image
Login / Sign Up

Komisi X Minta Anggaran Pendidikan yang Dialokasikan ke Daerah Bisa Diawasi DPR

Muslimin

Image

Pimpinan Komisi X DPR RI Djoko Udjianto (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (kedua kiri) dan Anggota Komisi X DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan) saat berjalan untuk melakukan peninjauan kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (24/1). Selain Stadion Utama GBK, komisi X juga meninjau venue lainya untuk mengetahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto meminta agar dana pendidikan yang dialokasikan ke tiap-tiap daerah sebesar 63 persen dari anggaran pendidikan bisa diawasi oleh DPR.

Menurutnya, selama ini anggaran pendidikan yang bisa diawasi DPR adalah yang dialokasikan ke Kemendikbud dan Kemenristekdikti sekitar 48 persen.

"Semestinya kita meminta di dalam alokasi lewat transfer daerah itu DPR berhak untuk mengawasi," kata Djoko saat dihubungi, Jakarta, Senin (22/7/2019).

baca juga:

Ia mengatakan, anggaran pendidikan pendidikan 20 persen dari APBN atau 440 triliun yang dialokasikan ke Kemendikbud dan Kemenristekdikti sekitar 81 triliun. Sementara sisanya dialokasikan ke daerah dan Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi pendidikan.

"Nggak (diawasi DPR). Karena itu langsung ke daerah langsung kepada kabupaten/kota. Yang mengelola adalah kabupaten atau kota, tetapi tetap digunakan untuk sarana dan prasarana SD dan SMP," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau 440 triliun tidak semuanya dialokasikan pada proses pendidikan nasional. Menurutnya, dari 440 triliun anggaran itu, hanya 40 persen yang terserap dalam proses pendidikan. Sementara sisanya 60 persen tidak tercecer ke Kementerian/Lembaga lainya. "Kalau bicara secara keseluruhan dari 20 persen anggaran pendidikan hampir 400 triliuan. Itu yang terserap real untuk proses pendidikan itu tidak capai 40 persen," kata Reni.

Politisi PPP itu mengatakan, 60 persen angggaran pendidikan yang tersebar ke berbagai Kementerian/Lembaga tersebut tidak diketahui apakah benar dialokasikan untuk pendidikan atau tidak. Pasalnya, kata dia, Komisi X DPR RI tidak bisa mengawasi anggaran pendidikan diluar dari Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

"Kami hanya membahas anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud dan Pendidikan tinggi yang jumlahnya pertahun 39 triliun di kemendikbud 40 triliun di kementerian pendidikan tingg," jelasnya.

Sementra itu, lanjutnya, anggaran pendidikan yang di kelolah Kemenag RI sebesar 52 triliun. Sementara 16 triliun dikelola 14 Kementerian/ Lembaga lainya, diantrannya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Pengelolaanya pun kita tidak tahu," ujarnya. Selain itu kata dia, seberan anggaran pendidikan yang tidak bisa diawasi DPR adalah yang di tranfer ke daerah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) jumlahnya triliunan pertahun. "Untuk dana BOS sekoloah menengah hampir 24 triliun untuk BOS SD 42 triliun, BOS sekolah menegah 9 triliuan, kemudian untuk dana pengembangan pendidikan nasional hampir 5 triliun," ujarnya.

"Semua itu tidak ada dalam pengawasan kami (DPR) sehingga kami tidak tahu persis apakah dananya terserap atau tidak," sambungnya.

Oleh karena itu, kata dia, seharusnya Komisi X DPR diberikan ruang untuk mengawasi 60 persen anggaran pendidikan yang tersebar di belasan Kementerian/Lembaga tersebut "Harusnya komisi 10 sebagai penanggung jawab pendidikan maka harusnya mengetahui fungsi anggaran lendidikan ini sebesar 440 triliaun harus mengetahui ini kemana? Diperuntukannya apa," tegasnya.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

