image
Login / Sign Up

Selama Uji Coba Ganjil Genap, DPRD Minta Anies Terapkan Kebijakan Jokowi - Ahok

Yohanes Antonius

Image

Alat Electronic Road Pricing (ERP) terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/11/2018). Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau yang akan menggantikan pembatasan kendaraan sistem ganjil-genap. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi dan alternatif bagi warga Jakarta selama Pemprov DKI menjalankan uji coba perluasan pembatasan kendaraan melalui sistem ganji genap.

Uji coba perluasan ganjil genap di lakukan di 26 ruas jalan di Jakarta. Uji coba berlangsung selama sebulan. Hasil uji coba bakal di kaji untuk menentukan aturan ini kedepannya, apakah ruas jalan yang masuk dalam daftar ini dikurangi atau justru harus bertambah. Initinya perluasan ganjil genap saat ini masih belum final.

Lantaran banyak jalan yang terdampak uji coba aturan ini, Gembong mengkahwatirkan warga yang mempunyai kebutuhan mendesak seperti mengantar keluarga ke Rumah Sakit bisa terkendala gara-gara aturan tersebut.

baca juga:

Untuk itu Gembong mengusulkan selama uji coba ini belangsung Pemprov DKI menyediakan alternatif lain, salah satunya adalah mendorong penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang mangrak hingga saat ini. Padahal sistem ini sudah di rencankan sejak era pemerintahan Joko Wododo-Basuki Tjahaja Purnama.

"Seharusnya yang kita harapakan dari pemprov DKI sambil menunggu kajian itu keluar maka proses penerapan ERP harus segera diterapkan," kata Gembong saat dikonfirmasi Rabu (14/8/2019).

Gubernur Anies Baswedan sebenarnya ogah menerapkan sistem ERP. Dia menyebut teknologi ini sudah terlalu kuno. Dia  bakal menerapkan sistem Congestion Pricing di beberapa kawasan di Jakarta.

Congestion Pricing ini semacam pajak yang dikenakan kepada pengguna kendaraan pribadi yang masuk kekawasan tertentu terutama kawasan padat lalulintas.Bila dicermati peraturan ini mirip dengan kebijakan ERP.

"Jadi begini, congestion pricing itu kita memang memberikan pajak untuk mencegah orang masuk kekawasan yang padat, pengaturan biayanya itu ditentukan oleh rute, waktu, jadi bukan semata-mata dipasang gate," kata Anies.

Disisi lain pengamat transportasi dari Forum Warga Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan kebijakan perluasan ganjil genap saat ini sulit untuk bisa efektif lantaran pengawasan aturan ini masih dilakukan dengan cara manual.Tak ada teknologi yang dipakai Pemprov DKI dalam menegakan aturan ini.

Bila ingin lebih efektif lanjut Azas Pemprov DKI seharusnya melakukan pengawasan aturan ini secara elektronik bersama sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penegakan hukum lalu lintas secara elektronik yang digunakan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya.

Lantaran pesimis dengan kebijakan ini Azas lebih sepakat bila pembatasan kendaraan bermotor di DKI Jakarta menggunakan sistem ERP.

"Secara kebutuhan juga saya sebenarnya lebih mengusulkan agar kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dilakukan segera dengan Electronic Road Pricing (ERP) atau Restribusi Jalan Berbayar Elektronik dan memasukan sepeda motor juga di dalamnya," kata Azaz.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

Iptek

Dukung Gelaran Olimpiade Tokyo 2020 Mendatang, Toyota Gencar Produksi Kendaraan Listrik

Image

News

Jadi Anggota DPRD Termuda Kota Malang, Ini 5 Fakta Menarik Gagah Soeryo Pamoekti

Image

News

Terima Pin Emas, PSI Nilai Tina Toon Tak Punya Sifat Progresif

Image

News

Tidak Mengetahui Anggaran Gabion Secara Detail, PSI Kritik Kepala Dinas

Image

News

Menolak Pin Emas dengan Alasan Penghematan Anggaran Cara Berpikir Sangat Keliru

Image

News

DPRD dan Pemkab Bekasi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan: Kami Dukung Perjuangan Buruh

Image

Iptek

Yuk Kenali Cara Kerja Tilang Elektronik di Jakarta

Image

News

Dilantik Besok, DPRD DKI Fraksi PSI Komitmen Kembalikan Budaya Kerja Legislatif

Image

Iptek

Pemda Diminta Ikut Sediakan Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sekjen PDIP Sebut Olahraga Bisa Jadi Solusi Atasi Permasalahan di Papua

Masyarakat Papua dikarunia kekuatan stamina, kecerdasan dan intuisi yang sangat baik dalam bidang olahraga, terutama atletik dan sepak bola.

