Dicky Eko Prasetio

Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan (PKHP) Universitas Negeri Surabaya
News

Ada Apa dengan Wawasan Kebangsaan Kita? Di Balik Kritik dan Polemik

Tes wawasan kebangsaan yang dilakukan terhadap pegawai KPK sejatinya merupakan asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).


Ada Apa dengan Wawasan Kebangsaan Kita? Di Balik Kritik dan Polemik
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Tes wawasan kebangsaan yang dilakukan terhadap pegawai KPK sejatinya merupakan asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tes ini menjadi kontroversial dikarenakan Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri 7 Mei 2021, pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada pimpinannya masing-masing. 

Tercatat, sebanyak 75 pegawai KPK dianggap tidak lolos dan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Beberapa nama pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan diantaranya: Novel Baswedan (Penyidik Senior KPK), Yudi Purnomo (Ketua Wadah Pegawai KPK), Giri Suprapdiono (Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi), serta berbagai nama lainnya.

Beredarnya berbagai nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan KPK tersebut menimbulkan polemik serta kritik di masyarakat, apakah dengan tidak lolosnya nama-nama pegawai KPK yang nota bene beberapa diantaranya merupakan senior-senior di KPK dapat menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi? Serta apakah perberhentian 75 pegawai KPK merupakan upaya untuk ‘menyingkirkan’ pihak-pihak yang yang dianggap akan menganggu pesta korupsi politik yang dilakukan oleh para elite politik?

Tentunya beragam spekulasi serta pertanyaan mewarnai adanya polemik tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK baik dalam aspek pelaksanaan tes hingga pengumuman tes tersebut. 

Tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK akhirnya mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo yang salah satu pernyataannya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa seharusnya tes wawasan kebangsaan tidak boleh menjadi ‘decision stamp’ atau stempel pemutus bahwa jika pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan maka seyogianya hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi internal KPK termasuk pihak penyelenggara tes wawasan kebangsaan untuk memantapkan sosialisasi serta pemahaman wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK dan bukan semata-mata untuk menjustifikasi; jika lolos maka diangkat jadi ASN, sedangkan jika tidak lolos maka diberhentikan.

Tanggapan Presiden Joko Widodo sejatinya layak untuk mendapat perhatian bersama setidak-tidaknya apresiasi layak diberikan karena pemerintah memiliki political will yang baik dalam menyikapi tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK. 

Tulisan ini berfokus untuk meliihat aspek tes wawasan kebangsaan secara lebih luas serta dampaknya ketika tes wawasan kebangsaan justru dijadikan sebagai sarana untuk memberhentikan beberapa pegawai KPK yang ‘dianggap’ tidak lolos tes wawasan kebangsaan. 

Wawasan Kebangsaan sebagai Penguat Identitas Konstitusional Berbangsa dan Bernegara 

Gagasan identitas konstitusional salah satunya sebagaimana kajian Michel Rosenfeld dalam bukunya yang berjudul, ‘The Identity of The Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community’ menegaskan bahwa dalam suatu identitas konstitusional terdapat 3 orientasi, yaitu: penggalian nilai-nilai kebangsaan di masa lalu, tantangan dan hambatan masa kini, serta orientasi dan kemungkinan untuk membangun masa depan. 

Dalam konteks ini, identitas konstitusional menekankan adanya penentuan sekaligus penggalian nilai-nilai masa lalu (a break with the past) untuk dijadikan rujukan serta titik anjak untuk membangun masa depan bangsa dan negara menjadi lebih baik (the future policy against the past policy).

Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan identitas konstitusional berupaya menempatkan Pancasila sebagai simbol sekaligus seperangkat nilai konstitusi yang bersifat terbuka dan selalu mengikuti arah perkembangan zaman. Hal ini sejatinya sejalan dengan Putusan MK No. 100/PUU-XI/2014 bahwa Pancasila tidak dapat dikategorikan sebagai pilar berbangsa dan bernegara, tetapi Pancasila harus didudukkan sebagai dasar yang menjadi pemandu dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pancasila sebagai simbol identitas konstitusional juga tidak boleh dimaknai secara sempit, tertutup, bahkan hanya dilihat pada semangat zaman saat Pancasila dicetuskan. Sebagai identitas konstitusional, Pancasila tidak boleh menjadi simbol mati (the deadly constitutional symbol) yang hanya tunduk pada penafsiran sempit politik dan kekuasaan. 

Pancasila harus menjadi the living constitutional symbol yang mampu mengikuti semangat perkembangan zaman termasuk menjaga nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah menjadi modus vivendi para founding leaders serta the framers of constitution. Dengan demikian, maka Pancasila tidak boleh menjadi ‘berhala’ dan ‘aksioma’ yang bersifat antikritik bahkan menjadi stempel pembenar kekuasaan. Pancasila harus menjadi nilai yang terbuka untuk digali sekaligus menjadi pemandu berbagai kehidupan manusia Indonesia yang berbeda-beda. 

Sebagai nilai pemandu, tentunya Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut pada konsepsi serta konsensus kebangsaan yang lebih spesifik seperti Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara kesatuan, UUD NRI 1945, termasuk juga wawasan nusantara.

Dalam hal inilah, maka Jimly Asshidiqie menggagaskan adanya “Empat Pilar Baru” yang menempatkan Pancasila sebagai pemandu dari “Empat Pilar Baru”  yaitu: (i) Bentuk Negara Kesatuan, (ii) UUD NRI 1945, (iii) Bhinneka Tunggal Ika, dan (iv) Wawasan Nusantara. Pemahaman akan “Empat Pilar Baru” tersebut sejatinya harus menjadi orientasi dalam pemahaman dan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. 

