News

ACT Terancam Dibubarkan!

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendesak berapapun dana yang diselewengkan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tangkap (ACT), harus ditindak.


ACT Terancam Dibubarkan!
Aksi Cepat Tanggap (ACT) (dok. ACT)

AKURAT.CO, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Santoso mendesak berapapun dana yang diselewengkan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tangkap (ACT), harus ditindak. Bahkan, kalau perlu segera dibubarkan.

"Dipanggil para pihak, dipublikasi apa persoalannya, apa penyelewengannya dengan terang benderang," tegas Yandri kepada wartawan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Sebab, menurut Yandri, penindakan penyelewengan itu tujuannya untuk memulihkan atau menjaga kepercayaan publik yang selama ini peduli dengan bencana dan beragam persoalan sosial.

baca juga:

"Lalu ada hal-hal yang lain yang menyangkut keberlangsungan hidup, meringankan beban sesama, masyarakat mau dengan sukarela memberikan dananya yang relatif besar," katanya.

Dengan demikian, Wakil Ketua MPR RI itu berharap Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi pintu masuk untuk melakukan penertiban atau melakukan pendisiplinan kelompok filantropi atau yang menghimpun dana masyarakat supaya diawasi oleh pemerintah.

"Kalau perlu, dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi atau apapun namanya, sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu, atau ada yayasan yang menyimpang bisa langsung ditindak," ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, untuk jangka waktu pendek, BPK perlu melakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu.

"Polisi bisa memanggil secara serius untuk menelusuri di mana letak penyimpangan dan kalau ada penyelewenangan harus dihukum secara pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, Vice Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar menyampaikan, selama ini ACT selalu konsisten melakukan audit setiap tahun. Bahkan dari audit itu, kata Ibnu, ACT selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dan kita bersyukur secara keuangan, Aksi Cepat Tanggap konsisten setiap tahun sejak 2005 lembaga ini berdiri di 21 April sampai saat ini lembaga disiplin melakukan audit, dan setiap audit kita mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini menjadi poin tersendiri," papar Ibnu. []