Ekonomi

Ada Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Bangun Pembangkit Listrik Kini Dipermudah

Khusus untuk subsektor ketenagalistrikan, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur hal-hal berikut.


Ada Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Bangun Pembangkit Listrik Kini Dipermudah
Pekerja saat melakukan perawatan kabel jaringan listrik sutet di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). PT PLN (persero) akan mengurangi tagihan kepada pelanggannya. Hal ini dilakukan imbas padamnya listrik pada Minggu (4/8/2019) kemarin. PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan Indikator Lama Gangguan. Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment.  (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan aturan baru ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

"Setiap Kementerian dan Lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta dapat menciptakan kepastian usaha," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam Webinar Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Secara umum, kata Rida, peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan pengawasan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Rida menyampaikan, substansi pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini antara lain: kewenangan Pemerintah Pusat pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, jasa penunjang tenaga listrik, dan kewenangan Pemerintah Pusat pada bentuk penetapan atau persetujuan.

"Regulasi ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, serta jasa penunjang tenaga listrik untuk jasa penunjang tenaga listrik yang akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber," ujar Rida.

Selain PP Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

"PP ini mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor, di mana pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020," pungkas Rida.

Khusus untuk subsektor ketenagalistrikan, PP ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Penyediaan dana dalam usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan;
3. Penetapan wilayah usaha;
4. Sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik;
5. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
6. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
7. Tanggung jawab konsumen dalam usaha penyediaan tenaga listrik;
8. Perhitungan kompensasi atas penggunaan tanah oleh pelaku usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik;
9. Keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional indonesia, dan sertifikat kompetensi;
10. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik;
11. Pembinaan dan pengawasan;
12. Kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. []