AKURAT.CO, Thailand kini tengah dilanda demonstrasi besar-besaran, menyusul rapat khusus parlemen yang membahas perubahan Konstitusi 2017. Pasalnya, sebagian rakyat Thailand yang prodemokrasi menilai konstitusi itu memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Raja Maha Vajiralongkorn dan menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur. Di sisi lain, muncul kelompok tandingan yang mendukung kerajaan dan menolak amandemen konstitusi tersebut.
Salah satu yang jadi polemik adalah hukum 'lese-majeste' yang melindungi keluarga kerajaan, terutama raja, dari kritik. Akibatnya, hukum ini membungkam rakyat Thailand dan membuat mereka 'tak berdaya' melawan pemerintah dan keluarga kerajaan.
Dihimpun AKURAT.CO dari berbagai sumber, ini 5 fakta menarik hukum 'lese-majeste'.
baca juga:
1. Pasal penghinaan terhadap raja
Menurut pasal 112 KUHP Thailand, siapa pun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja akan dihukum penjara antara 3-15 tahun. UU ini nyaris tak berubah sejak dibuatnya hukum pidana pertama di negara itu pada tahun 1908. Bahkan, hukumannya diperberat sejak tahun 1976.
Gugatan lese-majeste dapat diajukan oleh siapa pun, terhadap siapa pun dan harus selalu diselidiki secara resmi oleh polisi. Mereka yang ditangkap dapat ditolak jaminannya. Beberapa terdakwa pun menjalani penahanan prasidang dalam waktu yang lama.
2. Tidak ada definisi pasti
UU ini juga telah diabadikan dalam semua konstitusi Thailand pada tahun 2017. Dalam konstitusi itu, dinyatakan bahwa Raja akan dinobatkan dalam posisi yang diagungkan dan tak boleh dilanggar. Tak ada seorang pun yang boleh mengekspos raja terhadap tuduhan atau tindakan apa pun.
Di sisi lain, tak ada definisi soal seperti apa yang termasuk penghinaan terhadap kerajaan. Tak ayal para kritikus menilai hal ini memberikan kelonggaran kepada otoritas untuk menafsirkan hukum dengan cara yang sangat luas.
