News

Pegawai KPK Desak Pimpinan Patuhi Tindakan Korektif Ombudsman

Mereka minta 75 pegawai yang tidak lolos TWK segera diangkat menjadi ASN


Pegawai KPK Desak Pimpinan Patuhi Tindakan Korektif Ombudsman

AKURAT.CO, Sebanyak 518 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pimpinan lembaga anti rasuah untuk menjalankan tindakan korektif Ombudsman yang menyatakan tes wawancara kebangsaan (TWK) maladministrasi. Mereka minta 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

"Meminta pimpinan KPK segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS menjadi ASN untuk menunjukkan komitmen patuh dengan hukum yang berlaku, menjaga kepercayaan publik serta tidak mengingkari hak konstitutional para pegawai sesuai rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sejalan dengan arahan Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945," kata perwakilan pegawai KPK, Rizal dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).

Rizal menyebut, KPK bukan sekedar tempat untuk bekerja atau mencari nafkah. Lebih dari itu, lembaga antirasuah adalah simbol dari harapan pasca reformasi untuk menuju Indonesia yang bebas dari korupsi, nepotisme serta kolusi. Merujuk pada TAP MPR NO VIII/MPR/2001, KPK merupakan lembaga yang disebutkan secara eksplisit, karena besarnya harapan agar KPK dapat membangun nilai baru di Indonesia.

Bertahun-tahun perjuangan tersebut membuahkan hasil. KPK menjadi percontohan yang bukan hanya diakui pada tingkat nasional tetapi dunia.

"Namun, semua berjalan mundur pasca adanya beberapa kebijakan yang bertentangan dengan nilai yang telah dibangun sebelumnya," kata Rizal.

Hasil pemeriksaan Ombudsman yang diumumkan pada 21 Juli 2021 lalu, diungkapnya, membuka tabir persoalan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pada pokoknya, laporan tersebut menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedural dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK pada proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Termasuk di dalamnya indikasi pembuatan dokumen hukum bertanggal mundur yang mempunyai konsekuensi secara hukum," papar Rizal.

Ombudsman telah menegaskan agar KPK melaksanakan tindakan korektif termasuk mengalihkan status 75 pegawai sebagai ASN. Persoalannya, KPK malah tidak terlihat akan melaksanakan rekomendasi tersebut padahal sebagaimana diketahui bahwa maladministrasi merupakan ranah kewenangan Ombudsman.

Selain itu, rekomendasi Ombudsman sejalan dengan arahan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, Rizal meminta KPK bisa menjadi percontohan lembaga penegak hukum yang baik, dengan melaksanakan seluruh tindakan korektif dari ORI untuk membuktikan pernyataan pimpinan sendiri dalam berbagai forum bahwa tidak ada niat untuk memberhentikan pegawai KPK.

"Momentum temuan ORI ini menjadi salah satu pembuktian niat pimpinan KPK yang sesungguhnya atas persoalan TWK dalam proses peralihan status kepegawaian KPK," papar Rizal.

Diberitakan sebelumnya, KPK melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN seperti dilaporkan Novel Baswedan cs.

"KPK menyampaikan keberatan berdasarkan landasan hukum Pasal 25 ayat 6 b dan karenanya kami kemudian akan menyampaikan surat keberatan ini sesegera mungkin besok (Jumat, 6 Agustus 2021) pagi ke Ombudsman RI," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Ghufron menyampaikan landasan lembaganya merespons atas LAHP itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan.[]