Image
News

Tega! Warga di Tapanuli Tengah Diduga Tangkap dan Ikat Seekor Penyu Lekang

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999.

Image
News

Pesan Bang Yos untuk Legislatif Ibu Kita: Terus Perjuangkan Hak Rakyat

"Tentunya dewan bisa betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta,"

Image
News

Hukuman Kebiri Kimia Pertama di Indonesia, 5 Fakta Kasus Predator Anak Mojokerto

Kebiri kimia merupakan hukuman berupa penyuntikan kimia

Image
News

Irjen Kemenkeu Diperiksa KPK terkait Korupsi Pengadaan Kapal

KPK telah menetapkan empat orang tersangka.

Image
News

Kisah Selebgram Tiffany Mitchell, 'Mahabenar Warganet', dan Muslihat Instagram

Doto jatuhnya seorang selebgram dari sepeda memicu kontroversi

Image
News

PB HMI Turut Berduka Atas Wafatnya Polisi saat Pengamanan Aksi Mahasiswa di Cianjur

Ia meminta kepada pihak kepolisian agar memproses pelaku pembakaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Image
News

KPK Periksa Aher terkait Suap Meikarta

Penyidik juga memanggil dua saksi lain dari unsur swasta yakni, Soetono Tore dan James Yehezkiel.

Image
News

Banyak Anggota DPR dan DPD Terpilih Tidak Hadir Pembekalan Nilai-nilai Kebangsaan

Mungkin anggota lama.

Image
News

Banjir Tewaskan 62 Orang, Sudan Butuh Rp2,1 Triliun untuk Tangani Gelombang Air

Daerah yang terdampak paling parah dari banjir tersebut adalah negara bagian Nil Putih

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Perjuangan Aktivis Tionghoa Pulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia

  2. Jika Isu Referendum Papua Jadi Agenda PBB, Sebaiknya Jokowi Nyatakan Berhenti Sebagai Presiden

  3. Apresiasi Pencopotan Polwan Berikan Miras ke Mahasiswa Papua, Fahira Berharap Tidak Menjadi Persoalan Baru

  4. Arya Sinulingga Sindir Sandiaga Uno sebagai Tokoh yang Kurang Kerjaan

  5. BPIP Jawab Sindiran Habib Rizieq, Teddy Gusnaidi: Orang yang Nggak Berani Pulang, Jangan Ditanggapi

  6. Ferdinand: Dinas Kehutanan Tidak Tahu Jenis Batu dalam Instalasi Gabion, Ini Pemda atau Makelar yang Pesan?

  7. Yunarto: Saya Dukung Mas Anies Gantikan Habib Rizieq Urus FPI Sebelum Mau Pulang

  8. Rohingya di Myanmar Terperangkap Perang Baru Antara Militer dan Tentara Arakan

  9. Kuasa Hukum Minta Perkara Rizieq Dihapus, Ferdinand: Mestinya Dulu Jangan Kabur, Lawan Aja!

  10. 7 Tuntutan Warga Sorong dan Manokwari, Termasuk Pembubaran Banser, Layak Ditolak

fokus

Pro Kontra
Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat

kolom

Image
Rozi Kurnia

Bagaimana Masa Depan Spider-Man Pasca Keluar MCU?

Image
Andre Purwanto

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Oscar Motuloh, Tiga Kali Kena 'Jebakan Batman'

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Peksi Cahyo, Perekam Visual Olahraga

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti: Kita Harus Optimalkan Perekonomian Domestik

Sosok

Image
News

Jadi Anggota DPRD Termuda Kota Malang, Ini 5 Fakta Menarik Gagah Soeryo Pamoekti

Image
Gaya Hidup

Awalnya Iseng, Pria ini Bikin Aplikasi yang Sangat Bermanfaat bagi Aktivitas Akademik

Image
News

Jadi Sorotan karena Bela UAS, 5 Fakta Sosok Ustaz Yahya Waloni