News

4 Presiden ACT Ditetapkan jadi Tersangka, Ini Deretan Fakta Terbaru Kasusnya

Dittipideskus Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka kasus penyelewengan dana ACT termasuk Presiden ACT Ahyudin.

4 Presiden ACT Ditetapkan jadi Tersangka, Ini Deretan Fakta Terbaru Kasusnya
4 Presiden ACT Ditetapkan jadi Tersangka (dok. ACT)

AKURAT.CO Kasus tindak pidana penyelewengan dana yang dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih terus bergulir dan kini telah memasuki babak baru. Direktorat Tindak Ekonomi Khusus (Dittipideskus) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka atas kasus tersebut. Keempat tersangka tersebut dijerat dengan pasal berlapis.

Berikut sederet fakta terbaru mengenai kasus penggelapan dan penyelewengan dana ACT yang berhasil dirangkum Akurat.co dari berbagai sumber. 

1. Empat orang petinggi ACT ditetapkan tersangka 

Dalam kasus penggelapan dan penyelewengan dana ditetapkan empat orang tersangka ayang adalah para petinggi ACT di antaranya adalah Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, Ketua Pengawas ACT tahun 2019 Heryana Hermain, serta satu anggota pembina dan Ketua Dewan Novariadi Imam Akbari. 

baca juga:

"Inisial tersangka A usia 56 tahun, selaku Ketua Pembina ACT, IK selaku pengurus Yayasan ACT, HH sebagai anggota pembina, dan NIA Selaku anggota pembina," ungkap Wakil Dittipideskus Bareskrim Polrid Kombes Helfi Assegaf. 

2. Para tersangka mendapat gaji hingga puluhan juta 

Helfi Assegaf juga mengungkap bahwa para petinggi tersebut mendapatkan gaji hingga mencapai puluhan bahkan ratusan juta dari donasi yang disalurkan kepada ACT. 

"Gaji sekitar 50-450 juta per bulan," imbuh Helfi. 

Helfi juga mengungkap bahwa setiap bulannya Ahyudin mendapat gaji sekitar Rp450 juta, Ibnu Khajar sekitar Rp150 juta, Heryana dan Novariadi mendapat sekitar Rp50-100 juta. 

3. Dana tidak diperuntukkan sesuai tujuan 

Total dana yang diberikan oleh Boeing yaitu sekitar Rp 138 miliar dan ACT menyelewengkan dana tersebut sebesar Rp 34 miliar dan tidak sesuai peruntukannya. 

Lebih lanjut Helfi menambahkan bahwa dana tersebut digunakan untuk pengadaan armada truk sebesar Rp2 miliar termasuk juga untuk pembangunan pesantren di Tasikmalaya. 

"Apa saja yang digunakan tidak sesuai peruntukannya di antaranya adalah pengadaan armada truk kurang lebih Rp2 miliar, kemudian untuk programing food bus Rp2,8 miliar, kemudian pembangunan Pesantren Peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar," terangya. 

Selain itu dana juga digunakan untuk koperasi syariah yang nilainya mencapai Rp10 miliar. 

"Selanjutnya untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar," imbuhHelfi. 

4. Ancaman penjara 20 tahun 

Keempat tersangka terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Para tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP. 

Ibnu Khajar dan tersangka lainnya disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. 

Itu dia beberapa fakta terbaru mengenai kasus penyelewengan dana ACT. []