image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Dosen Fakultas Dakwah PTIQ

Menguak Tabir Kerusuhan 21-22 Mei

Kolom

Image

Massa aksi terlibat bentrok dengan Polisi yang mengamankan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Bentrokan tersebut terjadi antara warga dan pendemo yang dihadang polisi menuju Kantor Badan Pengawas Pemilu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Serentak 2019 oleh KPU yang mengunggulkan Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dari Paslon No. Urut 02 pada 21 Mei 2019 pukul 00.33 WIB, menimbulkan reaksi tidak puas sejumlah kalangan. Tuduhan kecurangan dan berbuntut chaos atau kerusuhan di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat sejak Senin (22/5). Aksi unjuk rasa tersebut kemudian menelan korban meninggal dunia cukup banyak, dan sebagian korban dilakukan perawatan di rumah sakit.

Versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/5), pada insiden tersebut sebanyak delapan orang meninggal dunia dan 730 orang mendapatkan penanganan kesehatan di berbagai rumah sakit.  Penyakit yang diderita korban adalah  non trauma 93 orang, luka berat 79 orang, luka ringan 462 orang, 96 orang lainnya belum diketahui. Dari keseluruhan korban, sebanyak 179 korban berusia masih di bawah 19 tahun. Dalam versi kepolisian, jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan sebanyak 9 orang.

baca juga:

Paska kerusuhan, tak kurang 442 orang ditangkap polisi. Dari tangan mereka, polisi menyita berbagai jenis senjata api dan rompi anti peluru, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah mata uang asing dolar Singapura yang nilainya sekitar Rp 150 juta sebagai bagian dari janji pemberian uang. Polri dan TNI telah menangkap 6 orang tersangka kepemilikan senjata api illegal—yang menurut Kapolri Kapolri Tito Karnavian diperintahkan membunuh 4 tokoh nasional saat kerusuhan 22 Mei 2019.

Keempat orang itu adalah Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere, dan seorang lagi pimpinan sebuah lembaga survei. Namun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak yakin hal tersebut benar terjadi. Dalam penafsirannya, ancaman tersebut hanya sekadar omongan. Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar kepolisian jangan lebay (berlebihan). Sebaliknya, jika benar, polisi lebih baik tunjuk hidung karena bagi polisi mendeteksi dan menarget (menangkap) orang perkara gampang.

Dibandingkan dengan aksi kerusuhan Mei 1996, korban meninggal pada rusuh 21-22 Mei 2019 memang tidak sebanyak kerusuhan Mei 1996 yang menurut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencapai 1.308 orang. Data Polda Metro Jaya  menyebut, korban jiwa 451 orang dan Kodam 532 orang. Sementara dalam tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada 11-13 November 1998 sebagai bentuk aksi protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR  menewaskan 17 warga sipil. Sedangkan Tragedi Semanggi 2 pada 24 September 1999  terdapat 217 korban luka-luka.

Meskipun tidak terlalu banyak korban meninggal dunia pada kerusuhan 21-22 Mei 2019 dibandingkan dengan tragedi Mei 1996 dan November 1998, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecilkan, mengerdilkan dan apalagi mengabaikan kasus ini. Terlebih lagi, mengingat kerusuhan 21-22 Mei 2019 sebagai respon, reaksi dan ekses hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diumumkan oleh KPU. Dengan demikian, manakala penanganan kasus kerusuhan 21-22 Mei ini dilakukan secara profesional dan transparan bisa berdampak ganda, baik dalam penanganan kasus kerusuhannya sendiri  maupun terhadap proses dan hasil Pemilu Serentak 2019.

Wayang dan Dalang

Sejalan dengan penanganan kasus kerusuhan 21-22 Mei, muncul sejumlah aktor yang terkait dengan kasus ini. Aktor tersebut dimulai daru pelaku, perusuh atau wayang, tetapi juga ada aktor yang memainkan peran penting, yakni: aktor intelektual, pembuat rencana, mastermind atau dalang, penyandang dana dan lain sebagainya.  Keberadaan mastermind, menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Mohamad Iqbal (Selasa 11/6), berdasarkan adanya perbedaan massa yang melakukan demonstrasi damai di depan Gedung Bawaslu dengan massa yang merusuh di sejumlah titik. Massa perusuh juga menyerang anggota Polri, merusak sejumlah fasilitas polisi dan fasilitas publik. 

