News

57 Pegawai KPK Dipecat, Ombudsman Sebut Presiden Masih Bisa Anulir

Ombudsman RI menyatakan, Presiden Jokowi masih sangat bisa menganulir keputusan pimpinan KPK yang telah memberhentikan 57 orang pegawainya.


57 Pegawai KPK Dipecat, Ombudsman Sebut Presiden Masih Bisa Anulir
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Robert Endi Jaweng menyatakan, Presiden Joko Widodo masih sangat bisa menganulir keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberhentikan 57 orang pegawainya. Artinya, terbuka peluang bagi Presiden untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK itu.

Bahkan, kata dia, keputusan pimpinan KPK itu bukan akhir dari segalanya.

"Masih sangat (terbuka peluang Presiden menganulir putusan pimpinan KPK) dan belum end game. Belum akhir," katanya dilansir dari YouTube Ombudsman RI, Jakarta, Minggu (19/9/2021).

Endi Jaweng bahkan menyebut surat pemberhentian 57 orang pegawai KPK yang ditandatangani oleh pimpinan KPK itu juga tidak tepat. Sebab, secara kelembagaan, yang menandatangani kebijakan terkait kepegawaian di lembaga non kementerian atau non struktural adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen). Artinya, bukan pimpinan lembaga non kementerian seperti yang dilakukan pimpinan KPK.

"Yang mengeluarkan surat terkait pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan itu adalah Sekretaris Jenderal," ujarnya. 

Meski begitu, dia mengatakan, siapa pun yang menerbitkan surat pemberhentian 57 orang pegawai KPK itu sejatinya tak boleh terlampau yakin bahwa surat itu menjadi babak akhir bagi polemik di KPK. Sebab, secara aturan, pembina tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Presiden. Bukan pimpinan KPK. 

"Poinnya adalah siapapun yang menerbitkan keputusan di internal KPK itu tidak boleh kemudian yakin bahwa itu adalah akhir. Karena di atas itu, ada Presiden," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, pada pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (15/9/2021), Presiden menyatakan tak mungkin membuat keputusan pada saat proses hukum TWK sedang bergulir di MA dan MK. 

Bahkan, pada saat itu, Presiden mengirim sinyal tak ingin dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK itu. "Jangan dikit-dikit ke Presiden," kata Jokowi di Istana Negara.