News

Akan Periksa Anies, Ketua KPK: Demi Kepentingan Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Siapapun dan apapun status jabatan seseorang, KPK berkerja dengan berpegang pada prinsip kecukupan bukti dan bukti yang cukup


Akan Periksa Anies, Ketua KPK: Demi Kepentingan Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
ILUSTRASI: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memastikan tim penyidik lembaganya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019. Firli menyebut pemeriksaan terhadap Anies dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Pada prinsipnya demi kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dengan kebutuhan yang benar di mata hukum dan memiliki relasi yang jelas dengan suatu kasus, siapapun bisa dipanggil tanpa terkecuali," kata Firli melalui pesan elektronik, Senin (26/7/2021).

Meski demikian, Firli tak menyebut secara pasti kapan Anies akan diminta hadir di ruangan penyidik. Dia meminta masyarakat memberi waktu untuk penyidik bekerja. 

"Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," jawab Firli.

Firli menegaskan pihaknya terus melakukan yang terbaik untuk bisa mengusut tuntas kasus korupsi pembelian lahan di Munjul. Meski begitu dia mengingatkan seseorang diputuskan untuk dipanggil menjalani pemeriksaan berdasarkan sejumlah pertimbangan, yakni melengkapi alat bukti, memberi keterangan sebagai saksi berkaitan tersangka sebelumnya, atau karena ditemukan potensi pengembangan baru dari kasus.

Firli menyebut KPK memahami harapan masyarakat agar perkara-perkara korupsi dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Ia pun memastikan KPK tidak pernah ragu dan pandang bulu untuk menyelesaikan perkara korupsi.

"Siapapun dan apapun status jabatan seseorang, tetapi kerja KPK berpegang pada prinsip kecukupan bukti dan bukti yang cukup," tuturnya.

Kebutuhan penyidik memeriksa Anies sudah diungkap Firli dua pekan lalu. Firli menyatakan selain anggota DPRD DKI, pihak yang harus diperiksa terkait kasus korupsi pembelian lahan di Munjul adalah Anies.

Firli, dalam keterangan tertulis yang disebarkan ke media pada 12 Juli 2021 menyebut, program pengadaan tanah di Munjul masuk dalam penyusunan program APBD DKI yang sudah pasti diketahui Anies sehingga Anies harus diperiksa.