News

109 Jaksa Nakal Diberi Sanksi Hukuman Disiplin

Hari Setiyono mengatakan bahwa jaksa bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada 109 jaksa.


109 Jaksa Nakal Diberi Sanksi Hukuman Disiplin
Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020). (AKURAT.CO/Faqih Fathurahman)

AKURAT.CO, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono mengatakan bahwa jaksa bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada 109 jaksa karena pelanggaran etika dalam menjalankan tugas.

Hari menuturkan, jaksa bidang pengawasan mendapat 524 laporan terhadap jaksa yang diduga melanggar etik. Namun, baru 317 laporan yang ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada 109 jaksa, sisanya kurang cukup bukti untuk dijatuhkan sanksi.

Rekapitulasi laporan itu dibuat untuk menyambut kinerja 1 tahun Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penanganan hukum dan pengawasan internal Kejaksaan RI, baik Kejagung maupun kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia. Adapun rekapitulasi tercatat mulai Oktober 2019 hingga Oktober 2020.

"Total sebanyak 524 laporan pengaduan masyarakat tersebut, dan telah dilakukan penyelesaian sebanyak 317 laporan pengaduan. Kemudian dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 109 pegawai kejaksaan," kata Hari di gedung Penkum Kejagung, Jakarta, Senin (26/10/2020).                 

Ia menjelaskan semua pegawai kejaksaan baik jaksa struktural atau fungsional diwajibkan untuk menerapkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan mutasi terhadap pegawai Kejaksaan berdasarkan pertimbangan terdapat indikasi penyimpangan kewenangan yang dilakukan jaksa tersebut.         

"Dengan perincian, terhadap 2 orang pejabat setingkat eselon II, 5 orang pejabat setingkat eselon III, 17 orang pejabat setingkat eselon IV, dan jaksa fungsional serta eselon V lainnya yaitu berjumlah 4 orang," ucapnya.                  

Dia juga mengklaim pihaknya telah melakukan pencegahan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan RI. Hal itu dilakukan dengan mendorong kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).             

"Penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kemudian penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja," paparnya.        

Selain itu, Hari menjelaskan Korps Adhyaksa telah menerbitkan Whistle-Blowing System di kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum (Whistle-Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 10 Februari 2020. []