News

ACT Bantah Dana Masyarakat Disalurkan ke Teroris

ACT telah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).


ACT Bantah Dana Masyarakat Disalurkan ke Teroris
Vice President ACT, Ibnu Khajar (AKURAT.CO/Anisha Aprilia)

AKURAT.CO, Lembaga Kemanusiaan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membantah jika ada aliran dana yang diberikan oleh masyarakat disalurkan ke pihak teroris.

Presiden ACT, Ibnu Khajar menegaskan bahwa ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang didapat dari berbagai mitra dan tersertifikasi oleh pemerintah. Hal itu terbukti dari ACT telah berkiprah di 47 lebih negara, distribusi bantuan ke banyak negara.

"ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang memiliki izin Kemensos bukan Amil Zakat yang izinnya dari Kemenag atau BAZNAS. ACT berkiprah di 47 lebih negara, distribusi bantuan ke banyak negara," kata Ibnu saat konferensi pers, Senin (4/7/2022).

Tak hanya itu, Ibnu menjelaskan jika ACT telah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

"Laporan keuangan dari 2005-2020 yang sudah teraudit dan dapat opini WTP sudah dipublish di web, sebagai bentuk transparansi," lanjutnya.

Ibnu Khajar pun menegaskan jika lembaganya tidak pernah memberikan bantuan kepada kelompok teroris manapun.

"Kita tidak pernah ada bantuan ke teroris. Kemanusiaan itu tidak boleh nanya siapa yang kami bantu, karena yang kami berikan bantuan itu orang yang sakit, lansia dan lainnya," kata Ibnu Khajar

Ibnu mengaku bingung terkait adanya pihak yang menyebut jika dana ACT diberikan kepada teroris. Sebab menurutnya ACT selalu bekerja sama dengan TNI dan Pangdam Jaya bahkan ia menyebut di tiap acara selalu dihadiri oleh gubernur hingga menteri.

"Dugaan dana teroris, ini yang kami tanya dana yang mana? Ada acara kami diundang kami datang, ACT dianggap radikal ada isu tersebut karena ditiap program kami undang entitas gubernur, menteri datang dan bantuan pangan di depan mabes TNI, kita kerjasama dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus," lanjutnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Terkait hal ini, PPATK juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum, seperti Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). []