News

14 Ribu Lebih Pekerja di DIY Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Pandemi Corona


14 Ribu Lebih Pekerja di DIY Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Pandemi Corona
Ilustrasi pekerja pabrik (Antara/M Agung Rajasa)

AKURAT.CO, Sebanyak 14 ribu pekerja formal dan informal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdampak seiring merebaknya pandemi corona (COVID-19). Kebanyakan dari mereka dirumahkan, sementara sebagian diputus hubungan kerjanya (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santosa menyebut hingga tanggal 4 April 2020, tercatat sebanyak 14.055 pekerja dari 307 perusahaan yang dirumahkan atau di-PHK akibat wabah COVID-19.

"Itu total sementara yang sudah kita verifikasi, kita kirimkan untuk tahap pertama sampai tanggal 4 April," kata Andung saat dihubungi, Senin (6/4/2020).

Andung menambahkan, dari 14.055 orang, sekitar 13.797 orang dirumahkan, dan sisanya kena PHK. Menurut Andung, dari angka 14 ribuan itu, belum termasuk 474 pekerja informal yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Pekerja Perempuan Rumahan (PPR); serta Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dijelaskan Andung, untuk yang dirumahkan biasanya mulai dipotong shift kerjanya dan kemungkinan besar dengan skema pengupahan berbeda. Sementara untuk PMI adalah mereka yang batal bekerja di luar negeri (calon) atau bahkan yang sudah bekerja, tetapi harus dipulangkan karena pandemi corona.

Sedangkan bagi yang kena PHK, ada pula dikarenakan perusahaannya tutup. Meski demikian, proses pemberian hak atau kompensasi untuk karyawan turut dipantau Disnakertrans DIY.

"Yang paling besar tentu yang dirumahkan. PHK itu memang dihindari karena dia kan membutuhkan persyaratan dan ongkos yang seperti pesangon dan sebagainya," paparnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan solusi untuk permasalahan ini. Yakni, dengan memperluas sasaran para penerima Kartu Pra Kerja dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang se-Indonesia. Anggaran pun otomatis meningkat dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

Khusus di DIY, kuota penerima Kartu Pra Kerja adalah untuk 86 ribu orang. "Kita sudah koordinasi dengan kabupaten/kota, kemudian beberapa asosiasi-asosiasi, mitra pengusaha untuk memasukan data kalau ada yang di-PHK dan dirumahkan," ujar Andung.

Mereka yang sudah terdaftar, diminta data pribadinya. Termasuk, Nomor Induk kependudukan (NIK), perusahaan tempat dulunya bekerja, dan sebagainya untuk kemudian diverifikasi ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Mereka yang sudah terverifikasi di pusat akan menerima tawaran untuk mengikuti program pelatihan sesuai kejuruan pilihan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Komite Pra Kerja. Disediakan pula insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan.

Selain itu, ada insentif lain sebesar Rp150 ribu per kepala untuk biaya survei bagi mereka yang telah merampungkan pelatihan. Balai Pelatihan dalam hal ini juga akan menerima Rp1 juta.

"Latihan dulu, mereka mau atau nggak. Jadi, bukan cuma nerima insentifnya. Mereka harus ndaftar dulu, online itu. Pelatihannya kan nanti setiap hari sampai mungkin ya tergantung dari kejuruan yang diambil. Tapi, rata-rata pasti lebih dari 30-40 hari, ada ujian dan sertifikasinya juga," pungkasnya. []

Dian Dwi Anisa

https://akurat.co