image
Login / Sign Up

Media Inggris Ungkap Rencana Jokowi Perketat Kenaikan Pangkat PNS Islam Garis Keras

Citra Puspitaningrum

Image

Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Indonesia periode selanjutnya berencana memperketat seleksi pejabat tinggi di sejumlah kementerian dan BUMN dari kalangan Islam garis keras | REUTERS

AKURAT.CO,Pemerintah Indonesia berencana memperketat seleksi pejabat tinggi di kementerian dan BUMN. Pasalnya, dikhawatirkan ideologi Islam garis keras telah meresap ke tingkat pejabat tinggi pemerintahan. Rencana kebijakan ini terungkap melalui dokumen yang ditinjau media internasional asal Inggris, Reuters, dan keterangan seorang pejabat tinggi yang terlibat dalam rencana ini.

Kebijakan ini ditempuh lantaran makin banyak politisi yang menuntut agar Islam dilibatkan makin mendalam dengan dalih Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Terlebih lagi sejumlah kelompok makin lantang menyerukan pembentukan negara Islam.

baca juga:

Akibatnya, presiden yang kembali terpilih dalam pemilu, Joko Widodo, menilai makin banyak perpecahan yang terjadi antara daerah-daerah mayoritas Muslim moderat dan mayoritas Muslim konservatif. Menurut pejabat yang tak mau diungkap identitasnya itu, presiden yakin Islam radikal telah mengancam aparat negara dan masa depan demokrasi.

Rencana pengetatan seleksi pun menjadi prioritas besar baginya untuk memastikan Indonesia tetap menjadi contoh Islam moderat.

"Ia ingin sebelum Pemilu 2024, elemen garis keras dan radikal telah disingkirkan agar terwujud demokrasi yang lebih sehat," ucap pejabat tersebut, dilansir dari Reuters.

Sementara itu, pihak Joko Widodo belum menanggapi permintaan komentar.

Dari dokumen yang ditinjau Reuters, pemerintah bakal menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologi baru untuk melihat kecenderungan politik kandidat, terutama bagi mereka yang sedang dipromosikan ke dua jabatan teratas birokrasi.

Menurut sang pejabat anonim, kebijakan ini akan diresmikan akhir tahun ini dan kementerian yang jadi prioritas menerapkannya meliputi kementerian keuangan, pertahanan, kesehatan, pendidikan, urusan agama, dan pekerjaan umum. Sementara itu, BUMN yang direncanakan menerapkannya meliputi PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut keterangannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan dipecat. Meski begitu, kebijakan baru ini bisa dimanfaatkan agar mereka yang punya kecenderungan garis keras tidak naik pangkat.

Salah satu faktor yang mendorong kebijakan ini adalah survei tahun 2017 yang dilakukan lembaga survei independen, Alvara Research Centre. Dalam survei itu, ditemukan satu dari lima PNS dan 10 persen pegawai BUMN Tidak setuju dengan ideologi Pancasila dan lebih memilih negara syariat Islam.

"Kami sadar Pancasila di masa lalu dimanfaatkan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Namun, kami percaya Pancasila adalah payung yang melindungi semua orang Indonesia dan alat untuk menyatukan serta melawan virus radikalisme," kata Benny Susetyo, seorang pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sementara itu, seorang anggota Front Pembela Islam (FPI) menyebut prosedur pemeriksaan ini sama saja dengan diskriminasi terhadap Islam.

"Pemerintah ini sudah dipengaruhi penyakit sekularisme dan sedang berusaha memisahkan politik dan agama. Ini sangat berbahaya. Mereka seharusnya fokus mengincar komunis dan Syiah di birokrasi," ucap Novel Bamukmin, perwakilan FPI Jakarta.[]

Editor: Ghendhiz A.

berita terkait

Image

News

Puskapsi Unej Sarankan Jokowi Cermat Memilih Menteri Bidang Hukum

Image

News

Irfan Pulungan: PPP Makin Solid Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Image

News

Amien Rais Bicara Pembagian 55-45, Mardani: Saya Tetap Menyarankan Kami Oposisi

Image

News

Syamsuddin Haris: Amien Rais Tidak Pernah Konsisten dengan Ucapannya, Ujungnya Minta Bagi Kekuasaan

Image

News

RJB Surakarta Gelar Malam Syukuran Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Image

News

Tasyakuran HUT dan Kemenangan Jokowi, PDIP Gelar Gebyar Wayang Kulit

Image

News

Kubu Prabowo - Sandi Siap Jadi Bagian Pemerintah Bila Ada Pembagian 55:45

Image

News

Lima Saran PKB kepada Jokowi Terkait Calon Menteri Kabinet

Image

News

Tak Mau Bebani Jokowi Alasan Hanura Tak Patok Jatah Kursi Menteri

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

ini apa sih -_- mana ada islam garis keras

terkini

Image
News

Tembus Satu Juta Follower di Twitter, Give Away dari Menteri Susi Ini Bikin Ngakak

Ada-ada saja Bu Susi!

Image
News

Ombudsman Minta Polisi Cermat Tangani Kasus Nunung

Penangkapan ini bagi publik juga mengingatkan kembali betapa masalah narkoba sudah darurat.

Image
News

Puskapsi Unej Sarankan Jokowi Cermat Memilih Menteri Bidang Hukum

Presiden harus dengan sangat cermat, penuh kehati-hatian dan perlu mendengar aspirasi publik untuk mengisi jabatan menteri tersebut

Image
News
Haji 2019

Calon Jemaah Haji Asal Luwu Gagal Berangkat ke Tanah Suci Karena Hamil

Semua calon haji yang akan berangkat ke tanah suci (Mekah) harus melalui pemondokan dulu di asrama haji.

Image
News

Sosok Perempuan Diharapkan Kembali Hadir di Jajaran Komisioner KPK Jilid V

Febri menuturkan, pihaknya sendiri kerap mengajak sejumlah organisasi perempuan dalam menjalankan program pencegahan korupsi.

Image
News

Curah Hujan Tinggi, 10 Kecamatan di Simeulue Terendam Banjir dan Longsor

Dadek menyebutkan, ada 10 kecamatan di Kabupaten Simeulue yang dilanda banjir.

Image
News

Dinas Lingkungan Hidup DKI Minta Warga Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pemerintahan DKI Jakarta juga sedang menyusun regulasi mengenai pengurangan sampah plastik.

Image
News

MPR: Menwa Harus Punya Karakter Kebangsaan yang Terus Dikembangkan

Karakter bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi harus dipelajari dan terus dikembangkan.

Image
News

KNKT Bentuk Tim Investigasi Selidiki Kecelakaan dan Kebakaran Truk Tanki BBM

Truk tanki BBM yang terbakar berbahan almunium.

Image
News

Walhi: Gugatan Karhutla untuk Institusi Pemerintah Bukan Pribadi Jokowi

Kebetulan saja presidennya Jokowi.

trending topics

terpopuler

  1. Mandiri Akan Paksa Nasabah yang Saldonya Bertambah untuk Kembalikan Uang

  2. Guntur Romli: Sekarang Prabowo-Sandi Tahu Rasa Berkoalisi dengan Kelompok Radikal

  3. Nasabah Bank Mandiri Semaput, Tabungan Rp2 Miliar Jadi Rp0

  4. Soal Pemulangan Habib Rizieq, Ruhut Sitompul: Enggak Capek Ribut Terus

  5. Jika Saldo Tak Kembali, Mandiri Sarankan Nasabah ke Kantor Cabang

  6. Habib Novel: Saya Tidak Ikuti Komando Prabowo, Saya Bukan Orang Gerindra

  7. Belanja Iklan Hingga Rp6,32 Miliar, 7 Fakta Menarik Tabloid Monitor Pimpinan Arswendo Atmowiloto

  8. Sering Salahkan Pihak Lain, Sunan Kalijaga Akhirnya Akui Lemah Mendidik Anak

  9. Alasan Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim PN Jakpus

  10. Anies Baswedan 'Diserang' Empat Politisi PSI di Twitter

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude