News

Airlangga: Pemerintah Patuhi Putusan MK Terkait RUU Cipta Kerja 

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja.


Airlangga: Pemerintah Patuhi Putusan MK Terkait RUU Cipta Kerja 
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (Dok. akurat.co)

AKURAT.CO, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. 

"Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/11/2021). 

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan UU sesuai dengan rekomendasi MK saat putusan tersebut. Airlangga berharap dengan demikian, pelaksanaan UU Cipta Kerja nantinya akan menjadi lebih baik. 

"Putusan MK telah menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu, yaitu perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan," kata dia. 

Selain itu, Airlangga juga menyebut bahwa pemerintah juga akan mengikuti putusan MK untuk tidak menerbitkan lagi aturan turunan baru dari UU Ciptaker ini hingga perbaikan diterbitkan. Namun, aturan sebelumnya masih berlaku. 

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan UU dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," kata Airlangga. 

Sebelumnya, pada November 2020, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan permohonan uji materi UU Cipta Kerja ke MK. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia selaku penggugat menilai UU Cipta Kerja cacat prosedur dari tahap awal hingga penetapannya. Dalam gugatannya, buruh menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020. 

Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi. Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap dapat berlaku kembali. 

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan melalui kanal YouTube MK, Kamis (25/11/2021).[]