News

Ahli Hukum: Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Asabri & Jiwasraya

Pakar Hukum mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) tak ragu menyeret siapapun yang diduga terlibat korupsi dana PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.


Ahli Hukum: Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Asabri & Jiwasraya
Tampak suasana Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) di Jalan Mayjen Soetoyo, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (15/1/2020). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menduga ada sebesar Rp10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) tak ragu menyeret siapapun yang diduga terlibat korupsi dana PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.

Menurutnya, penyidik tak seharusnya berhenti pada sembilan tersangka yang saat ini masuk ke tahap persidangan.

"Semua pihak yang terlibat harus diungkap, tidak boleh ada tebang pilih, perkara harus dibuat terang benderang," kata Suparji menanggapi kelanjutan penanganan kasus korupsi pada Asabri dalam keterangannya kepada media, Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Pernyataan Suparji itu sekaligus merespon belum diprosesnya secara hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga ikut terlibat. Baik sejumlah petinggi Asabri maupun petinggi BPK yang diduga ikut bermain dalam kasus tersebut.

Mantan Direktur Utama PT Asabri Sonny Wijaya yang jadi pesakitan itu pada saat awal menjabat tidak pernah mengenal Heru Hidayat. Namun secara tiba-tiba dalam waktu singkat  langsung memercayakan Heru cs sebagai mitra dalam mengelola investasi yang begitu besar.

Tanpa ada rekomendasi serta dorongan orang yang sangat berpengaruh jelas tidak mungkin. Orang tersebut kabarnya merupakan salah seorang petinggi BPK.

Semakin nampak, di mana partner-partner Heru Hidayat di  perusahaan bersama yang juga menjadi direksi di perusahaan- perusahaan tersebut ikut terlibat aktif menjual saham dengan harga tinggi ke Asabri. Transaksi sangat merugikan malah tidak pernah tersentuh.

Namun, kerugian negara justru lebih banyak dibebankan kepada para pemilik saham yang berstatus narapidana, yang mana sahamnya sudah tidak ada lagi di Asabri.

Jika diperhatikan pada laporan keuangan Asabri dari pembelian dan penjualan saham tersebut Asabri malahan diuntungkan.