News

23.600 Personel Kepolisian Dikerahkan dalam Operasi Zebra 2022

23.600 Personel Kepolisian Dikerahkan dalam Operasi Zebra 2022
Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi (AKURAT.CO/Anisha Aprilia)

AKURAT.CO, Sebanyak 23.600 personel kepolisian di seluruh Indonesia dikerahkan dalam Operasi Zebra 2022. Dalam giat ini, sebanyak 33 Polda dari 33 Provinsi terlibat.

Operasi Zebra 2022 dimulai sejak 3 hingga 16 Oktober 2022.

"Dalam Operasi Zebra Jaya 2022 di seluruh Indonesia terdapat 33 Polda yang terlibat, minus Polda Bali yang masih mengamankan acara G20," kata Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/10/2022).

baca juga:

Lebih lanjut, ia mengatakan, terkait dengan Operasi Zebra 2022, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing wilayah karena sudah memiliki target lokasi yang sering terjadi pelanggaran.

"Tujuan Operasi ini yang pertama adalah menurunkan jumlah pelanggaran lalin yang sering terjadi. Kedua menurunkan fatalitas laka korban laka lantas, dan meningkatkan disiplin para pengguna jalan," ucap Firman.

Firman berharap, dengan adanya Operasi Zebra 2022 ini, masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri yaitu bisa mencegah hal-hal yang tidak perlu terjadi, dapat mempertimbangkan segala sesuatu, dan bisa memiliki suatu konsistensi untuk tetap tertib selama berada di jalan.

"Jadi dengan tujuan ini kami berharap bahwa bukan berapa banyak Polri mampu memberikan hukuman 'menilang' para pelanggar tapi seberapa tinggi kesadaran masyarakat selama Operasi ini bisa kita capai," kata Firman.

Ia juga mengingatkan kepada anggotanya untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran berkendara pada masyarakat.

"Saya mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan khususnya yang terlibat daam Operasi Zebra Jaya 2022 ini agar laksanakan tugas Operasi dengan persuasif, humanis dan simpatik dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.

Berikut ini adalah 14 sasaran khusus Operasi Zebra Jaya 2022:

1. Melawan arus lalu lintas

Sebagaimana diatur pada Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp500 ribu.

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

Sebagaimana diatur pada Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dijatuhi sanksi denda maksimal Rp750 ribu.

3. Menggunakan HP saat mengemudi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp750 ribu.

4. Tidak menggunakan helm SNI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

5. Mengemudi kendaraan dengan tidak mengenakan sabuk pengaman

Sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

6. Melebihi batas kecepatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp500 ribu.

7. Berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp1 juta.

8. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

9. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp500 ribu.

10. Kendaraan bermotor roda dua dengan perlengkapan yang tidak standar

Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

11. Kendaraan bermotor roda dua atau empat yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp500 ribu.

12. Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka/bahu jalan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp1 juta.

13. Kendaraan bermotor yang memasang rotator dan sirine yang tidak sesuai peruntukannya khususnya pelat hitam

Sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal kurungan maksimal 1 (satu) bulan dan atau denda Rp250 ribu.

14. Penertiban kendaraan yang memakai pelat dinas/rahasia. []