Sosialisasi dan pemahaman wawasan kebangsaan tentunya merupakan usaha untuk mengkontekstualisasikan “Empat Pilar Baru” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya, sosialisasi dan pemahaman wawasan kebangsaan tidak boleh bersifat dogmatis dan sentralistis yang terkesan ‘pukul rata’. Wawasan kebangsaan harus disampaikan dan disosialisasikan dengan ‘context oriented’ sehingga lebih bersifat pluralistik dan terbuka. Hal ini pun sejatinya juga berlaku dalam tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan juga harus mengedepankan ‘context oriented’ yang bersifat pluralistik dan terbuka. 

Dalam konteks tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK, tes wawasan kebangsaan seyogianya harus mengaitkan dengan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum korupsi. Bukan, malah menanyakan terkait privasi pegawai KPK seperti terkait mau atau tidak jadi istri kedua, sholat memakai qunut atau tidak, serta pertanyaan-pertanyan yang bersifat privat lainnya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penegakan hukum korupsi.

Menurut hemat penulis, pengakuan beberapa pegawai KPK terkait tes wawasan kebangsaan tersebut seharusnya dapat menjadi evalusi bersama bahwa tes wawasan kebangsaan pun tidak boleh bersifat dogmatik dan sentralistik yang kemudian menjerumuskan pihak yang ditanya hanya pada jawaban “A atau B” atau “Ya atau Tidak”. 

Tes wawasan kebangsaan haruslah berorientasi kontekstual yang mengedepankan aspek pluralistik dalam pemahaman sehingga tidak bersifat menjustifikasi secara hitam-putih. Terutama, tes wawasan kebangsaan KPK haruslah dibuat dan dikoreksi oleh pihak-pihak yang lebih bersifat aspiratif dan pluralistik dalam memandang wawasan kebangsaan.

Hal ini sebagaimana pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bahwa setidaknya terdapat 5 instansi itu dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas dan obyektivitas penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan seperti: Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI), Pusat Intelijen tni Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Menurut hemat penulis, dengan hanya melibatkan 5 instansi dalam memastikan akuntabilitas dan obyektivitas tes wawasan kebangsaan maka aspek aspiratif dan pluralistik belum terpenuhi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK. Apalagi, dari 5 instansi tersebut banyak didominasi unsur militer dan intelijen yang menurut hemat penulis tentu memiliki pemahaman tersendiri mengenai wawasan kebangsaan. 

Oleh karena itu, supaya lebih komprehensif, aspiratif dan pluralistik dalam melihat wawasan kebangsaan, maka selain 5 instansi tersebut perlu juga dilibatkan beberapa instansi lain seperti: BPIP, Perguruan Tinggi/kampus termasuk melibatkan Pusat Kajian Antikorupsi, pihak LSM terutama pegiat-pegiat antikorupsi, tokoh-tokoh agama, tokoh budaya maupun tokoh-tokoh masyarakat di daerah. 

Hal ini dimaksudkan supaya tes wawasan kebangsaan tidak bersifat monolitik dan bersifat hanya menjustifikasi secara hitam-putih. Padahal, untuk melihat wawasan kebangsaan seorang individu terutama pegawai KPK diperlukan pemahaman yang komprehensif dan pluralistik terkait wawasan kebangsaan, terutama dengan melibatkan instansi-instansi lain serta membuka pengawasan yang seluas-luasnya dari masyarakat. 

Di Balik Kritik dan Polemik 

Terlepas dari itu semua, kritik dan polemik dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK harus mendapat perhatian dan evalusasi bersama. Terutama kita semua patut mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa hasil tes wawasan kebangsaan haruslah menjadi bahan evaluasi, bukan sebagai sarana untuk ‘menggebuk’ dan memecat para pegawai KPK. 

Bisa jadi, rendahnya nilai wawasan kebangsaan para pegawai KPK bukan karena memang wawasan kebangsaan mereka rendah, tetapi bisa jadi sosialisasi serta pemahaman wawasan kebangsaan kita yang terlalu sempit, yang hanya menempatkan wawasan kebangsaan secara dogmatik dan sentralistik sehingga berpotensi menjustifikasi wawasan kebangsaan secara hitam-putih.

Padahal, jika kita mau membuka mata sedikit lebih lebar, wawasan kebangsaan haruslah dilihat pada aspek sikap secara komprehensif. Dalam hal ini, sikap komprehensif dapat dilihat ketika wawasan kebangsaan dipahami secara kontekstual dan pluralistik sehingga wawasan kebangsaan benar-benar menjadi kontekstualisasi Pancasila sebagai identitas konstitusional.

Identitas dimaksud termasuk kontekstulisasi dari konsensus kebangsaan seperti: bentuk negara kesatuan, semangat Bhinneka Tunggal Ika, nilai dan norma konstitusi UUD NRI 1945, serta wawasan nusantara yang perlu diimbangi dengan sosialisasi serta pemahaman wawasan kebangsaan yang melibatkan berbagai pihak.

Oleh karena itu, ke depan diharapkan bahwa wawasan kebangsaan (dan juga tes wawasan kebangsaan) dipahami secara lebih komprehensif, pluralistik, serta kontekstual. Jangan sampai sosialisasi maupun tes wawasan kebangsaan kemudian berubah bahkan dipelintir hanya menjadi ‘wawasan kekuasaan’ semata.[]