image
Login / Sign Up

Ombudsman Sebut Perbaikan Pelayanan Publik Terhadap PMI Belum Merata

Faqih Fathurrahman

Image

Anggota Ombusman Republik Ninik Rahayu saat menyampaikan hasil Sidak Penyedia Layanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Gedung Ombusman RI, Jakarta, Senin, (24/9/2018). Dalam pengawasan dan sidak di sejumlah lapas seperti Lapas Pemuda kelas II Tangerang, Lapas Muaro Padang, Lapas Sukamiskin, dan Banceuy, Ombudsman menemukan masih banyak warga binaan yang belum memperoleh hak (PB,CB, CMB), pemberian uang oleh warga binaan kepada petugas saat mengurus hak pegurangan masa hukuman, banyak lapas mengalami kelebihan penghuni hingga lebih dari 100 persen, perbedaan fasilitas kamar serta minimnya pelayanan air bersih, kesehatan, dan kualitas makanan. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Hingga saat ini, progres perbaikan pelayanan publik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum terlihat merata.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengungkapkan bahwa penegakan hukum untuk mengatasi persoalan dan penyimpangan yang terjadi di Indonesia terkait pekerja migran juga masih minim. Khsusnya dalam proses pra penempatan, selama penempatan dan setelah penempatan.

"Infomasi yang saya peroleh, hari ini ada 3 jenazah PMI yang akan tiba di Bandara EI Tari Kupang. 2 orang PMI dari Ende dan 1 orang dari Malaka dengan pesawat GA 438. Artinya dari bulan Januari-Agustus 2019, PMI asal NTT,  pulang dalam kondisi tidak bernyawa," ungkapnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

baca juga:

Ninik mengatakan, pihaknya telah menyampaikan saran perbaikan dari hasil Investigasi yang dilakukan pada 2017 dan 2018. Berdasarkan data dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat bahwa terdapat indikasi maladministrasi.

"Bentuk maladministrasinya berupa penyimpangan prosedur, tidak kompeten, permintaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak patut," katanya.

Selain itu, lanjut Ninik, akibat pelayanan publik yang berindikasi maladministrasi tersebut, terjadi kejahatan tindak pidana perdagangan orang, yang mirisnya kejadian ini justru setelah diundangkannya UU PPMI Tahun 2017.

"Beberapa kasus korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi hampir setiap bulannya, baik pemberangkatan PMI ke luar negeri maupun antar wilayah Indonesia," ujarnya.

Ninik menuturkan bahwa pada Agustus 2018 silam, seorang PMI masih diberangkatkan ke Timur Tengah (TT) dan mengalami penyiksaan fisik. Pada Oktober 2018 ada 2 orang PMI dipekerjakan sebagai PRT di lokasi perang Suriah, pada Maret 4 orang diberangkatkan ke TT.

Kemudian, April 2019, 3 orang PMI diberangkatkan ke Suriah. Pada Mei 2019, 3 orang warga berasal dari NTT dijual sebagai PRT di Jakarta dan pada bulan Mei 2019 pula, seorang PMI dipulangkan dari TT sudah dalam kondisi menjadi jenazah.

Lalu pada Juli 2018, 1 orang dan Juli 2019 2 orang PMI diberangkatkan dengan modus sebagai pengantin pesanan ke Tiongkok.

Ninik mengungkapkan, sebenarnya pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik, misalnya dengan membuat Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah dan juga UU PPMI Tahun 2017.

"Sayangnya respon untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, (PP dan Perpres) dengan mengenyampingkan segala kekurangan dari undang-undang ini sampai dengan sekarang belum juga dikeluarkan, bahkan ada kecenderungan untuk menggabungkan atau simplifikasi menjadi 3 PP, 2 Perpres, 4 Permenaker dan 3 Perkabad dari yang dimandatkan UU PPMI," ungkapnya.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

Soal RSKIA Kota Bandung, Legislator: Jangan Hanya Peresmian Gedung Saja, Tapi Layanannya Juga!

Image

News

Kemenpan RB Minta Pemkot Bogor Tingkatkan Keramahan di Mal Pelayanan Publik

Image

News

Meski Kerusuhan di Beberapa Tempat, Mendagri Pastikan Layanan Masyarakat di Papua Tetap Berjalan

Image

News

Ini Saran Ombudsman ke Pemerintah Soal Pemberantasan HP Ilegal

Image

News

Ombudsman Sebut Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang atas Pembatalan Undangan Sidang Tahunan GKR Hemas

Image

Iptek

Ketel Minyak Kayu Putih Kemenperin Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019

Image

Gaya Hidup

RSUD Depok Niatkan Raih Status Bintang 5 untuk Kali Kedua

Image

News

Ombusdman: Pemerintah Harus Jalankan Perintah Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Image

News

Jaringan Nasional Anti TPPO Minta Pelaku Ganti Rugi Atas Biaya Pemulihan Korban

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kejati DIY Sebut Anggota TP4D Selain Eka Tak Terlibat Manipulasi Lelang

"Jadi itu tindakan pribadi, sekali lagi kalau secara instrumen, TP4D yang dilakukan Kejari Yogya sudah normatif."

Image
News

Pemkot Yogyakarta Klaim Lelang Proyek SAH Jalan Soepomo Sesuai Aturan Main

"Nah, yang menang itu sudah memenuhi syarat-syarat tadi," kata dia.

Image
News

Pencari Suaka yang Mengungsi di Medan: Kami di Sini Banyak Masalah, Kenapa Orang Tidak Peduli

Mereka berharap pemerintah Indonesia mendesak UNHCR segera mencarikan negara beru.

Image
News

Kasus Korupsi Dana Hibah Diserahkan ke Kajaksaan, Polisi: Tersangka Tetap Dua Orang

"Jadi kasus dana hibah KPU sudah selesai, sekarang sudah berada di pihak kejaksaan."

Image
News

Hampir 10 Jam di Balai Kota Yogyakarta, KPK Pergi Bawa Tiga Koper dan Satu Kardus

Dua jam setelahnya, atau kira-kira pukul 19.54 WIB, para petugas KPK muncul dengan membawa sejumlah barang.

Image
News

Aksi Kejar-Kejaran Polantas Warnai Penangkapan Pengedar Narkoba

"Dari mobil yang ditumpangi empat pemuda itu, petugas berhasil mengamankan sejumlah peralatan sabu,"

Image
News

Buntut Viral Struk Customer Cina, PSI Kota Bandung Berikan Buku Toleransi kepada RM Ponyo

Sikap intoleransi, kata dia, sangat membahayakan tatanan sosial.

Image
News

Masyarakat Sambut Instalasi Gabion Pengganti Getah Getih

"Bagus sih, lebih hijau kelihatannya, dibanding yang dulu (Getah Getih),"

Image
News

Anies Kembalikan Tanggung Jawab Pengungsi Pada UNHCR dan Pemerintah Pusat

"Seluruh pengelolaan para pengungsi itu ada di tangan UNCHR, kewenangannya ada di sana,"

Image
News

Instalasi Gabion Pengganti Getah Getih Dipercantik

"Iya ini pekerjaan udah seminggu. Sekarang kami sedang menata taman dengan berbagai tanaman sekitar delapan jenis,"

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Lagi di Singapura, Uya Kuya Sedih Blackpink Meninggal Dunia

  2. Video Vulgar Tersebar, Duo Semangka Jelaskan Kronologinya

  3. Lukas Enembe Kritik Jokowi, Faizal: Kepala Daerah Tidak Etis 'Menghujat' Presiden

  4. 2 Jam Besuk Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari Cuma Bahas Soal Lagu

  5. Terlibat Korupsi, Penangkapan Mantan Menteri Keuangan India Berlangsung Dramatis

  6. Alasan Simon McMenemy Panggil Bomber Timnas U-19

  7. Tyson Fury Akui Pukulan Wilder Mematikan

  8. Jadi Ibu Baru, 10 Potret Memesona Aura Kasih Dua Bulan setelah Melahirkan

  9. Lebih Sering Mager, 5 Zodiak Ini Dikenal Hobi Bermalas-malasan

  10. Tunda Bulan Madu, Roger Danuarta-Cut Meyriska Pilih Hadiri Pengajian Gus Anom

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI

kolom

Image
Andre Purwanto

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jurus Optimalkan Perekonomian Domestik ala Destry Damayanti

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti, DGS BI yang Mencintai Moneter dan Fotografi

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Adek Berry, Memahami Kehidupan saat di Daerah Konflik

Sosok

Image
News

5 Fakta Frans Kaisiepo, Aktivis Kemerdekaan RI Sejak Muda Asal Papua

Image
News

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini 6 Fakta Perjalanan Karier Cak Imin

Image
News

5 Ustaz Ini Pernah Bikin Heboh Tanah Air karena Kontroversinya