image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Pengajar Fakultas Dakwah PTIQ

Menimbang Visi Indonesia Baru

Kolom

Image

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin usai menghadiri 'Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019' di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Tidak lama setelah bertemu dengan Calon Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Lebak Bulus MRT, Sabtu (13/7/2019), Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk “Visi Indonesia” pada Minggu (14/6) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Boleh dikatakan visi Jokowi tersebut merupakan idealitas Indonesia lima tahun mendatang yang dicitakan, dibayangkan dan diimpikan.

Meskipun bisa saja visi Jokowi tersebut dirumuskan secara kolektif oleh sebuah tim yang berasal orang-orang terdekatnya dari kalangan profesional dan ahli di bidangnya. Namun demikian, aktor utama intelektualnya tetap Jokowi sendiri. Sebab, sebagai presiden dialah yang akan menahkodai pemerintahan di Indonesia. Maka wajar manakala penanggungjawab utama dan bertanggungjawaban mengenai implementasi dari visi tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

Visi kepemimpinan atau pemerintahan sangat penting karena hal tersebut akan menunjukkan kualitas personalitas dan visioneritas seorang Presiden. Serta menyangkut  cita-cita, impian, harapan atau obsesinya akan keindonesiaan di masa depan. Selain itu, visi tersebut akan menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia sebagai pihak yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dalam kontek relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, boleh dikatakan Presiden Jokowi sebagai subyek, dan masyarakat sebagai obyek.

baca juga:

Dalam tata kelola pemerintahan, visi Presiden sangat penting karena hal tersebut juga artinya Indonesia memiliki pedoman atau kompas yang jelas mengenai arah pembangunan di masa depan. Terlebih lagi, kini Indonesia tidak memiliki lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana diterapkan di masa Orde Baru. Dengan adanya visi dalam suatu pemerintahan, akan menumbuhkan komitmen dan semangat kerja bagi para pembantu presiden (para menteri) hingga Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam kontek lebih luas, visi presiden yang visioner akan menumbuhkan sense of belonging dan sense of participation masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Substansi Visi Presiden

Sejumlah substansi dari pidato Presiden mengenai “Visi Indonesia” ke depan diantaranya tentang  perlunya kesadaran dari bangsa Indonesia karena kita kini hidup di dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis yang penuh perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas, dan kejutan.  Merespon tantangan global tersebut, Presiden mengajak mencari model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi dengan berbagai inovasi. Untuk itu, bangsa Indonesia harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan.

Subtansi lainnya adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat dengan kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, dengan kawasan-kawasan pariwisata, persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan. Pada saat yang sama, akan terus dikembangkan dan dipertajam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) karena Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.

Dalam kontek pembangunan dunia usaha, pemerintah akan terus mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi ada punglinya. Presiden memastikan tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.

Aspek penting lain yang dicitakan Presiden Jokowi adalah mereformasi birokrasi. Reformasi struktural. Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Selain itu, harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.

Terkait dengan demokrasi, Presiden mengingatkan mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, kebencian, hinaan, cacian, disertai dengan makian. Kita memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran, dan budaya yang luhur. Mengenai Pancasila, Presiden berpandangan Pancasila adalah rumah kita bersama. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila, mempermasalahkan Pancasila, yang tidak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak toleran terhadap perbedaan.

Demokrasi yang diinginkan adalah yang berkeadaban, yang menjujung tinggi kepribadian Indonesia, yang menjunjung tinggi martabat Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil dan makmur. Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia.

Ranjau dan Kendala

Meskipun visi tersebut masih mempunyai sejumlah kekurangan dari cakupannya. Misalnya nyaris tiadanya disinggung terkait dengan penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan lain sebagainya. Presiden tampaknya tidak ingin terlalu muluk-muluk dengan visi. Jika visi tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, akan banyak problem pembangunan diatasi. Namun demikian, agar visi Indonesia ke depan dapat terwujud, diperlukan prasyarat atau dukungan lainnya. Tanpa dukungan atau prasyarat tersebut, visi itu bisa berhenti menjadi hanya sekadar mimpi, jargon, dan janji-janji belaka.