KPU Meminta DPR Revisi Terbatas UU Pemilu

Image

News

PSI Surati Sekwan DPRD DKI Tolak Pin Emas yang Telan Angaran Rp1,3 M

Image

News

DPRD DKI Sahkan Perubahan Nama Sejumlah SKPD

Image

News

DPR RI

Soal Wacana Pindah Ibu Kota, DPR RI Merasa Dilangkahi Oleh Pemerintah

Image

News

FOTO Rapat Kerja Menhan dan Komisi I Bahas RUU PSDN

Image

News

FOTO Diskusi Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota

Image

News

Dianggap Tak Ajak Pemerintah Soal Pemindahan Ibu Kota, Gerindra: Kami Kaget dan Menyayangkan

Image

News

DPR RI

Komisi II DPR: Pemindahan Ibu Kota Harus Dimulai dari Penegasan Undang-undang Dulu

Image

News

FOTO Rapat Paripurna Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Menkopolhukam-Panglima-Kapolri Balik Kanan, Manokwari Diharap Pulih

"Kami balik kanan, mudah-mudahan kondisi lebih baik lagi,"

Image
News

Satpol PP Karawang Tangkap 14 Pasangan Bukan Suami-Istri di Kosan

"Mereka terjaring dalam operasi yang digelar di kos-kosan wilayah Karawang Barat dan Telukjambe Timur,"

Image
News

KPU Meminta DPR Revisi Terbatas UU Pemilu

"Kalau UU sebenarnya kebutuhan yang mendesak,"

Image
News

Pengamat Intelijen: Kemenag Kunci Berantas Paham Radikal

"Pemerintah punya kunci di Kominfo dan Kemenag. Kemenag jangan hanya mengurusi naik haji saja,"

Image
News

Tokoh Lintas Suku-Agama Wondama Berkomitmen Jaga Keragaman Papua Barat

Mereka secara tegas menolak segala bentuk rasisme, intimidasi dan kekerasan untuk tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Image
News

Polrestabes Surabaya Selidiki Kasus Perusakan Bendera Merah Putih

Penyelidikan perkara ini menggunakan Pasal 66 juncto 24a Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 24 Tahun 2009.

Image
News

Kebakaran Hutan Terus Bermunculan di Taman Nasional Tesso Nilo

“Pas Kapolda pulang sudah agak sore, terus tiba-tiba (api) muncul lagi,"

Image
News

Anies Ajak Depok-Bekasi Maju Bersama Meski Beda Provinsi

"Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?"

Image
News

Pansel Diminta Perhatikan Aspek Kepatuhan Pajak Capim KPK

"Aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi pansel,"

Image
News

Nonton Film Livi, Menpora: Wow Keren!

Bisa jadi penguat nasionalisme.

Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Kemenkominfo Blokir Internet di Papua, Kecurigaan Aparat Bertindak Represif Akan Semakin Besar

  2. Lagi di Singapura, Uya Kuya Sedih Blackpink Meninggal Dunia

  3. Punya Duit Rp2 Jutaan, Dua Smartphone Ini Paling Worthed Dibeli

  4. Hari Minggu Jam 9 Pagi, Waktu Terbaik Berhubungan Seks

  5. Hati-hati, Jangan Sampai Bayimu Mengonsumsi Ini

  6. Video Vulgar Tersebar, Duo Semangka Jelaskan Kronologinya

  7. Lukas Enembe Kritik Jokowi, Faizal: Kepala Daerah Tidak Etis 'Menghujat' Presiden

  8. 2 Jam Besuk Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari Cuma Bahas Soal Lagu

  9. Terlibat Korupsi, Penangkapan Mantan Menteri Keuangan India Berlangsung Dramatis

  10. Alasan Simon McMenemy Panggil Bomber Timnas U-19

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI

kolom

Image
Andre

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti, DGS BI yang Mencintai Moneter dan Fotografi

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Adek Berry, Memahami Kehidupan saat di Daerah Konflik

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Sosok

Image
News

5 Fakta Frans Kaisiepo, Aktivis Kemerdekaan RI Sejak Muda Asal Papua

Image
News

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini 6 Fakta Perjalanan Karier Cak Imin

Image
News

5 Ustaz Ini Pernah Bikin Heboh Tanah Air karena Kontroversinya