News

5 Catatan Kritis Kode Inisiatif Terkait Pemilu Serentak

Violla mencontohkan upaya yang dilakukan MK hanya sampai memberikan 6 alternatif desain pelaksanaan pemilu serentak


5 Catatan Kritis Kode Inisiatif Terkait Pemilu Serentak
Peneliti Kode Inisiatif, Violla Reininda saat berbicara dalam diskusi daring 'Desain Pemilu Serentak' yang digelar oleh Centre for Strategic and Indonesia Public Policy (CSIPP) (Tangkapan layar zoom)

AKURAT.CO, Peneliti Kode Inisiatif, Violla Reininda berpendapat 6 poin desain pemilu serentak yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019 sebagaimana pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang seringkali timbul ketika pemilu dilaksanakan. 

"Karena sebenarnya permasalahan yang seharusnya segera diselesaikan berhubungan dengan unsur prinsipil dan teknikal," kata Violla saat berbicara dalam diskusi daring 'Desain Pemilu Serentak' yang digelar oleh Centre for Strategic and Indonesia Public Policy (CSIPP), dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (3/3/2021). 

Menurut Violla, pada dasarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh MK adalah untuk meningkatkan sistem presidensil yang efektif, tetapi sayangnya hingga saat ini MK belum mendefinisikan secara mendalam.

Violla mencontohkan upaya yang dilakukan MK hanya sampai memberikan 6 alternatif desain pelaksanaan pemilu serentak, tetapi pemutusan mana yang akan dipakai, sepenuhnya diserahkan kepada pengambil kebijakan (DPR).

"Desain pelaksanaan pemilu serentak bukan hanya urusan waktu, tetapi juga mencakup penegakkan hukum dan pembentukan konsep pemilu serentak secara holistik," tegas Violla. 

MK seharusnya juga memperhatikan teknik-teknik dan prosedural yang sekiranya dapat memicu permasalahan dalam pelaksanaan pemilu serentak. Contohnya seperti hak-hak konstitusional warga negara yang tidak terpenuhi meskipun mereka memiliki KTP. 

"Hal ini terjadi sempat terjadi pada tahun 2009, dimana banyak warga yang memiliki KTP tidak dapat terpenuh hak-hak konstitusionalnya untuk memilih dikarenakan tidak diberikan undangan oleh pemerintah atau panitia setempat," tambahnya.

Atas dasar itulah, Kode Inisiatif memberikan lima catatan kritis. Pertama, hak konstitusional pada pemilih, hak atas calon-calon pemimpin cadangan dari kelompok-kelompok minoritas juga perlu diperhatikan. 

Kedua, penyelenggaraan pemilu secara serentak juga pasti akan banyak memberatkan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).