News

Akhirnya, Jokowi Gagalkan Penonaktifan Novel Baswedan Cs dari KPK

Pasalnya TWK yang menjadi syarat peralihan status kepegawaian Novel Baswedan Cs tidak boleh serta merta menjadi alasan menonaktifkan Novel Baswedan


Akhirnya, Jokowi Gagalkan Penonaktifan Novel Baswedan Cs dari KPK
Presiden Jokowi dalam konferensi pers secara virtual terkait nasib penyidik senior KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya di Istana Negara, Senin (17/5/2021).

AKURAT.CO  Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

Jokowi tegas menyatakan bahwa hasil TWK yang menjadi syarat peralihan status kepegawaian Novel Baswedan Cs tidak boleh serta merta menjadi alasan menonaktifkan Novel Baswedan bersama 74 pegawai lainnya dari KPK. 

"Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam keterangan persnya di istana negara dan disiarkan live streaming, Senin (17/5/2021). 

Dia mengatakan, insan KPK tentu harus memiliki kombinasi sikap yang memperkuat KPK. Di satu sisi, sumber daya manusia (SDM) KPK haruslah yang terbaik. Di sisi lain ia juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. 

Oleh karena itu, kata Jokowi, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN haruslah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. 

"Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap Individu-individu maupun institusi KPK," katanya.

Mantan Walikota Solo itu bahkan menyebutkan bahwa bila pun ada kekurangan pada diri pegawai KPK, hal itu bisa diperbaiki lewat mekanisme lain. Misalnya melalui pendidikan kedinasan mengenai wawasan kebangsaan. 

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, tidak boleh merugikan pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," katanya. 

Jokowi bahkan meminta pimpinan KPK dan MenPANRB maupun kepala BKN untuk merancang tindaklanjut nasib Novel Cs itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co