News

Akademisi Pertanyakan Status Hunian yang di Bangun Anies di Kampung Akuarium


Akademisi Pertanyakan Status Hunian yang di Bangun Anies di Kampung Akuarium
Warga beraktivitas di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Susun Akuarium yang terdiri dari lima blok yang diisi 241 hunian dengan anggaran sebesar Rp62 miliar. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pengamat tata kota dari Universitas Trasakti Yayat Supriatna menyebut rumah susun yang hendak di bagun Gubernur Anies Baswedan di Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara belum punya status yang jelas.

Pemprov DKI sejauh ini, kata Yayat belum berbicara secara terbuka mengenai status hunian itu. Apakah rumah susun sewa atau rumah susun milik.

Rumah susun sewa adalah hunian yang disediakan Pemerintah untuk warganya. Cara mengunakannya adalah penghuni wajib membayar setiap bulan selama menempati hunian itu. Sedangkan rumah susun milik adalah hunian yang bisa menjadi milik pribadi setelah membayar cicilan dan tenggat waktu tertentu.

"Harus dipertegas sejak awal dari sekarang oleh pak gubernur. Ini rusun sewa atau rusun milik? Nah, kalau misalnya tadi dibilang tidak jelas rusunya, nanti dikhawatirkan masyarakat sana kecewa,"kata Yayat saat dikonfirmasi AKURAT.CO Sabtu (22/8/2020).

Menurutnya, selama hunian di Kampung Akuarium ini berstatus Rumah Susun sewa, maka Anies Baswedan tidak melanggar Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR).

Dalam peraturan itu, kawasan Kampung Akuarium masuk zona merah (P3) atau dengan kata lain tanah milik pemerintah. Yayat menegaskan, lantaran lahan ini milik Pemda DKI maka ketika digarap lahan itu harus bisa menjadi penunjang fungsi pemerintahan.

Misalnya bangun puskesmas, bangun fasilitas kantor atau fasilitas publik lainnya termasuk Rumah Susun Sewa.

"Pertanyaannya apakah kalau mau dibangun perumahan susun boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan catatan rusun yang dibangun di situ adalah rusun yang dibangun untuk mendukung fungsi pemerintahan. Apa itu? Penyediaan rumah susun. Artinya apa? Rumah susun yang dibangun itu, rusun milik pemerintah, bukan milik perseorangan atau kelompok,"tuntasnya.[]