Rahmah

46 Jemaah Haji Furoda Dipulangkan, Menag Minta Beri Sanksi Tegas Travel Tak Sesuai Aturan

Menag mengimbau agar pihak-pihak penyelenggara haji dan umrah tidak mempermainkan nasib jemaah


46 Jemaah Haji Furoda Dipulangkan, Menag Minta Beri Sanksi Tegas Travel Tak Sesuai Aturan

AKURAT.CO Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan agar memberi sanksi tegas kepada setiap travel yang menyelenggarakan ibadah haji tidak sesuai dengan peraturan.

Hal ini ia sampaikan sebagai respons atas adanya 46 warga negara Indonesia yang menggunakan jalur haji furoda dipulangkan kembali ke Tanah Air setibanya di Bandara Jeddah karena persoalan visa.

“Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan, misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jemaah yang dipulangkan, kita akan berikan sanksi yang saya kira paling tegas buat mereka,” tegas Menag usai menjalankan umrah wajib di  Masjidil Haram, Makkah, Senin (4/7/2022).

baca juga:

Lebih lanjut, Yaqut mengimbau agar pihak-pihak penyelenggara haji dan umrah tidak mempermainkan nasib jemaah, apalagi tujuan mereka untuk beribadah. Menurutnya, tindakan demikian termasuk dosa besar.

“Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka,” jelas Menag.

Sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) tertahan di Imigrasi Arab Saudi setibanya mereka di Jeddah, Kamis, 30 Juni 2022, dini hari. Mereka berangkat ke Arab Saudi dengan penerbangan reguler, dan mendarat di Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. 

Mereka tidak lolos proses imigrasi setelah diketahui bahwa visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Menurut pengakuan pihak travel, mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia untuk memberangkatkan 46 WNI tersebut.

Serupa, sejumlah calon jemaah haji furoda Indonesia juga dikabarkan gagal berangkat ke Arab Saudi. Diperkirakan jumlah mereka sebanyak 4000-an jemaah. Faktor kegagalan tersebut karena kehabisan kuota visa internasional.

Visa furoda sendiri merupakan visa yang dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tanpa melalui Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI.

Sumber: Kemenag