News

31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Pengelolaan Data Benar-benar Amburadul

31.624 orang ASN terungkap masuk data penerima bansos pemerintah.


31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Pengelolaan Data Benar-benar Amburadul
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam acara diskusi survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) secara vitrual, Minggu (13/6/2021). (SMRC)

AKURAT.CO, Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) masuk data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai hal itu menjadi bukti pengelolaan data penerima bansos berantakan.

Padahal, kata Mardani, data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran dan pengadaan.

baca juga:

"Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dalam penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos," kata Mardani dalam cuitannya twitter @MardaniAliSera, Rabu (24/11/2021).

Terlebih Mardani menyarankan, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi. Tidak saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai di bawah yang memasukkan data.

"Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap terkait adanya 31.624 ASN yang terdata menerima bansos. Data ini diketahui setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos.

"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN, itu di data yang indikasinya PNS, itu ada 31.624 ASN," ujar Risma dalam konferensi pers di gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).

Risma mengatakan juga melakukan pengecekan data melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Disebutkan, dari 31.624, sebanyak 28.965 adalah ASN aktif, sedangkan sisanya tercatat telah pensiun.

"Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya sudah pensiun, itu (ada) 28.965 ASN aktif," jelas Risma.

Dia menyebut nantinya data-data ini akan diberikan kepada tiap kabupaten/kota. Risma berharap pemerintah daerah dapat melakukan pengecekan.

"Nah ini akan kita kembalikan ke daerah. Tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi. Nah, itu nanti akan kita kembalikan ke daerah, daerah cek. Saya berharap daerah memberikan respons balik kepada kita," tutur Risma.

Sementara itu, Risma mengatakan telah menyurati pimpinan TNI dan Polri terkait adanya anggota yang menerima bansos. Sebab, menurut Risma, anggota TNI dan Polri dalam aturan tidak diperbolehkan menerima bansos.

"Profesi TNI-Polri kita sudah surati ke Pak Panglima. Mudah-mudahan nanti kami segera terima jawabannya seperti itu. Karena di peraturannya adalah tidak boleh yang menerima pendapatan rutin, pendapatan rutin dari pemerintah," ujar Risma.[]