News

Agar Lolos, Anggota DPRD Jabar Diduga Palsukan Tanggal Lahir

Agar Lolos, Anggota DPRD Jabar Diduga Palsukan Tanggal Lahir
Pelantikan anggota DPRD Jawa Barat terpilih di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Sebanyak 120 Anggota DPRD Jabar terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik pada rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar atas dasar dua keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

AKURAT.CO, Salah seorang anggota DPRD Jawa Barat diduga memalsukan data tahun kelahirannya. Perubahan data tahun kelahiran dalam ijazah D III Universitas Padjadjaran milik anggota DPRD itu, ditengarai guna memenuhi salah satu syarat saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum di  Jabar, berapa waktu lalu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf (a) menyebutkan, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia, dan harus memenuhi persyaratan, telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.

Director of Goverment and Public Communication Universitas Padjadjaran Bandung Aulia Iskandarsyah, saat dikonfirmasi, menyatakan, pihaknya kini tengah melakukan penelusuran dugaan pemalsuan data yang dilakukan alumni, yang kini duduk di kursi DPRD Jabar.

baca juga:

Dikatakan Aulia, anggota DPRD tersebut merupakan lulusan D III tahun 2018. Aulia membenarkan adanya permintaan perubahan tahun kelahiran dalam data pribadi, yang dilakukan secara lisan beberapa hari setelah yudisium.

“Dari rektorat melakukan penelusuran. Operatornya sendiri sudah dipanggil, mengenai kronologis dan sebagainya. Berdasarkan kepercayaan pribadi dan karena mahasiswa, operator tidak ada pemikiran apapun. Pengajuan secara lisan, merubah tahun kelahiran,” ucapnya, di Gedung 2 Unpad, Jumat (17/1/2020).

Dia juga menjelaskan, perubahan yang diminta tersebut adalah tahun kelahiran, yang awalnya 1997 menjadi 1996. Dengan adanya koreksi tersebut, operator pun kemudian merubah data tahun kelahiran, yang nantinya akan tercantum di ijazah.

“Semuanya terdeteksi. Hingga persetujuan yang bersangkutan yang menyatakan data tersebut perubahan itu dipertanggung jawabkan,” ujar Aulia.

Dia pun menegaskan, apabila perubahan tersebut terbukti disengaja, pihak Unpad akan mengambil tindakan sanksi hingga pencabutan ijazah yang bersangkutan. Apalagi, menurut Aulia, ada kejanggalan surat dari Disdukcapil Subang yang isinya pernyataan perubahan data tahun kelahiran berdasarkan ijazah D III Unpad. Surat tersebut terbit sekitar Juli, padahal yang bersangkutan mengambil ijazah D III pada 20 Agustus 2018.

“Semua perubahan dilakukan pada bulan yang sama. Ya tanggal belasan lah di bulan Juli,” ungkapnya.

Aulia pun sedikit heran, yang bersangkutan baru melaporkan adanya kesalahan tahun kelahiran. Padahal mahasiswa tersebut mengeyam ilmu di Unpad tiga tahun lamanya.

“Padahal sudah 3 tahun jadi mahasiswa, kenapa pas lulus ada yang salah,” cetusnya.

Aulia juga berharap, temuan tersebut menjadi bahan dan evaluasi pihak UNPAD.

“Bagi kami pembelajaran, bahwa SOP harus tetap dijalankan,” ujarnya.

Sementara dari informasi yang diterima, perubahan data tahun kelahiran yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Jawa Barat itu bukan hanya dalam ijazah diplomanya. Ijazah SMA, akte kelahiran hingga kartu keluarga dan KTP elektronik tahun kelahiran yang semula 1997 diubah mundur satu tahun menjadi 1996.

Diduga, perubahan data kelahiran tersebut untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran calon legislatif di KPU, karena pada saat pendaftaran usia yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan. (*)