News

17 Tahun Berlalu, MPR Desak Pemerintah Ganti Rugi Pengusaha Korban Lumpur Lapindo

17 Tahun Berlalu, MPR Desak Pemerintah Ganti Rugi Pengusaha Korban Lumpur Lapindo
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menemui Pengusaha Korban Lumpur Lapindo di ruangannya pada Selasa (27/9/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menjamu Delegasi Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo di ruangannya guna membahas persoalan ganti rugi negara atas kasus Lapindo yang sudah mencapai 17 tahun tak kunjung usai.

Dalam pertemuan itu, Yandri menyebut bahwa mereka telah mengirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan harapan dapat diberikan solusi dari persoalan yang mangkrak ini.

"Dengan kehadiran mereka ke gedung rakyat, kita minta Pak Presiden (Jokowi) atau pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini karena sudah hampir 17 tahun," kata Yandri di Ruang Pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/9/2022).

baca juga:

"Kalau diterima, nanti Insya Allah ada solusi yang baik. Sehingga isu lumpur Lapindo yang belum ganti rugi kepada pengusaha ini segera diselesaikan (agar) tidak berlarut-larut dan jangan sampai istilahnya pengusaha dianaktirikan," sambung dia. 

Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo Ritingo mengaku bahwa pihaknya telah lelah menunggu ganti rugi negara selama 16 tahun lebih. 

"Kami berharap sekali dalam pertemuan ini kiranya melalui MPR memberikan masukan pada pemerintah agar ganti rugi masuk APBN 2023," papar dia.

"Kami sudah sangat membutuhkan teman-teman ini banyak stres dan bangkrut sudah tidak ada dana, karena janji-janji. Janji terus realisasi tidak ada," lanjut dia. 

Di samping itu, Ritingo meminta agar MPR mengetahui bahwa langkah pemerintah yang tidak adil. Sebab, warga diberi Rp781 miliar dengan janji PT Mineral Lapindo mengganti uang pemerintah walau telah jatuh tempo, ganti rugi ini tidak dibayar cuma dicicil Rp5 miliar. 

"Kenapa pemerintah tidak menalangi ini. Makanya kemarin itu, apa yang dikatakan Jokowi bahwa pemerintah telah memberikan ganti rugi korban Lapindo, kalimat itu ada kurangnya sebagian, kami aja belum," tukas dia. []