image
Login / Sign Up

Akademisi Ingatkan Pemerintah Terkait Penetapan Hutan Adat Harus Hati-hati

Dedi Ermansyah

Image

Suasana Hutan Adat Wehea di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yang Masih Dikelola oleh Lembaga Adatnya Sendiri. | Rusdianto

AKURAT.CO, Kebijakan penetapan hutan adat harus dilakukan secara berhati-hati karena hampir di sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan mempunyai penguasaan dan kepemilikan.

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan DR Sadino berpendapat, penetapan hutan adat sebaiknya dilakukan pada kawasan hutan dengan status kepemilikan hutan yang bebas dari konflik. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu memperbaharui data base kehutanan, termasuk penetapan kawasan hutan adat.

baca juga:

“Penetapan hutan adat tidak sekedar menerbitkan Perda. Harus ada penyusunan peta indikatif yang terverifikasi di lapangan. Jika ada kawasan yang telah menjadi hak orang lain seperti HGU sebaiknya dikeluarkan agar tidak bermasalah dikemudian hari,” kata Sadino di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya pemegang HGU perlu dilindungi karena saat mendapat hak pelepasan, mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan dengan pihak lain untuk pembebasan dan ganti rugi lahan. Pemegang HGU juga dibebani dengan kewajiban untuk membayar pajak.

“Jika hak kepemilikan pemegang HGU diabaikan, konflik tenurial berpotensi semakin meruncing. Persoalannya tidak hanya sebatas dalam ranah bersengketa, tapi langsung menjadi konflik di lapangan. Okupansi dan sengketa lahan di lapangan akan menjadi bagian tidak akan terelakkan,” kata Sadino.

Sadino juga menyarankan klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mencatat dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan izin-izin HGU yang tersebar di 307 komunitas adat perlu diverifikasi.

”Semua bisa berbicara dan melakukan klaim, tapi perlu ada verifikasi di lapangan,” ujarnya.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB Dr Ir Sudarsono Soedomo, menilai UU 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sangat syarat penghargaan terhadap hukum adat, tetapi UU 41/1999 tentang Kehutanan cenderung mereduksinya. Kesulitan itu akibat keterlambatan pemerintah menyelesaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan hukum adat tersebut.

Karena itu, kata Sudarsono perlunya keterlibatan pihak yang punya kompetensi untuk mengenali ciri-ciri masyarakat hukum adat dalam proses penetapan batas wilayahnya. Di sisi lain, sangat dimungkinkan bahwa di tempat tertentu penetapan wilayah masyarakat hukum adat sudah tidak dimungkinkan lagi.

“Dalam situasi seperti ini sebaiknya penetapan wilayah masyarakat hukum adat jangan dipaksakan,” kata Sudarsono.

Sudarsono menyarankan, KLHK tidak bekerja sendiri dalam penetapan hutan adat. Peran pemerintah daerah sangat sentral, karena masyarakat hukum adat perlu Perda yang memuat batas wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

“Bantuan pakar antropologi dalam proses penentuan batas wilayah masyarakat hukum adat juga diperlukan. Selain itu, peran Kementerian ATR/BPN dalam menata ruang dan meregistrasi penguasaan lahan menjadi sangat penting,” kata dia.

Dia mengatakan, wilayah masyarakat hukum adat sebagian bisa masuk dalam kawasan hutan dan sebagian lainnya berada di luar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan.

Dalam penetapan wilayah, wewenang KLHK hanya terbatas pada pelepasan wilayah hukum adat yang berada di dalam areal yang diklaim sebagai kawasan hutan. Bahkan, dalam Keputusan MK No 35-PUU-2012, disebutkan hutan adat merupakan bagian dari hutan hak dan bukan merupakan hutan negara. Karena itu peran ATR/BPN sangat menentukan. Jadi, hutan hak terdiri atas hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof DR. Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan, kebijakan hutan adat menjamin kepastian bagi masyarakat adat dan berpotensi memperkecil persoalan tenurial. Hanya saja, dalam pemanfaatannya harus tetap megikuti fungsi hutan yang telah ditetapkan.
Misalnya, ketika pemerintah menetapkan kawasan Taman nasional sebagai hutan adat, masyarakat adat harus tetap melakukan fungsi konservasi dan menjaga kawasan tersebut.

“Sebaliknya, jika hutan adat berada di fungsi hutan produksi, hormati keinginan masyarakat untuk menanam apapun termasuk sawit,” kata Yanto Santosa.