Dugaan adanya dalang atau mastermind  dan orang kuat yang menyuntikan  pendanaan diamini Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dengan alasan sengaja memanfaatkan momen kerusuhan untuk kepentingan politiknya. Pengamat intelijen Diyauddin berkeyakinan kerusuhan 21-22 Mei 2019 sudah disetting untuk menciptakan situasi  chaos  mirip dengan kasus kerusuhan Mei 1998 dengan target menjadikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) deligitimate.

Sedangkan Politikus PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menduga para perusuh dikendalikan oleh sengkuni. Sengkuni ini adalah orang yang memprovokasi massa dengan narasi tertentu sehingga membuat mereka menjadi tidak percaya dengan pemerintah dan aparat keamanan. Sayangnya, sebagaimana dikatakan Ketua Presidium Indonesian Police Watch atau IPW, Neta S Pane, keenam dalang yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian  belum disentuh sekali. Termasuk big dalang dari kerusuhan ini.

Pandangan berbeda dinyatakan Fadli Zon yang menyebut ada bias di balik cerita kerusuhan di yang telah diungkap pemerintah. Karenanya  Fadli mendesak, harus ada satu penelitian mendalam, bukan hanya satu versi saja. Karena satu versi pasti akan ada conflict of interest. Siapa yang dirugikan, tuduhan-tuduhan, framing terhadap para pelaku, apalagi dengan pemerintah yang sekarang merupakan ikut bagian dari aktor politik yang sedang berlangsung. Pandangan  Fadli ditepis Kepala Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan menegaskan, tidak ada direkayasa di balik proses penyelidikan kasus ini.

Dari Eggi Hingga Tim Mawar                  

Di tengah-tengah pro kontra narasi kerusuhan dan ketidakjelasan siapa sesungguhnya mastermind aksi kerusuhan, publik disuguhkan dengan  ekspose sejumlah nama beken  yang dikaitkan dengan aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019. Antara lain ada nama Eggi Sudjana, Amien Rais, Kivlan Zein, Sunarko dan lain-lain. Egi Sudjana dianggap sebagai salah seorang provokator pada kegiatan tersebut. Bahkan dituduh ingin berbuat makar. Hingga akhirnya Eggi Sudjana ditahan oleh pihak kepolisian sejak Selasa (14/5) malam. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019. Surat perintah penahanan itu dibacakan di hadapan Eggi Sudjana.

Berbeda dengan Eggi Sudjana yang ditangkap kepolisian, politikus senior PAN, Amien Rais, hanya dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Amien  menolak anggapan bahwa istilah people power yang dimunculkan belakangan identik dengan menggulingkan pemerintahan. Amien Rais usai dimintai keterangan sekitar 10 jam di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/05) malam menyatakan: “People power itu enteng-entengan. Jadi bukan seperti people power yang mau mengganti rezim atau menjatuhkan presiden. Sama sekali bukan”.

Selain Eggi Sudjana, Polda Metro Jaya menangkap sekaligus menjadikan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api selepas menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri soal dugaan makar, pada Kamis (30/5) dini hari.  Penetapan Kivlan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api berkaitan dengan penangkapan enam orang yang diduga merencanakan pembunuhan Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan,  Budi Gunawan, dan Gories Mere.

Nama penting lain yang ditangkap kepolisian masih dikaitkan dengan kerusuhan 21-22 Mei adalah eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko atas dugaan kasus penyelundupan senjata. Soenarko kini ditahan di Rutan Militer Guntur. Soenarko sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seseorang bernama Humisar Sahala. Laporan ini dilatarbelakangi beredarnya pernyataan-pernyataan Soenarko yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba, terutama pernyataan  yang memerintahkan mengepung KPU dan Istana dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak. Soenarko dilaporkan dengan Pasal 110 juncto 108 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP tentang Makar dan Pasal 163 bis juncto 146 KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Selain itu, dalam rilis Selasa (11/6), polisi juga menjabarkan peran politisi PPP, Habil Marati sebagai penyandang dana dalam kericuhan 21 dan 22 Mei 2019. Habil disebut-sebut memberi dana sebesar Rp 60 juta rupiah untuk pembelian senjata api. Sebelumnya, pada 30 Mei lalu, polisi telah memeriksa Habil Marati. Saat itu, Habil datang ke Polda Metro sekitar pukul 11.00 WIB dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam sebelum akhirnya ditahan.

