News

Abraham Liyanto: Keputusan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Keputusan Tepat

Abraham Liyanto menilai keputusan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai sebuah keputusan yang tepat.


Abraham Liyanto: Keputusan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Keputusan Tepat
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto (Istimewa)

AKURAT.CO, Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai sebuah keputusan yang tepat. Keputusan tersebut sangat baik untuk kemajuan bangsa di masa mendatang.

“Keputusan yang berani dan visioner. Kami siap mendukung,” kata Abraham di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Ia menanggapi telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN di DPR pada Selasa, 7 Desember 2021. Komite I DPD RI siap memberikan pandangan terkait RUU tersebut.

Menurut senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, perpindahan IKN sudah harus dilakukan karena DKI Jakarta sudah sesak. Bahkan pulau Jawa secara keseluruhan sudah sesak. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibat dari kondisi itu, terjadi krisis ketersediaan air terjadi di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kemudian pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur. 

“Jika terus diisi atau tetap menjadi pusat pembangunan, DKI Jakarta atau Pulau Jawa, sudah tidak kuat lagi menampung beban yang ada,” jelas Abraham. Dia menilai perpindahan IKN ke Kaltim sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Selama ini, wilayah timur Indonesia kurang diperhatikan. Dengan penempatan IKN di Kaltim, diharapkan bisa mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Meski mendukung perpindahan IKN, senator tiga periode ini memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan tersebut. Pertama, perpindahan IKN harus belajar dari kota Jakarta sekarang ini, di mana tampak pembangunan tidak ada tata ruang. Kalaupun ada, tetapi gampang sekali “dibeli” oleh pemilik modal. 

“Tata ruang yang muda diubah menghambat investasi karena tidak ada kepastian hukum. Pengalaman di Jakarta harus menjadi catatan penting dalam tata ruang ibukota negara baru nanti,” tutur Abraham.

Kedua, Abraham mengingatkan pemerintah terhadap pengalaman beberapa negara yang gagal pindah IKN. Misalnya, Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005. IKN baru dianggap gagal karena tampak seperti kota 'hantu' karena sepi penduduk.