Yanto berpendapat, sebelumnya penetapan kawasan perlu ditetapkan peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

“Ini agar potensi konflik antara masyarakat adat dan kelompok pendatang yang mengatasnamakan masyarakat bisa dipilah,” tukasnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Iptek

Dukung Pengurangan Sampah, Go-Food Hadirkan Opsi Alat Makan Non-Plastik

Image

News

BMKG Catat Riau Tempati Posisi Teratas Penyumbang Titik Panas Karhutla

Image

News

BMKG Kembali Mendeteksi Lima Titik Panas Terindikasi Karhutla di Riau

Image

News

Harimau Ditangkap, Sling Tertinggal di Kaki Kanannya

Image

News

Karhutla di Aceh Terus Meluas Hingga 351,15 Hektare

Image

News

FOTO 2.500 Vegetasi Rusak Akibat Kebakaran Hutan di Meksiko

Image

News

Label Kawasan Hutan Mengganggu, Pembahasan RUU Pertanahan Perlu Dilanjutkan

Image

News

Karhutla di Indonesia Capai 30.477 Hektare, Riau Jadi Wilayah Terluas

Image

News

KPK Periksa Owner PT Darmex Group Terkait Kasus Suap Revisi Alih Fungsi Hutan di Riau

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Selandia Baru Perketat Registrasi Senjata Api

Kepemilikan senjata api adalah hak istimewa, bukan hak biasa

Image
News

Israel Paksa Hancurkan Pemukiman di Pinggir Yerusalem

"Sejak pukul 2 pagi, mereka telah mengevakuasi orang-orang dari rumah mereka dengan paksa."

Image
News

Paripurna Pemilihaan Wagub Batal, Sekwan: Pimpinan Masih Banyak Acara

"Iya karena pimpinannya juga masih banyak acara masih sibuk masing masing,"

Image
News

Gerindra Desak Pimpinan DPRD Depok Mengesahkan Perda Anti LGBT

"Ini sudah lama diusulkan dan sudah hampir semua fraksi setuju termasuk PDIP."

Image
News

Syarat Rekonsiliasi Amien Rais '55-45' Syarat Rekonsiliasi Amien Rais '55-45', PKB: Tamu Baru Datang Malah Ngatur-ngatur

Saya yakin Pak Jokowi tidak suka dengan cara pola memandang negara seperti bagi-bagi kue.

Image
News

Ini Alasan Mendagri Keluarkan SOP Surat Izin Perjalanan Dinas

"Kalau kita enggak diizinkan ya salah. Namanya cari ilmu, namanya undangan. Tapi kalau diizinkan ya kok tiap minggu"

Image
News

Waspada Gelombang Tinggi Enam Meter

Kondisi itu mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut.

Image
News

Dituduh Praktikkan Ilmu Hitam, 4 Anggota Keluarga India Ini Dibunuh dengan Sadis

Kasus ini masih diselidiki dan belum ada pelaku yang ditahan

Image
News

Cak Imin Temui Surya Paloh, Bahas Kursi Ketua MPR?

Tidak ada pembahasan yang serius.

Image
News

Masalah Sepele, Pencari Suaka di Eks Kodim 0503/JB Ribut

Keributan antara dua pencari suaka tidak sampai pukul-pukulan.

trending topics

terpopuler

  1. Nunung Ditangkap Narkoba, Indro Warkop: Buat Gua yang Seperti Itu Banci

  2. Cibiran Teddy Gusnaidi ke Anies: Prestasinya ketika Dia Tidak Melakukan Apa-apa

  3. Kritik Ridwan Kamil, Tengku: Jika Banyak Pengangguran, Perbaiki Mutu dan Ciptakan Pekerjaan, Kok Malah SMK Mau Dibubarkan?

  4. Syamsuddin Haris: Amien Rais Tidak Pernah Konsisten dengan Ucapannya, Ujungnya Minta Bagi Kekuasaan

  5. Dihadiri Presiden Jokowi, 7 Potret Momen Pernikahan Anak Sudjiwo Tejo

  6. Balas Donald Trump, Michelle Obama: Negara Kita Besar berkat Keberagamannya

  7. Polemik Baru Setelah Anies Bongkar Instalasi Bambu Setengah Miliar Rupiah

  8. Lima Pernyataan Kontroversial Amien Rais, Mulai Perang Badar hingga Pembagian 55-54

  9. Bela Anies Baswedan, Habiburokhman: Soal Bambu Saja Diserang, Berarti Gak Ada Bahan Lagi Buat Diserang

  10. Kecewa, Indro Warkop Tak akan Bantu atau Jenguk Nunung

fokus

Menuju Negara Ketiga
Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude