Ekonomi

Ada Pelanggaran Hukum pada Seleksi Anggota BPK?


Ada Pelanggaran Hukum pada Seleksi Anggota BPK?
Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Elemen masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Selamatkan BPK #SaveBPK sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum guna menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi XI DPR dalam pemilihan Anggota BPK periode 2019-2024.

Juru bicara Solidaritas Selamatkan BPK Adi Prasetyo mengatakan, dugaan pelanggaran dalam pemilihan Anggota BPK telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

"Pertama, diduga Komisi XI telah melanggar Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Tidak ada dasar hukum penilaian makalah sebagai persyaratan menjadi calon Anggota BPK. Di samping itu, tidak ada sejarahnya sejak tahun 2007 pemilihan Anggota BPK melalui penilaian makalah. Seharusnya makalah itu disajikan dan dinilai bersamaan dengan fit and proper test," kata Prasetyo dalam keterangan resminya yang diterima, kemarin.

Kemudian dugaan pelanggaran kedua, DPR telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh UU BPK Pasal 14 ayat (4) yaitu 1 bulan sebelum masa jabatan Anggota BPK yang lama berakhir.

Diketahui, peresmian penetapan Anggota BPK periode 2014-2019 dilaksanakan pada 16 Oktober 2014. Karena itu, 1 bulan sebelumnya yang dimaksud oleh UU BPK adalah tanggal 16 September 2019.

"Kami menemukan setidaknya 2 dugaan pelanggaran itu. Dan apabila DPR tetap melaksanakan pemilihan, maka hal tersebut dapat dikategorikan illegal. Legitimasi Anggota BPK terpilih pasti akan digugat masyarakat," tambahnya.

Melihat persoalan tersebut, Solidaritas Selamatkan BPK menuntut agar Pimpinan DPR menunda pelaksanaan sidang paripurna penetapan Anggota BPK, sampai persoalan tersebut selesai berdasarkan hukum.

"Jika Pimpinan DPR nekat melakukan paripurna penetapan, maka patut diduga mereka turut bersama-sama melakukan pelanggaran yang telah direncanakan secara sistematis. Jika itu dilakukan, kami meminta agar Presiden Jokowi jangan keluarkan Keppres penetapan Anggota BPK," tuntut mereka.

Adapun langkah hukum yang akan dilakukan oleh Solidaritas Selamatkan BPK adalah dengan melaporkan Komisi XI DPR ke pihak Kepolisian karena patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu juga sedang dipersiapkan gugatan ke PTUN dan gugatan citizen lawsuit. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menegakkan hukum, agar Wakil Rakyat tidak semena-mena dan menabrak UU yang dibuatnya sendiri.

Agar pemilihan Anggota BPK benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan demi mendapatkan pejabat BPK yang berintegritas, independen dan profesional dalam menjaga harta negara.

"Malu dengan pendiri bangsa, sama anak cucu kita, dan apa kata dunia jika pemilihan pejabat tinggi negara dilakukan secara serampangan," tutupnya. 

Soal dugaan pelanggaran UU, anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan DPR telah melakukan proses seleksi sesuai dengan konstitusi.

Perihal makalah, Hendrawan mengatakan syarat itu merupakan instrumen seleksi. Sedangkan ihwal waktu penetapan, ia meminta masyarakat tak salah memahami narasi pada undang-undang. Karena menurutnya artian kata sebulan tidak boleh dipahami sebagai tiga puluh hari.

Hendrawan mencontohkan, pada 2014, masa jabatan anggota BPK berakhir pada 11 Oktober. Sementara itu, waktu penetapan anggota kala itu diputuskan 15 September.

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo juga mengatakan hal yang sama DPR belum melanggar ketentuan batas waktu.

"Siapa yang menetapkan tanggal 16 September? Sedangkan tidak ada penjelasan satu bulan di UU itu 30 hari kalender kan? Bisa 20 hari kerja juga," pungkasnya. []