dan memastikan tidak ada yang merokok di kawasan dilarang merokok. Tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan rokok di kawasan dilarang merokok. Tidak memasang reklame rokok baik di dalam maupun luar ruangan, termasuk memajang kemasan rokok di tempat penjualan.

Berdasarkan Sergub tersebut, Satpol PP di Jakarta kemudian bergerak untuk menutup reklame dan menutup display rokok di swalayan dengan tirai. Aksi penindakan yang dilakukan Satpol PP juga kian memicu reaksi negatif dari pelaku usaha retail yang notabene adalah tulang punggung ekonomi nasional. Bagi retailer, rokok merupakan produk yang penting karena bersifat fast moving dan memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi usaha mereka.

Sejatinya, iklim usaha dan investasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran sebagai konsekuensi logis dari pandemi Covid-19. Pemerintah pusat juga tengah berupaya mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Maka, Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tersebut merupakan langkah mundur bagi Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, kedudukan surat seruan gubernur dalam hukum di Indonesia bukanlah merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Seruan dapat disebut peraturan kebijakan atau diskresi yang memuat unsur keputusan dan/atau tindakan serta unsur-unsur diskresi lainnya. Konsekuensi atau sanksi yang didapat bukan berdasarkan dari Surat Seruan tersebut, tetapi dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Misalnya, ketika tempat penjualan rokok tetap memajang kemasan/bungkus rokok, meskipun sudah mengetahui surat seruan tersebut, aparat tetap tidak bisa mengenakan sanksi.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak patuhnya si penjual terhadap surat Seruan Gubernur ini dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan izin berusaha, maka sangat dimungkinkan akan adanya pembatalan atau penarikan izin usaha ataupun sanksi lain, bukan hal yang rahasia bahwa politik perizinan itu ada. Sebagai subyek hukum, pemerintah dalam melakukan tindakan lebih banyak bertumpu pada hukum publik dibandingkan dengan hukum perdata.

Pada praktiknya, pemerintah senantiasa menggunakan berbagai sarana pemerintahan dalam berbagai bentuk tindakan pemerintah (bestuurshandelingen). Adakalanya dalam penggunaan bestuurshandelingen kadang terjadi benturan kepentingan dengan masyarakat, terutama ketika kepentingan masyarakat yang secara hukum sepatutnya dilindungi justru dilanggar. Hal ini disebabkan ada kecenderungan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan kekuasaan pemerintahan oleh pejabat pemerintah. Kebijakan publik haruslah berlandaskan kepada kepentingan publik.