Ekonomi

5 Tahun Pemerintah Gelontorkan 4,1 Persen Belanjanya untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam lima tahun terakhir pemerintah menggunakan rata-rata 4,1 persen dari belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim.


5 Tahun Pemerintah Gelontorkan 4,1 Persen Belanjanya untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Gedung-gedung tinggi yang tertutup polusi di kawasan Jakarta, Senin (30/8/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir pemerintah menggunakan rata-rata 4,1 persen dari belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardani mengungkapkan pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi menghasilkan emisi karbon pada 2060.

"Sedangkan dari sisi pembiayaan, pemerintah sudah terbitkan green sukuk sejak 2018 yang antara lain untuk membiayai transportasi berkelanjutan, memitigasi bencana alam, pengalihan limbah, akses energi baru dan terbarukan (EBT), dan efisiensi energi," kata Pande dalam diskusi daring "Menimbang Untung Rugi Pajak Karbon" secara virtual, Jumat (22/10/2021).

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah berdiskusi untuk membuat climate change fiscal framework guna memperkuat pembiayaan berkelanjutan di dalam negeri.

Namun demikian, lanjutnya, sumber pembiayaan ini diperkirakan belum bisa men-cover keseluruhan kebutuhan pembiayaan berkelanjutan sehingga masih ada ruang yang bisa diharapkan untuk ditingkatkan ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah baru-baru ini menelurkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang juga mengatur tentang pajak karbon.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan, Pande mengatakan bahwa aturan tentang pajak karbon menjadi sinyal bahwa pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia mulai mengarah pada energi yang lebih hijau.

"Dalam draft UU HPP yang sudah disepakati DPR dan tinggal tunggu proses penyelesaiannya saja, pajak karbon direncanakan mulai dipungut 1 April 2022, di mana untuk tahap awal pajak karbon akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara)," katanya.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Oktober 2021 lalu mengatur berbagai kebijakan perpajakan, salah satunya mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon.

Untuk tahap awal, mulai tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.

Penerapan pajak karbon menurut RUU HPP akan dilakukan secara bertahap dan diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy. Hal ini untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon.[]