News

12 Pasal Di KUHP Patut Ditolak, Hukuman Koruptor Terlalu Ringan Sampai Potensi Antidemokrasi

12 Pasal Di KUHP Patut Ditolak, Hukuman Koruptor Terlalu Ringan Sampai Potensi Antidemokrasi
Mahasiswa saat berunjuk rasa menolak Rancangan KUHP di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2019). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan RKUHP oleh DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil itu menyuarakan adanya 12 pasal yang dianggap bermasalah dalam KUHP yang baru. Salah satunya terkait larangan melakukan unjuk rasa tanpa seizin pihak berwajib.

Berdasarkan draf final RKUHP tertanggal 30 November 2022, terdapat 624 pasal dalam RKUHP. Di mana, dalam penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dapat dikenakan tindak pidana.

baca juga:

Aturan tersebut tertuang dalam pasal 256 yang berbunyi: "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Pasal ini seharusnya memuat definisi yang lebih ketat terkait "kepentingan umum" karena frasa ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mempidana masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menagih haknya. Selain itu, frasa "pemberitahuan" seharusnya perlu diperjelas dan bukan merupakan izin, sehingga hanya perlu pemberitahuan saja ke aparat yang berwenang dan tidak ada pembatasan tiga hari sebagaimana janji pemerintah.

Masyarakat sipil juga mempermasalahkan pasal yang meringankan ancaman hukuman bagi koruptor. Dalam draf RKUHP terakhir, ancaman terhadap koruptor terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap koruptor yang di mana tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Kemudian ada, pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan menjadi pasal anti-demokrasi karena tidak ada penjelasan terkait kata "penghinaan." Pasal ini dianggap bisa membungkam dan berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Lalu terkait kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Masyarakat sipil melihat tidak adanya penjelasan terkait "hidup bersama sebagai suami istri." Pasal iniberpotensi memunculkan persekusi dan melanggar ruang privat masyarakat.

DPR sendiri telah mengetok palu tanda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang dalam sidang paripurna, Selasa pagi.

Dengan demikian beleid hukum pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan sidang.

"Setuju," jawab peserta sidang yang hadir.