image
Login / Sign Up

Pemerintah Diminta Tegas Soal Perjanjian Hukum BLBI yang Ditangani KPK

Deni Muhtarudin

Image

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Jubir KPK saat memberikan keterangan Terkait tersangka baru dalam kasus suap BLBI, Senin (10/6/2019) | AKURAT.CO/Khalisha Salsabila

AKURAT.CO, Demi kepastian hukum, pemerintah diminta menunjukkan sikap yang jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian-perjanjian yang mengikatnya dan terkait jaminan hukum yang telah diberikannya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani saat menanggapi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim yang sudah selesai 20 tahun silam namun kini kembali diungkit oleh KPK.

baca juga:

Hariyadi Sukamdani menekankan bahwa hal ini bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral bagi pemerintah dalam memegang teguh perjanjian dan janji jaminan yang diberikannya.

"KPK mengabaikan perjanjian, janji-janji, jaminan pemerintah, serta Instruksi Presiden yang telah mensahkan penyelesaian BLBI tersebut," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Hariyadi menilai, apa yang dilakukan KPK terhadap Sjamsul Nursalim adalah hal yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius.

"Jika ketidakadilan ini bisa terjadi pada seorang warga negara, maka hal yang sama pun bisa terjadi pada kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Rosan Roeslani mengingatkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin memburuk jika pemerintah terus diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun.

"Ketidaksigapan atau pembiaran masalah ini oleh pemerintah juga hanya akan memperburuk kepercayaan pada janji dan jaminan pemerintah lainnya, seperti Program Pengampunan Pajak. Jika tindakan KPK terus didiamkan dan tidak diperbaiki, maka tidak ada lagi jaminan kepastian hukum bahwa Pengampunan Pajak atau kebijakan sejenisnya akan dihormati oleh Pemerintah di kemudian hari," katanya.

Seperti diketahui, BLBI diberikan pemerintah kepada perbankan nasional demi mempertahankan stabilitas moneter menyusul krisis 1997-1998 di mana nilai Rupiah merosot sangat drastis, suku bunga melonjak amat tinggi. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, hingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran dari perbankan.

Kemudian, untuk membantu pemulihan ekonomi, pemerintah meminta kerja sama pemegang saham bank penerima BLBI untuk mengambil alih kewajiban bank, dengan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham diantaranya dengan skema Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). Setelah perjanjian itu dipenuhi, pemerintah memberikan pembebasan dan pelepasan (Release and Discharge) atas segala tindakan dan tuntutan hukum apapun sehubungan dengan penyelesaian BLBI tersebut.

Hariyadi Sukamdani menunjuk pada penerimaan dan pengakuan pemerintah terhadap Sjamsul Nursalim pemegang saham BDNI, salah satu obligor BLBI yang telah sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian MSAA.

Pada Mei 1999, pemerintah memenuhi janjinya dengan memberikan pembebasan dan pelepasan secara penuh dan tanpa syarat, yang dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memulai, menuntut ataupun mengambil tindakan hukum apa pun terhadap Sjamsul Nursalim sehubungan dengan penyelesaian BLBI. Kebijakan pembebasan dan pelepasan itu kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden.

Rosan Roeslani mengungkapkan, dalam penilaian 'Kemudahan Berbisnis' yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia mendapat nilai yang sangat rendah dalam kriteria 'Kepatuhan atas Kontrak'. Karenanya, tindakan-tindakan institusi yang tidak menepati dan mematuhi janji-janji serta jaminan pemerintah hanya akan memperburuk keadaan dan menyebabkan investor cenderung memutuskan untuk berinvestasi di tempat/negara lain.

Rosan mendesak pemerintah untuk bertindak cepat, tepat dan tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah menghormati perjanjian, janji-janji dan jaminan yang telah dibuatnya dan tidak akan membiarkan institusi manapun menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia.

"Pemerintah agar segera mengambil tindakan mengatasi ketidakadilan ini guna meyakinkan masyarakat dan investor bahwa Indonesia tetap menghormati kepastian hukum demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan cemerlang," ungkapnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Jenderal Polisi Mundur dari Proses Seleksi Capim KPK

Image

News

Syamsuddin: Jika Tiga Bulan Penyerang Novel Tak Terungkap, Apakah Jokowi akan Copot Kapolri?

Image

News

LPSK: Penyerangan Hakim oleh Pengacara TW Merupakan Sebuah Penghinaan Terhadap Pengadilan

Image

News

KPK Disebut Tidak Menghormati Mahkamah Agung Sama Sekali

Image

News

Usai Bersaksi di KPK, Ini Penjelasan Rizal Ramli Terkait Kasus BLBI

Image

News

KPK Periksa Rizal Ramli sebagai Saksi Kasus SKL BLBI

Image

News

Penjelasan Polri Soal Kewenangan Berlebih Novel Baswedan saat Tangani Kasus Korupsi

Image

News

Antasari Azhar Ingatkan Pansel Agar Memilih Pimpinan KPK Sesuai UU

Image

News

Trimedya: Sebaiknya Uji Kelayakan Capim KPK di DPR RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Video Haru Pelepasan Jenazah Arswendo Atmowiloto Diiringi Lagu 'Keluarga Cemara'

Keluarga Cemara menjadi karya fenomenal Arswendo Atmowiloto

Image
News

MPR Sebut Pendidikan Politik bagi Partai Politik Belum Maksimal

Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader parpol lain,"

Image
News

Cibiran Teddy Gusnaidi ke Anies: Prestasinya ketika Dia Tidak Melakukan Apa-apa

"Apa hal besar yang positif yang sudah dilakukan oleh @aniesbaswedan untuk ibukota negara gue. Sebutkan 1 saja!"

Image
News

Jenderal Polisi Mundur dari Proses Seleksi Capim KPK

Belum ada keterangan dari Jenderal Wiyagus soal pengunduran dirinya.

Image
News

Pengamat: Percepatan Munas Golkar Respon Atas Kegagalan Airlangga

Golkar terhitung gagal mempertahankan perolehan kursi parlemen, itulah yang mengemuka sebagai alasan harus segera Munas

Image
News

Polemik Baru Setelah Anies Bongkar Instalasi Bambu Setengah Miliar Rupiah

Pernyataan Anies itu rupanya memicu perdebatan di media sosial dan sebagian menjurus ke sentimen SARA.

Image
News

Jaga Wibawa Peradilan, Kuasa Hukum Tomy Winata Harus Diproses Hukum

Polisi janji berlaku adil tanpa pandang bulu.

Image
News

21 Juli 1969: 50 Tahun Lalu, untuk Pertama Kalinya Manusia Injakkan Kaki di Bulan

Hari ini, 50 tahun yang lali Neil Amstrong injakkan kakinya di bulan

Image
News

Amien Rais Ajukan Syarat Rekonsiliasi 55:45, Ferdinand: Bukan Bagi-bagi Kekuasaan!

"Yang kalah mengakui kemenangan lawan dan yang menang menghormati yang kalah," tulis @FerdinandHaean2.

Image
News

Penjagaan Ketat Masih Dilakukan Personel TNI-Polri di Wilayah Register 45 Mesuji

Pihaknya juga melakukan patroli gabungan agar masyarakat dapat merasakan rasa nyaman.

trending topics

terpopuler

  1. Mandiri Akan Paksa Nasabah yang Saldonya Bertambah untuk Kembalikan Uang

  2. Gempa Kuat Goncang Athena, Gedung-gedung Roboh

  3. Guntur Romli: Sekarang Prabowo-Sandi Tahu Rasa Berkoalisi dengan Kelompok Radikal

  4. Buwas dan Syafruddin Kabarnya Masuk Bursa Ketum PPP, Suharso: Itu Hanya Isu, sebagai Gadis Cantik yang Jadi Rebutan

  5. Soal Pemulangan Habib Rizieq, Ruhut Sitompul: Enggak Capek Ribut Terus

  6. Nasabah Bank Mandiri Semaput, Tabungan Rp2 Miliar Jadi Rp0

  7. Jika Saldo Tak Kembali, Mandiri Sarankan Nasabah ke Kantor Cabang

  8. Anies Baswedan 'Diserang' Empat Politisi PSI di Twitter

  9. Lukman Beri Sinyal Tolak Dijadikan Menag Lagi: Tidak, Tidak, Saya Sudah Merasa Lebih dari Cukup

  10. Habib Novel: Saya Tidak Ikuti Komando Prabowo, Saya Bukan Orang Gerindra

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude