News

Akan Direvisi, 4 Fakta Hilangnya Pendidikan Pancasila dalam PP 57/2021

PP tersebut tidak lagi memuat pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi siswa


Akan Direvisi, 4 Fakta Hilangnya Pendidikan Pancasila dalam PP 57/2021
Para siswa kelas 1 saat mengikuti kegiatan perkenalan hari pertama masuk di Sekolah Dasar (SD) 05, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Senin (15/7/2019). Para peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020 memasuki hari pertama sekolah hari ini. Sebanyak 219.996 peserta didik baru diterima di sekolah negeri yang terdiri dari jenjang pendidikan SD,SMP, SMA, dan SMK. Hari pertama sekolah ini para siswa baru hanya melakukan upacara dan perkenalan guru dan pembagian kursi (AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 soal Standar Nasional Pendidikan (SNP) banjir kritik dari publik Tanah Air. Hal ini dikarenakan PP tersebut tidak lagi memuat pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi siswa. Baik pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Terkait hal tersebut, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah segera merevisi 57/2021. Pasalnya, pendidikan Pancasila sudah menjadi mata pelajaran yang wajib sejak tahun 1975 silam.

Dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber, berikut 4 fakta hilangnya Pendidikan Pancasila dalam PP 57/2021.

1. MPR minta pemerintah lakukan revisi

PP 57/2021 membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara. Pria yang akrab disapa 'Bamsoet' tersebut menuturkan, MPR tengah meminta pemerintah untuk segera melakukan revisi. Hal ini dikarenakan pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan di berbagai jenjang pendidikan.

"MPR RI saat ini tengah mendorong agar pendidikan Pancasila kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan. Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera," katanya.

2. Hilang sejak UU Nomor 20 tahun 2003 berlaku

Diketahui, pendidikan Pancasila sudah hilang sejak UU Nomor 20 tahun 2003 diberlakukan. Di mana, UU tersebut memuat tentang Sistem Pendidikan Nasional yanng hanya memuat nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan bahasa.

3. Mendikbud ajukan revisi

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap diwajibkan dalam kurikulum pembelajaran. Dilansir dari laman resminya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kini telah mengajukan revisi kepada pemerintah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai," ungkap Nadiem.

4. Pentingnya pendidikan Pancasila

Berbagai pihak berpendapat, pendidikan Pancasila sangat penting diterapkan sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, penerapan nilai-nilai Pancasila berpengaruh pada jati diri bangsa Indonesia.

"Bila kita lalai dan abai, nilai-nilai asing yang masuk dengan deras ke Indonesia pada akhirnya akan merongrong jati diri, tradisi dan budaya, moralitas serta warisan kearifan lokal bangsa," turutnya.

Itulah sederet fakta terkait hilangnya Pendidikan Pancasila pada PP 57/2021. []

Dian Dwi Anisa

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu