image
Login / Sign Up

GBHN Dinilai Perlu untuk Tentukan Arah Pembangunan Indonesia

Muslimin

Image

Keindahan air mancur warna-warni yang berada di depan Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018). Air mancur yang dihiasi dengan lampu warna-warni ini untuk menyambut HUT Ke-73 RI dan Asian Games 2018. Air mancur ini dinyalakan mulai jam 5 sore hingga jam 7 malam. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Anjar Nugroho menilai keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan untuk menentukan arah pembangunan Bangsa Indonesia.

"Secara prinsip bangsa dan negara memerlukan arah pembangunan yang bersifat jangka panjang. Jika tidak ada, maka sangat mungkin terjadi diskontinuitas tema besar pembangunan nasional," katanya di Purwokerto, Rabu (14/8/2019) malam.

Anjar mengatakan hal itu terkait dengan wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan GBHN serta hasil Kongres V PDI Perjuangan yang merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN.

baca juga:

Menurut dia, arah pembangunan sangat ditentukan oleh visi-misi presiden terpilih dan hanya berlangsung lima tahunan.

Akan tetapi, kata dia, presiden terpilih berikutnya belum tentu melanjutkan arah pembangunan yang sudah dirintis presiden sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut dia, bangsa ini bisa mengalami stagnasi pembangunan karena tidak adanya kesinambungan pembangunan dari rezim ke rezim.

"Pada titik ini saya setuju dengan adanya GBHN. Akan tetapi, sebelum mengambil keputusan untuk kembali menggunakan GBHN sebagai arah pembangunan nasional, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, pertama, harus diatur secara jelas siapa yang berwenang membuat GBHN," katanya.

Anjar mengatakan kenyataan di Indonesia dan seakan-akan menjadi suatu konvensi bahwa pihak yang mengajukan rancangan GBHN selalu pemerintah yang kemudian diajukan ke MPR.

Sementara "pekerjaan" MPR, kata dia, hanyalah menyetujui lalu menetapkannya dan kemudian diberikan cap MPR.

"Apakah hal seperti ini akan terjadi pada MPR di kemudian hari? Pertimbangan kedua, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan? Ketetapan MPR kah? Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali," katanya.

Karena itu, kata dia, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia termasuk ketetapan MPR/MPRS yang masih dinyatakan berlaku.

Ia mengatakan pertimbangan ketiga, apabila menggunakan GBHN, pranata pertanggungjawaban presiden kepada MPR harus ditradisikan kembali sebagai bentuk laporan bahwa presiden telah melaksanakan amanah rakyat yang dituangkan dalam GBHN.

"Tentu hal ini akan mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial yang berlaku setelah adanya pemilihan presiden secara langsung. Dalam konteks ini, kembali menghidupkan GBHN menjadi sesuatu yang rumit secara ketatanegaraan dan tentu akan melemahkan sistem presidensial," ujarnya.

Pemerintah tidak memberlakukan lagi GBHN sebagai penentu arah negara dan sebagai gantinya menerbitkan UU No 25/2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan Amandemen UUD 1945 Melebar ke Soal Masa Jabatan Presiden

Image

News

Amandemen ke V UUD 1945, PPP Yakin MPR hanya Fokus Bahas GBHN

Image

News

INFOGRAFIS Tarik Menarik Amandemen UUD 1945

Image

News

PKB Akan Kaji Rencana Amandemen UUD 45 dan GBHN Dalam Muktamar

Image

News

Zulhas Sebut GBHN Akan Dibahas di Akhir Masa Jabatan MPR 2014-2019

Image

News

GBHN Dihidupkan Lagi? Demokrat: Bukan Lagi Rakyat, Tapi MPR lah Tuannya Presiden

Image

News

Tantangan Politikus Demokrat untuk Mereka yang Ngotot Menghidupkan GBHN

Image

News

Jusuf Kalla: Bila GBHN Dihidupkan, Presiden Tak Bisa Buat Program Kerja Sendiri

Image

News

Soal GBHN, Zulhas: Enggak Gampang, Harus Disepakati 3/4 Anggota MPR

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

OTT KPK di Solo Diduga Menyeret Kontraktor Rekanan Proyek di Yogyakarta

Ia berharap keluarga segera mendapat kepastian dari KPK mengenai kasus yang melilit anaknya.

Image
News

Salut, Pria Ini Beri Napas Buatan Pada Seekor Kambing yang Sekarat

Pria tersebut kemudian meniup bagian pernafasan kambing guna memberikan nafas buatan.

Image
News

Pastikan Kondusif, Polisi Kerahkan Empat SSK ke Manokwari

Penambahan personel itu untuk memastikan situasi keamanan benar-benar aman dan kondusif.

Image
News

Pembunuh Satu Keluarga di Banten Ditangkap, Ternyata Kuli Bangunan

Pelaku ditangkap di Lampung, saat ini dalam perjalanan ke Serang, Banten

Image
News

PDIP: Wajar Bila Anggota Dewan Diberi Pin Emas 22 Karat

Setiap anggota dewan bakal dibagi dua pin emas seberat tujuh gram dan lima gram.

Image
News

Pesan Kapolda ke Mahasiswa Binus: Jangan Ambil Bagian Sebarkan Kebohongan

Kapolda Metro berharap mahasiswa baru tidak ikut dalam penyebaran hoax.

Image
News

BPOM Amankan Belasan Kardus Kosmetik Ilegal di Pasar Mester Jatinegara

Petugas dan pemilik toko enggan berkomentar terkait giat tersebut

Image
News

Ubah Komposisi Pimpinan MPR, Revisi UU MD3 Mulai Dibahas Pekan Depan

Harus ada harmonisasi di Baleg.

Image
News

Polisi Selidiki Laporan Kasus Dugaan UAS Menistakan Agama

"Tentunya setiap ada laporan yang masuk kita akan selidiki."

Image
News

Kasus Mahasiswa Papua, Akademisi: Seluruh Elemen Harus Kedepankan Pendekatan Secara Damai

Riza bahkan menyebut, Presiden Jokowi dimungkinkan untuk turun dan memimpin upaya komunikasi tersebut.

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Dikawal Ketat, Salmafina Tertunduk Malu Sambangi Polres Jakarta Barat

  2. Banyak Kiriman Video Pendeta Hina Islam dan Minta Bantu Sebarkan, Haikal Hassan: Lapor ke Polri Bukan Sosmed!

  3. Manokwari Mencekam, Perekonomian Lumpuh Total

  4. Tokoh Adat Papua: Tak Perlu Khawatir, Saya Sudah Pesan pada Masyarakat Se-Indonesia, Tolong Dijaga Anak-anak Saya

  5. Dituding Kelebihan Berat, 5 Bintang Bola Ini Pamer Perut 'Roti Sobek'

  6. Paranormal Terawang Rusuh Manokwari: Apa yang Sebenarnya Terjadi, Siapa yang Tanggungjawab Jika Sudah Seperti Ini?

  7. Tengku Zul Beri Dukungan UAS hingga Yusril Sepakat GBHN Dihidupkan

  8. GMKI Laporkan Ustad Abdul Somad ke Mabes Polri Terkait Penistaan Agama

  9. Rusuh di Manokwari, Kapolri: Saya Dapat Laporan dari Kapolda Papua Barat, Situasi Sudah Berangsur Kondusif

  10. Pernyataan Resmi Gubernur Papua Soal Insiden di Surabaya

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
News

5 Fakta Sepak Terjang Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko

Image
Ekonomi

Bagi-bagi Harta hingga Rp650 Triliun, 7 Biliuner Dunia Ini Dikenal Paling Dermawan

Image
News

Pesona 8 Menteri 'Srikandi' Kabinet Kerja Jokowi Tampil Cantik Kenakan Kebaya