Sejumlah syarat dan dukungan tersebut diantaranya: kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf harus didukung oleh pembantu atau menteri dalam kabinet yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, integritas, serta rekam jejak (track record) yang teruji dan terbukti. Para menteri yang dibutuhkan bukan hanya mau dan bisa kerja, melainkan juga mampu bekerja. Untuk memenuhi orang-orang yang memenuhi kualifikasi seperti ini bisa dikatakan gampang-gampang susah.

Dikatakan gampang karena semua itu menjadi hak prerogatif atau kuasa presiden untuk memilih pembantunya. Lagi pula, stok orang-orang profesional di Indonesia sebenarnya tersedia cukup banyak. Susahnya, dalam sistem politik di Indonesia dimana kekuasaan presiden Jokowi tidak hanya tersentralisasi pada dirinya sendiri melainkan juga terpencar  pada kekuatan elit dan partai politik lain yang mengusungnya, acapkali rekrutmen para menteri itu mempertimbangkan begitu banyak aspek. Bahkan acapkali pertimbangan psiko politik atau intervensi dari partai politik dan elit politik yang mengusungnya saat Pilpres, sangat besar.

Kontelasi politik semacam itulah yang kemudian menjadi ranjau dan kendala  bagi terwujudnya kabinet zaken, kabinet ahli, kabinet kerja, atau kabinet berdasarkan merit system dan prinsip “the right man on the rigt place”.  Sebaliknya yang terwujud malah justeru kabinet warna warni, pelangi atau kabinet kompromistis. Kabinet yang diisi sebagian dari para ahli/profesional dan sebagian lagi lebih didasarkan oleh titipan partai atau elit politik.  Bahkan bukan tidak mungkin ada menteri kabinet yang kecakapannya dianggap tidak pas dengan pos/kursi menteri yang diduduki.

Tak heran jika kemudian, distribusi kursi kabinet dan pos-pos strategis di pemerintahan atau BUMN mengindikasikan lebih sebagai bentuk politik balas budi atas kontribusinya dalam memenangkan Capres dan Cawapres di Pilpres. Jika ini yang terjadi, maka bagaimanapun bagusnya visi sang presiden, maka implementasinya di lapangan sulit diharapkan terwujud secara nyata. Dampaknya bukan tidak mungkin birokrasi  atau BUMN menjadi bancakan dari oknum atau kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas.

Secara teoritik, ranjau dan kendala  lain dari implementasi visi adalah berasal dari faktor  leadership dan manajerial. Pada aspek leadership, yang dibutuhkan tidak saja pada tersedianya sosok pemimpin populis, egaliter, sederhana, karitatif dan sebagainya. Melainkan juga pemimpin berkharisma dan berwibawa. Bahkan dalam masyarakat Indonesia yang masih paternalistik dan rentan konflik, tidak jarang dibutuhkan sosok pemimpin yang kuat (strong leadership).  Serta mampu dan sanggup mendayagunakan kekuasaannya bahkan memaksa bawahannya untuk bekerja keras menyukseskan visi sang presiden.

Indonesia ke depan sangat memerlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan (mempersatukan) segala keragaman yang ada, baik keragaman berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun karena perbedaan pemikiran dan pilihan politik, dan bahkan keagamaan dalam bingkai UUD 1945, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, suatu model atau tipe kepemimpinan yang tidak mampu mempersatukan, dan sebaliknya lebih mempertontonkan pemihakan  dan apalagi melakukan diskriminasi/krimnalisasi akibat perbedaan pilihan politik, akan menjadi kendala (obstacaleguna mewujudkan gagasan persatuan Indonesia. 

Visi Indonesia baru yang digagas secara ciamik oleh Jokowi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat hanya akan landing dan operasional, manakala mampu diturunkan atau dibreakdown dalam bentuk misi dan progam kerja. Kelihatannya hal ini sederhana dan mudah, tetapi disinilah banyak terjadi distorsi antara visi  dengan implementasi. Presiden Jokowi sangat memahami dan menyadari hal ini. Itulah sebabnya ia memberi warning—contohnya dalam kasus hambatan investasi—akan mengontrol, mengecek atau bahkan menghajar pelaku (birokrat atau siapa saja) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tentu yang dimaksudkan dengan mengontrol, mengecek atau menghajar para pihak yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, bukan berarti Presiden Jokowi akan melakukan sentralisme kekuasaan, atau  melakukan blusukan terus menerus ke semua birokrasi atau daerah. Di era kemajuan teknologi digital seperti sekarang, fungsi kepemimpinan seperti: mengarahkan, mengontrol, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui pendekatan suatu manajemen modern yang berbasis pada sistem/teknologi digital dengan mengundang partisipasi publik dan media untuk mengontrol jalannya birokrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. 

Legitimasi dan Krisis Legitimasi

Dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf atas Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 dengan rasio sekitar 85,6 juta suara (55,5 persen) suara, sementara Prabowo-Sandi hanya meraup sekitar 68,65 juta suara (44,5 persen), ini artinya cukup banyak/besar  masyarakat/pemilih yang tidak memilih Jokowi-Ma’ruf Amien di Pilpres 2019.  Seperti halnya Jokowi-Ma’ruf, tidak sedikit elemen dan komponen bangsa yang berharap, polarisasi atau pembelahan masyarakat akibat dukung mendukung saat Pilpres, dihentikan dan diakhiri. Kini saatnya masyarakat bersatu dan menyatu untuk mendukung kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.

Manakala dalam waktu relatif singkat, Presiden Jokowi mampu menunjukkan kinerjanya dalam arti mampu mewujudkan secara konkrit visi Indonesia baru sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, perluasan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, pemerataan hasil-hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya; ekses atau bias dari konflik saat Pilpres dengan sendirinya akan berkurang. Bahkan yang semula mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, akan berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.  Dampaknya, pemerintahan Jokowi akan makin legitimate.

Sebaliknya manakala dalam kurun waktu tidak terlalu lama kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf stagnan. Bahkan terjadi kemunduran dalam berbagai aspeknya. Maka bukan saja akan membuat masyarakat/pemilih yang semula tidak mendukung Jokowi-Ma’ruf akan meningkat resistensinya. Lebih dari itu,  pendukung Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019 akan mengkaji ulang dan merevisi dukungan politiknya. Pada akhirnya yang menuncul adalah terjadinya akumulasi kekecewaan kolektif terhadap pemerintahan Jokowi. Yang bisa berakhir pemerintahan mengalami krisis legitimasi karena kinerjanya yang melempem, atau buruk.

Masyarakat Indonesia paska Pemilu 2019 secara umum sesungguhnya bersikap realistis. Yakni: mereka menginginkan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amien (2019-2024) akan lebih baik dari sebelumnya (2014-2019).  Masyarakat bukan tidak ingin optimis, manakala optimistis tersebut tidak/belum berbasis realitas empirik. Sebaliknya masyarakat juga tidak ingin pesimistis karena mengetahui pesimis tersebut tidak elok, dan tidak banyak bermanfaat.  Masyarakat tidak terlalu berfikir muluk-muluk. Sebagian mereka, sudah letih dengan pertikaian. Masyarakat kebanyakan membutuhkan visi Indonesia baru yang visioner, brilian dan cerdas. Tetapi yang lebih penting lagi membutuhkan implementasi dari visi tersebut secara konkrit.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

Image

News

Rektor Asing dan Mental Inlander

Image

News

Kolom

Megawati Centris dan Tantangan PDI-P

Image

News

Kolom

Pemindahan Ibukota: Perspektif Lain

Image

News

Kolom

Keharusan Perombakan Kepemimpinan PPP

Image

News

Kolom

Variable Aneh di Pertemuan Elit

Image

News

Kolom

Format Baru Munas Golkar

Image

News

Kolom

Tafsir Pertemuan Megawati-Prabowo

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Menghindari Kericuhan Saat Aksi Tolak Rasisme, Sekolah di Sorong Terpaksa Diliburkan

Sekolahnya diliburkan karena takut aksi unjuk rasa ricuh seperti tanggal 19 Agustus 2019 lalu.

Image
News

Pencari Suaka Harus Pahami Etika dan Budaya Indonesia

Pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat. Sehingga dalam penempatan awal di gedung eks Kodim terjadi penolakan

Image
News

Ahok Hadiri Pelantikan Anggota DPRD DKI Tidak Ajak Istri

Ahok datang seorang diri tanpa ditemani sang Istri Puput Nastiti Dewi.

Image
News

Jelang Pelantikan, Ratusan Karangan Bunga Banjiri DPRD DKI

Ratusan karangan bunga ucapan selamat kepada anggota DPRD terpilih terpampang di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta

Image
News

ASN Terancam Hukuman Seumur Hidup Karena Simpan Narkoba di Kendari

Tersangka TR alias Upik yang saat ini mendekam didalam sel tahanan menerima insentif sebesar Rp20 ribu per gram sabu sabu.

Image
News

Hari Ini, Anggota DPR dan DPD Terpilih Diberi Materi Pengenalan Kedewanan

Acara rencananya dibuka Presiden Jokowi.

Image
News

IPW Sebut Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri Belum Terbukti

IPW berharap, mereka menyebutkan secara jelas, kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya.

Image
News

RSPAD Siapkan 40 Tim Dokter untuk Tes Kesehatan 20 Capim KPK

Terawan menegaskan pihaknya tetap bekerja profesional dan merinci, sehingga tidak ada hal yang akan terlewatkan.

Image
News

Hendardi Jawab Tudingan Koalisi Kawal Capim KPK yang Singgung Integritas Anggota Pansel

"Integritas saya dibangun lebih dari 3 dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa."

Image
News

Cekcok Berbuntut Penusukan, Polisi Amankan Pelaku di Mal Pluit

Pelaku pulang ke kosan untuk mengambil pisau panjang yang ditaruh di belakang punggung diselipkan ke dalam baju.

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Perjuangan Aktivis Tionghoa Pulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia

  2. Jika Isu Referendum Papua Jadi Agenda PBB, Sebaiknya Jokowi Nyatakan Berhenti Sebagai Presiden

  3. Apresiasi Pencopotan Polwan Berikan Miras ke Mahasiswa Papua, Fahira Berharap Tidak Menjadi Persoalan Baru

  4. Arya Sinulingga Sindir Sandiaga Uno sebagai Tokoh yang Kurang Kerjaan

  5. BPIP Jawab Sindiran Habib Rizieq, Teddy Gusnaidi: Orang yang Nggak Berani Pulang, Jangan Ditanggapi

  6. Rohingya di Myanmar Terperangkap Perang Baru Antara Militer dan Tentara Arakan

  7. Ferdinand: Dinas Kehutanan Tidak Tahu Jenis Batu dalam Instalasi Gabion, Ini Pemda atau Makelar yang Pesan?

  8. Yunarto: Saya Dukung Mas Anies Gantikan Habib Rizieq Urus FPI Sebelum Mau Pulang

  9. Kuasa Hukum Minta Perkara Rizieq Dihapus, Ferdinand: Mestinya Dulu Jangan Kabur, Lawan Aja!

  10. Balas Komentar Warganet, Vanessa Angel Ngaku Muak Pada Ibu Tiri?

fokus

Pro Kontra
Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat

kolom

Image
Rozi Kurnia

Bagaimana Masa Depan Spider-Man Pasca Keluar MCU?

Image
Andre Purwanto

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Oscar Motuloh, Tiga Kali Kena 'Jebakan Batman'

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Peksi Cahyo, Perekam Visual Olahraga

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti: Kita Harus Optimalkan Perekonomian Domestik

Sosok

Image
Gaya Hidup

Awalnya Iseng, Pria ini Bikin Aplikasi yang Sangat Bermanfaat bagi Aktivitas Akademik

Image
News

Jadi Sorotan karena Bela UAS, 5 Fakta Sosok Ustaz Yahya Waloni

Image
News

Dapat Gelar ‘Mama Papua’, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini