News

Ahok Sebut Pembangunan Kembali Kampung Akuarium Akibat Perda RDTR Dirubah


Ahok Sebut Pembangunan Kembali Kampung Akuarium Akibat Perda RDTR Dirubah
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (AKURAT.CO/Arief Munandar)

AKURAT.CO Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang akrab disapa Ahok menanggapi rencana pembangunan kembali Kampung Akuarium, Jakarta.

Menurutnya, penataan Kampung Akuarium yang dulu pernah ia gusur, kemungkinan karena Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) telah direvisi oleh Gubernur Anies Baswedan.

"Bisa jadi Perda itu sudah berubah," ujar Ahok saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Kendati demikian, Ahok mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan penggodokan peraturan yang ada di Pemprov DKI semenjak lengser dari kursi DKI 1.

"Saya tidak tahu, karena saya sudah masuk Mako Brimob (ditahan) sejak 9 Mei 2017," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan menata kembali kawasan Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara yang pada 2016 silam digusur semasa Ahok menjadi Gubernur DKI.

Pembangunan kampung di tepi pantai tersebut secara seremonial telah dilakukan lewat peletakan batu pertama pada 17 Agustus 2020 dan akan dimulai September 2020 dengan dana awal sekitar Rp62 miliar.

Adapun penggusuran Kampung Akuarium pada zaman Ahok, dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR).

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan proyek penataan Kampung Akuarium yang digagas Anies tidak menabrak aturan.

Dia berdalih bahwa dalam Perda RDTR 1/2024 memang kawasan perkampungan pinggir pantai itu masuk garis merah atau kawasan milik pemerintah. Namun membangun permukiman di tempat ini tidak melanggar aturan karena semuanya digagas dan dieksekusi pemerintah sendiri.

"Berdasarkan Perda 1/2014 tentang RDTR dan PZ, lokasi pembangunan berada di Sub zona Pemerintah Daerah (P3), dan diizinkan untuk kegiatan rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah,"kata Sarjoko saat dikonfirmasi Rabu (19/8/2020).[]