News

105 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Legislator Ini Minta KPU Lakukan Investigasi

105 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Legislator Ini Minta KPU Lakukan Investigasi
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus merasa khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'.

"Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkhawatirkan tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi," ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Oleh karenanya, dia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk melakukan investigasi dugaan kebocoran data pemilih yang jumlahnya sangat fantastis. Hal ini agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

baca juga:

KPU, kata Guspardi, bisa melakukan koordinasi dengan Dukcapil terhadap kebocoran data ini. Selanjutnya, bekerja sama dengan Kepolisian RI khususnya tim siber Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut sumber yang membocor data tersebut. Sebab, risiko kebocoran data sangat besar.

"Jangan sampai data pemilih yang bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024," tegasnya.

Dia menuturkan, kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir. Di mana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Belum lagi jika diperhitungkan kebocoran data sebelunya. Tentu kita merasa prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, kerap bisa bocor di dunia maya," ulas politikus PAN ini.

Legislator PAN itu pun menilai terus berulangnya kebocoran data ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus bisa segera dihentikan. Untuk itu, dia mendorong agar negara dapat hadir melindungi dan menanganinya secara serius.

"Jangan sampai negara dinilai lalai melindungi data masyarakat. Pemerintah harus dengan sangat serius menangani dan mengambil langkah konkret melindungi keamanan data pribadi milik masyarakat," paparnya. []