image
Login / Sign Up

Diduga Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Yudi Permana

Image

Ilustrasi - Pemilu | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Sengketa hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Jawa Timur XI yang dikeluarkan Bawaslu dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan.

Hal ini diungkapkan mantan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah. Menurutnya jika KPU tetap melakukan maka terancam pidana 1 hingga 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

baca juga:

Nasrulah mengatakan putusan Bawaslu Nomor : 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki DA1. Namun dalam amar putusan itu, Bawaslu tidak pernah menyebutkan agar membatalkan keputusan KPU No 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil pemilu presiden, DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten kota.

"Khusus Jatim XI terkait Partai Nasdem. Tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Sehingga KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan, karena tidak ada perintah itu," katanya dalam keterangannya, Rabu (10/7/2019).

Nasrulah menuturkan, untuk perkara Jatim XI Partai Nasdem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Maka semua pihak termasuk Nasdem sudah menilai dan sepakat dengan kebenaran dalam SK KPU No 987.

Jika hasil sudah ditetapkan, satu-satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk koreksi atau pembatalan penetapan KPU hanya MK.

Jadi, kalau KPU tetap menjalankan putusan Bawalsu itu terbatas ruangnya. Hanya menjalankan proses pencocokan saja. Tetapi tidak bisa merubah keputusan yang sudah tetapkan meskipun institusi yang menetapkan.

Kalau KPU ingin memaksakan keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan baru berarti ada dua keputusan baru dan dua berita acara baru. "Ini jelas melanggar dan mengabaikan SK No 987. Menjalankan proses itu inkonstitusional," tegasnya.

Tak hanya ilegal, Nasrullah juga mengingatkan kepada KPU mengenai pidana pemilu pasal 505. Pasal itu, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

"Hati hati. Tolong teman KPU ini bekerja secara konstitusional. Jangan paksakaan dari batas kemampuan. Mengoreksi dan membatalkan keputusan yang dibuat melanggar karena yang punya otoritas tunggal hanyalah MK," kata dia menegaskan.

Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo juga merasa aneh dengan sikap KPU yang mengubah hasil pileg tanpa ada proses peradilan di MK. Menurutnya, kalau ada perselisihan suara di Dapil ada mekanisme yang harus ditempuh sesuai UU. Pertama bisa melakui Mahkamah Partai. Kalau di Mahkamah Partai tidak selesai maka bisa diselesaikan ke MK.

"MK putusannnya seperti apa?Baru putusan itu dilaksanakan oleh KPU," kataKPktidaKPU k bisa serta merta melakukan PSU atau mengutak atik hasil pileg tanpa ada diputuskan oleh jalur MK. Dia juga melihat ada keanehan dalam putusan KPU. KPU melampaui keputusannya. " Tidak bisa biarkan ini karena sudah melanggar," imbuhnya.

Selama tidak ada partai yang menggugat hasil pemilu ke MK, berarti keputusan KPU Ilegal. "Dalam kasus di Jatim XI ini, KPU sudah semena-mena. Makanya harus dilaporkan ke DKPP. Apa yang diputuskan KPU tidak berdasarkan apa yang ada. Harus ada perlawanan hukum ini demi kebenaran dan keadilan," ujar dia.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Ketua KPU Sumut Lakukan Pelanggaran, Ustad Tengku: Semoga di Akhirat Semua Kejadian Tidak Memberatkan

Image

Iptek

Segera, WhatsApp di iPhone Hadirkan Fitur Pratinjau Pesan Suara

Image

News

Pakar Hukum Tata Negara Sesalkan Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim

Image

News

Nurul Arifin: Ada Pengacara Nyerang Hakim, Kok Bisa, Kok Tega

Image

News

Pengacaranya Pukul Hakim, Tomy Winata 'Kaget'

Image

News

TW Minta Pengacaranya Patuh dan Taat Hukum

Image

News

Kuasa Hukum Pukul Hakim PN Jakpus Resmi Jadi Tersangka

Image

News

Wahyu Akui Kelalaian Ketua KPU Sumut saat Rekapitulasi Suara Pileg 2019 Nias Barat

Image

News

KPU Nilai Rekomendasi Bawaslu 'Imposibility of Performance'

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Adu Kuat Meraih Jabatan Menteri di Kabinet Kerja Jilid II

"Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet"

Image
News

Sebelum Jadi Ibu Kota Negara, Gubernur: Penuhi Dulu Hak Keadilan Warga Kalteng

Kami sangat siap, hanya saja ada sejumlah hal yang terlebih dulu harus dipenuhi pemerintah pusat jika pemindahan ibu kota telah ditetapkan.

Image
News

5 Festival Absurd di Berbagai Negara, Mandi Lumpur Hingga Saling Lempar Kotoran

Festival lumpur di Korsel mempunyai misi yang bagus, yaitu mendidik masyarakat akan pentingnya lumpur untuk bahan kosmetik

Image
News

Isu Jadi Menteri Pemerintahan Jokowi, AHY Tak Ingin Berandai-andai

Saya tidak ingin berandai-andai, saya memang banyak mendengar spekulasi yang beredar di media massa dan media sosial.

Image
News

Kelompok Kriminal Terorganisir Lintas Negara Kian Agresif di Asia Tenggara

Kriminalitas yang marak meliputi perdagangan sabu-sabu dan wanita untuk eksploitasi seksual

Image
News

Dari Iriana Hingga Melania Trump, ini Potret 10 First Lady Saat Masih Muda

Pada kencan pertamanya, Sophie langsung diberi tahu Justin bahwa dirinya adalah wanita yang akan dinikahinya kelak.

Image
News

Kepolisian Jepang Ungkap Nama Tersangka Pembakaran Studio Animasi di Kyoto

Tersangka Shinji Aoba mengeluh bahwa Kyoto Animation (KyoAni) yang dibakarnya itu telah mencuri ide-idenya.

Image
News

PAN Belum Putuskan Sikap Terhadap Pemerintah Kedepan

10 bulan ini PAN berada di luar pemerintahan.

Image
News

Pemerintah Bentuk Satgas Terkait Pemulangan WNI Eks Simpatisan ISIS dari Suriah

Tapi yang pasti jangan sampai merugikan Indonesia.

Image
News

Lukman Hakim: Mukernas PPP Bahas Persiapan Muktamar

Agenda internal PPP sendiri terkait dengan Muktamar.

trending topics

terpopuler

  1. 5 Kisah Pembunuhan Kejam Sepanjang Sejarah, Ada Mayat yang Dijadikan Hidangan

  2. BPBD Jawa Tengah Peringatkan Warga Soal Bahaya Tsunami di Empat Wilayah Ini

  3. Nikita Mirzani Ditetapkan Sebagai Tersangka, Tessa Mariska: Selamat Ya Kamu

  4. Di Luar Negeri, Anies Bisa Kendalikan Sistem Pemerintahan Jakarta Lewat Aplikasi Chatting

  5. Gugatan Ditolak, Seorang Pengacara Sabet Kepala Hakim Pakai Ikat Pinggang

  6. Meski Diremehkan, Timnas Indonesia Berpeluang Lolos dari Grup G

  7. Jika Garbi Jadi Parpol, Pengamat: Bakal Menambah Perpecahan di PKS

  8. 7 Potret Aksa Uyun, Anak Sulung Soimah yang Baru Beranjak SMA

  9. Rupiah Bersorak Akhirnya BI Pangkas Suku Bunga

  10. Viral Lagi, Aplikasi FaceApp Ternyata Berbahaya

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik