News

5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI


5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menjadi pembicara dalam diskusi forum Legislasi dengan tema ?Pansus Angket Apa Lagi?? di Nusantara III, Kompleks MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11). Mereka mengklaim Pansus Angket yang diperpanjang DPR bukan merupakan alat untuk melindungi ?Kawan? apalagi untuk melemahkan KPK, melainkan sebagai alat kontrol untuk mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga yang dibentuk dan bekerja sebagai lembaga pemberantas korupsi murni tanpa kepentingan politik kelom (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Masa jabatwan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah telah habis. Ia pun menyatakan pamit dari jabatannya. Seperti diketahui, Fahri Hamzah telah menjabat sebagai wakil ketua DPR RI sejak 2014 lalu.

Kabar pamit tersebut disampaikan langsung oleh Fahri lewat akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah. Bahkan, ia juga menyatakan bahwa dirinya berhenti untuk menjadi pejabat di pemerintahan.

Sepanjang perjalanan kariernya, sosok Fahri juga tak lepas dari berbagai kontroversi yang pernah dibuatnya. Apa saja?

Dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber, berikut 5 kasus kontroversial yang pernah dibuat oleh Fahri Hamzah.

1. Serukan pembubaran KPK dan Komnas HAM

5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI - Foto 1
AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

Kasus kontroversial Fahri yang masih terngiang hingga saat ini adalah pada saat dirinya ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap bahwa KPK telah gagal menangani korupsi, padahal DPR RI sudah mendukung sepenuhnya. Tak hanya itu, pada Juli 2019 lalu, ia juga sempat mengatakan ingin membubarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena ia menganggap bahwa Komnas HAM telah bekerja di luar batas kewenangan.

2. Dipecat dari PKS

5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI - Foto 2
AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Pada tahun 2016 lalu, Fahri dipecat dari partai yang menaunginya yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemecatannya tersebut tentu bukan tanpa alasan, melainkan sudah ada pertimbangan dari pengurus PKS sendiri. Bahkan, PKS telah membeberkan poin-poin alasan pemecatan Fahri. Salah satunya seperti pernyataan Fahri yang mengatasnamakan DPR RI dalam upaya membubarkan KPK.

3. Pernah menggugat PKS

5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI - Foto 3
AKURAT.CO/Sopian

Kasus pemecatan Fahri tersebut rupanya berujung pada perseteruan. Fahri yang merasa tidak terima kemudian melaporkan PKS ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Keberuntungan rupanya berpihak kepada Fahri. PN Jakarta Selatan pun memenangkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Fahri dan meminta pihak PKS untuk mengganti rugi sebesar Rp30 miliar kepada Fahri.

4. Pernah terima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan

5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI - Foto 4
AKURAT.CO/Sopian

Pada tahun 2007, Fahri Hamzah pernah menyatakan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengaku telah menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp150 juta dari Rokhmin Dahuri, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri kelautan. Akibatnya ia dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan DPR. Namun, hal tersebut menuai aksi protes dari PKS. Kemudian, setelah diperiksa oleh KPK, Fahri kemudian dinyatakan bersih dan tidak bersalah.

5. Pernah menuntun kenaikan gaji

5 Kasus Kontroversial Fahri Hamzah, Gugat PKS hingga Tuntut Kenaikan Gaji DPR RI - Foto 5
AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Selama menjabat sebagai anggota DPR, Fahri juga pernah menuntut untuk kenaikaan gaji pada tahun 2015. Ia menganggap bahwa gaji para pimpinan beserta anggota DPR masih kurang memenuhi standar. Padahal pada saat itu setiap anggota DPR menerima gaji sebesar Rp4,2 juta per bulan, ditambah dengan berbagai tunjangan dan insentif yang jumlahnya bisa mencapai antara Rp58 juta hingga Rp60 juta per bulan.

Itulah sederet fakta kontroversial Fahri Hamzah.[]