image
Login / Sign Up

Jumlah Saksi Dibatasi, Ketua Hukum Prabowo-Sandi: Bagaimana Kita Membuktikan Kecurangan Pilpres?

Yudi Permana

Image

Ketua tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto menghadiri sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang kedua sengketa Pilpres 2019 yang dimohonkan Prabowo-Sandi hari ini beragendakan pemeriksaan persidangan yakni mendengar jawaban dari termohon, terkait, dan Bawaslu RI. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan saksi fakta yang dihadirkan pemohon, termohon dan pihak terkait berjumlah 15 orang dan ahli 2 orang.    

Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) mengaku kecewa dengan dibatasi jumlah saksi fakta yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab pihaknya telah menyediakan 30 saksi yang diajukan pemohon. 

baca juga:

BW mengatakan, jumlah 15 saksi yang harus dihadirkan akan sulit membuktikan argumentasi yang disampaikan dalam petitum permohonan pemohon terkait kecurangan di Pilpres 2019.            

"MK sesuai aturan memang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah saksi, tapi dari sisi kami pak ketua (hakim MK) ada  problem kalau ingin membuktikan seluruh argumentasi yang sudah kami kemukakan itu rasanya 15 saksi fakta dan 2 ahli tidak mungkin untuk membuktikan," kata BW didalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).              

Dengan adanya pembatasan saksi, dikatakan BW, maka dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan petitum tidak bisa dibuktikan. Meski demikian, pihaknya akan tetap menghadirkan saksi pada sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi dari pemohon.              

"Kami tentu tidak menghendaki bahwa hukum acara justru membatasi untuk membuktikan dalil kami karena adanya pembatasan saksi," ucapnya.         

"Itu sebabnya besok akan kami sampaikan saksi-saksi yang diajukan.  Dan kami memohon dengan sangat mudah-mudahan kami diberikan keleluasaan untuk bisa membuktikan dalil-dalil kami dengan saksi yang proporsional," sambungnya.           

Majelis hakim MK menolak penambahan jumlah saksi fakta yang diinginkan pihak pemohon dalam hal ini kubu Paslon 02. Maka untuk mensiasatinya dan mengaturnya, Bambang mengaku akan memilih saksi fakta yang memiliki bukti dan alat bukti kuat yang akan dihadirkan di persidangan.    

Alhasil, sebanyak 30 saksi yang dipersiapkan tidak bisa dihadirkan secara keseluruhan karena ada keterbatasan jumlah sesuai yang telah diputuskan MK.    

"Bagaimana mau membuktikan tapi kemudian ada keterbatasan jumlah saksi. Kita akan coba untuk mengakomodasi apa yang sudah diputuskan. Dan kita akan memilih (saksi-saksi)," tegasnya.     

"Tapi jumlah saksi yang sekarang sudah ada sekitar 30 orang lebih. Kami harus mengefisienkan itu dan melihat mana yang paling kuat untuk membuktikan itu," tambah BW.        

Sebelum sidang ditutup dan dilanjutkan pada besok Rabu (19/5/2019), Ketua Hakim MK Anwar Usman mengatakan bahwa jumlah saksi fakta yang dihadirkan oleh masing-masing pihak sebanyak 15 orang dan 2 ahli.        

"Besok saksi masing-masing pihak untuk pemohon ada 15 saksi dan 2 orang ahli. Sama untuk termohon dan pihak terkait juga 15 saksi dan 2 ahli. Kemudian daftar nama saksi, alamat, dan fotokopi kartu identitas masing-masing saksi. Dan ditujukan untuk ahli supaya diserahkan paling tidak besok pagi, dilampiri dengan CV-nya untuk ahli," kata Anwar dalam pemaparannya di ruang sidang utama gedung MK, Selasa (18/6).      

Anwar mengatakan, terkait penyerahan daftar saksi fakta dan ahli yang diajukan pemohon, pada besok pagi sebelum sidang dimulai pukul 09.00 WIB.     

"Kemudian saksi dari termohon hari Kamis tangal 20 Juni 2019 sebelum sidang. Sementara pihak terkait hari Jumat tangal 21 Juni sebelum jam 9 pagi, artinya sebelum sidang dimulai," ucap Ketua MK. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Prakiraan Gempa Magnitudo 8,8 di Selatan Jawa, BMKG: Harus Ada Upaya Mitigasi

Image

Ekonomi

Kadin Akui Infrastruktur di Perbatasan Jadi Tantangan Dunia Usaha

Image

News

Kritik Ridwan Kamil, Tengku: Jika Banyak Pengangguran, Perbaiki Mutu dan Ciptakan Pekerjaan, Kok Malah SMK Mau Dibubarkan?

Image

News

BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan di Indonesia

Image

News

Gempa dan Tsunami Intai Selatan Pulau Jawa, Ini Penjelasan BMKG

Image

News

Gempa Magnitudo 5 Terjadi di Pulau Seram Bagian Barat Maluku

Image

News

Kejati Jatim Selamatkan Aset Negara Rp5 Triliun dari YKP

Image

News

BMKG: Waspadai Gelombang Laut Setinggi 4 Meter di Perairan Aceh

Image

News

BMKG Kembali Mendeteksi Lima Titik Panas Terindikasi Karhutla di Riau

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polisi Tetapkan 18 Tersangka Baru Kasus Pengeroyokan Anggota TNI-Polri di Jambi

Para tersangka tersebut berasal dari kamp kelompok SMB

Image
News

Ketiga Korban Tewas Kebakaran Truk Pertamina Berhasil Diidentifikasi

Data korban berhasil diidentifikasi melalui nomor pelat kendaraan yang ditumpanginya

Image
News

Jaga Stabilitas Kamtibmas, Polisi Amankan Sejumlah Sepeda Motor Berknalpot Bising

asaran dalam razia tersebut pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor, minuman keras dan senjata tajam

Image
News

Yonif 725 Jadikan MPLS Sebagai Wahana Penguatan Karakter Generasi Muda di Perbatasan

"Dalam kegiatan MPLS ini bertujuan untuk membantu pihak sekolah untuk menanamkan sikap disiplin melalui kegiatan PBB"

Image
News

Kebakaran Truk Pertamina Tewaskan Tiga Orang, Baru Dua Teridentifikasi

"Terdapat tiga korban meninggal. Dua korban dari mobil truk tangki Pertamina dan satu korban dari mobil pribadi,"

Image
News

Modal Pistol Mainan, Rizki Ramadan Ngaku Polisi Untuk Begal Pemotor

Pelaku mencari pemotor yang tidak menggunakan helm.

Image
News

Respresentasi Ideologi Soekarno Alasan Kuat Puan Maharani Jabat Ketua DPR

Keniscayaan demokrasi kita bahwa pertimbangan ideologi dan politik kadang cukup dominan.

Image
News

Ferdinand Tolak Ajakan Jogging Habiburokhman

Habiburokhman mengajak Ferdinand jogging di trotoar Cikini yang kini tengah direvitaliasi.

Image
News

Praktisi Hukum: Jaksa Agung Kita seperti Mengkerdilkan Diri di Hadapan Presiden

Harus diingat, jaksa menjalankan fungsi penegakan hukum dengan kewenangan luar biasa besar.

Image
News

Prakiraan Gempa Magnitudo 8,8 di Selatan Jawa, BMKG: Harus Ada Upaya Mitigasi

Dia mengatakan, sebagai potensi gempa magnitudo 8,8 itu harus direspon dengan upaya mitigasi secara struktural dan nonstruktural.

trending topics

terpopuler

  1. Ramai Video Kaesang Kunjungi GIIAS 2019, Warganet Salah Fokus ke Celana

  2. Utang China Tembus 300 Persen dan Melebihi PDB-nya

  3. Berniat Hindari Sanksi AS dengan Bitcoin, Iran Malah Hadapi Masalah Baru

  4. KPAI: Sekolah Belum Aman dari Kekerasan Seksual

  5. Tasyakuran HUT dan Kemenangan Jokowi, PDIP Gelar Gebyar Wayang Kulit

  6. Jemaah Diimbau Tak Langsung Pulang Usai Ibadah di Masjidil Haram

  7. Farhat Abbas Belum Tahu Soal Tindak Lanjut Kasus Ketua DPRD DKI Jakarta

  8. Pasangan China Pastikan Satu Tempat di Final Ganda Campuran

  9. Kritik Ridwan Kamil, Tengku: Jika Banyak Pengangguran, Perbaiki Mutu dan Ciptakan Pekerjaan, Kok Malah SMK Mau Dibubarkan?

  10. Pedas Membakar Lidah, Dimsum Lody Bintaro dengan Sambal Nusantara yang Nampol

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude