News

4 Petinggi ACT Tersangka  Penyelewengan Dana Boeing Rp34 Miliar

4 Petinggi ACT Tersangka  Penyelewengan Dana Boeing Rp34 Miliar
KaroPenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kiri) dan Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf (kanan) memberikan keterangan perkembangan terbaru penyidikan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022). Penyidik Bareskrim Polri menetapkan empat orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana donasi dan CSR korban jatuhnya pesawat Lion Air yang dikelola Aksi Cepat Tanggap (ACT). Empat orang ya (Sopian)

AKURAT.CO, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Kempatnya adalah A yang selaku Ketua Pembina Yayasan ACT, IK sebagai pengurus yayasan, HH sebagai anggota pembina, dan NIA selaku anggota pembina.

Wadirtippideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf mengatakan keempat tersangka itu diduga menyelewengkan dana Rp 34 miliar dari total Rp 103 miliar yang diterima dari Boeing.

"Program yang sudah dibuat oleh ACT, kurang lebih Rp 103 miliar, dan sisanya Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya," kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (25/7/2022).

baca juga:

Uang tersebut kemudian digunakan untuk gaji pengurus yang diambil dari dana Boeing itu sekitar Rp.50 juta hingga Rp.450 juta.

“Gajinya sekitar RP.50 sampai Rp 450 juta per bulannya,” ucap Helfi.

Adapun rinciannya yaitu eks Presiden ACT Ahyudin sekitar Rp 400 juta, Presiden ACT Ibnu Khajar Rp 150 juta, serta dua tersangka lain, Heriyana Hermain dan N Imam Akbari, senilai Rp 50 juta dan Rp 100 juta.

Keempat tersangka Dalam kesempatan yang sama, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan ara tersangka dijerat dengan tindak pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Tidak Pidana Yayasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Yaitu sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 372 KUHP, kedua pasal 374 KUHP, ketiga pasal 45A ayat 1 juncto pasal 28 ayat 1 Undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE," kata Ramadhan. 

Selanjutnya, Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto pasal 5Undang-undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Kemudian Pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Keenam, Pasal 6, Pasal 55 KUHP junto Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun.