Ekonomi

162 Konsesi di Atas Tanah IKN Baru, Pengamat: Harusnya Pemerintah Sinkronisasi Data!

Upaya pemerintah untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak begitu mulus


162 Konsesi di Atas Tanah IKN Baru, Pengamat: Harusnya Pemerintah Sinkronisasi Data!
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pemindahan ibu kota di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur tepatnya berada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Upaya pemerintah untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak begitu mulus. Pasalnya, terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan batu bara di atas tanah IKN.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai seharusnya pemerintah telah meninjau kemungkinan itu jauh hari sebelum memutuskan. Menurut dia, langkah yang bisa dilakukan saat ini ialah melakukan evaluasi terhadap izin konsesi tersebut.

“Sepertinya kalau kita jadi akan pindah, kemungkinan 162 konsesi itu akan dicabut, kecuali memang yang sudah berjalan,” kata Mamit Setiawan saat dihubungi Akurat.co, Kamis (27/1/2022).

baca juga:

Menurutnya, tinggal bagaimana nanti pada saat perpanjangan mungkin ada kebijakan-kebijakan terkait dengan pencabutan perizinan ataupun nanti ada kompensasi yang diberikan kepada pemilik izin konsesi tersebut.

Bagaimanapun, sambung dia, pemindahan IKN merupakan salah satu proyek strategis maskonal (PSN) yang memiliki prioritas tinggi. Terlebih Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa (18/1/2022) lalu.

“ Berarti memang pemerintah sepertinya ada keseriusan untuk tetap memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” katanya.

Adapun mengenai evaluasi perizinan, Mamit menjelaskan kedepan dapat dikalkulasikan dan dapat ditinjau kembali perizinan mana yang sudah beroperasi dan yang belum. Kata dia, perizinan yang belum berjalan dapat dicabut kembali jika kondisi memungkinkan.

“Misalnya belum ada investasi yang dilakukan ya oleh para pemilik izin tersebut,” tegasnya.

Perkara Data

Selain kurangnya peninjauan, Mamit juga menyoroti validasi data yang dimiliki pemerintah. Pasalnya, selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono turut menyambangi calon IKN baru.

Menurut dia, para menteri terkait seharusnya melakukan pengecekan data guna meminimalisir permasalahan. Sebab kerap kali pemerintah keliru dengan data yang dimiliki.

“ Salah satu kelemahan bangsa kita adalah permasalahan data. Sinkronisasi data ini emang sangat sulit sekali. Dan ini memang menjadi catatan tersendiri bagi kita semua atau pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pendataan yang ada,” ucap Mamit.

Untuk diketahui, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan mengungkap terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara di atas wilayah total kawasan IKN.

Hasil penelusuran Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menunjukkan 149 konsesi di antaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Selain itu, ada 92 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN.

Sebagian berada di dalam konsesi perusahaan tambang, sisanya di luar konsesi perusahaan. JATAM menghimpun setidaknya ada lebih dari 50 nama politikus terkait dengan kepemilikan konsesi di lokasi IKN. Sementara itu menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN.

Adapula penguasaan minyak dan gas bumi di kawasan perairan sekitar IKN yang mencapai 61.685 hektare. Sedangkan data Yayasan Auriga Nusantara menunjukkan, konsesi lahan perkebunan sawit dan kehutanan di dalam area IKN total mencapai 66 ribu hektare.[]