Kejutan terkait dengan aksi 21-22 Mei belum berakhir. Kali ini giliran mantan Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal (Purn) Pol Muhammad Sofyan Jacob ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan makar. Penetapan Muhammad Sofyan Jacob menjadi tersangka kasus dugaan makar ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Senin (10/6/2019). Dijadwalkan, Sofyan Jacob diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan makar di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya hari ini. Namun, Sofyan Jacob berhalangan sakit dengan alasan sakit.

Isu kerusuhan 21-22 Mei 2019 kian melebar setelah majalah Tempo edisi Senin, 10-16 Juni 2019, menurunkan berita berjudul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”. Dalam berita itu, Tempo menulis soal dugaan keterlibatan sejumlah orang bekas anggota Tim Mawar dalam kerusuhan tersebut, yakni: mantan Komandan tim Mawar Mayjen TNI (Purn) Chairawan, anggota tim Mawar Fauka Noor Farid, dan  Dahlia Zein, Ketua Baladhika Indonesia Jaya yang merupakan salah satu ormas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2014.

Tidak terima dengan berita tersebut, Chairawan, dan Dahlia, membantah tulisan tersebut. Sejurus kemudian, keduanya pada Selasa (11/6) menggugat majalah Tempo ke Dewan Pers.  Keduanya, menduga majalah Tempo tidak menjalankan tugas kode etik jurnalistik seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di tempat terpisah, Fauka Noor Farid dengan tegas membantah keterlibatan dirinya pada kerusuhan 21-22 Mei dan  mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu dan tak terlibat dalam aksi depan Gedung Bawaslu itu. Sementara  Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli  menghargai langkah Chairawan dan Dahlia Zein, yang melaporkan produk jurnalistik Majalah Tempo ke Dewan Pers. 

Seret ke Pengadilan

Menyikapi kerusuhan 21-22 Mei, kepolisian sudah bergerak maju dengan melakukan langkah-langkah pengusutan, pembentukan tim investigasi, penangkapan pelaku dan penetapan tersangka terhadap sejumlah nama orang-orang beken. Langkah kepolisian tersebut sebagian ditanggapi positif, sekalipun ada pihak yang menyikapinya secara nyinyir. Sebagian lainnya, seperti yang disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk TGPF. Di kalangan parlemen muncul pro kontra terkait kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait kericuhan yang terjadi pada 21-22 Mei.

Political will pihak kepolisian tersebut harus diwujudkan secara sungguh-sungguh, nyata dan bertanggungjawab untuk menangkap aktor intelektual/dalang serta penyandang dana kerusuhan, termasuk juga big dalangnya.  Dari proses ini harus dapat mengungkap secara terang benderang motiv dan tujuan dari kegiatan destruktif tersebut.  Harus pula terungkap tabir mengapa hanya 4 (empat) tokoh nasional yang dijadikan bidikan untuk dibunuh, dan kenapa bukan tokoh nasional lainnya? Dan berbagai aspek penting lainnya yang sejauh ini masih menjadi misteri.

Sekalipun demikian, dalam pemeriksaan, penangkapan dan proses hukum terhadap tersangka kerusuhan, harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Hak-hak korban atau tersangka harus dilindungi. Termasuk kemungkinan permintaan penangguhan penahanan oleh tersangka. Bahkan jika diantara tersangka mengajukan pra peradilan,  dimungkinkan dikabulkan,  sepanjang memenuhi peraturan perundangan. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Dewan Pers, yang menerima pengaduan adanya trial by the press dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei oleh sejumlah mantan anggota tim Mawar.

Pada akhirnya, semua pengungkapan tabir kerusuhan 21-22 Mei 2019 harus bermuara di pengadilan yang fair (jujur), adil, obyektif  dan terbuka. Tanpa proses pengadilan yang jujur dan terbuka, kasus kerusuhan ini berpeluang berhenti menjadi misteri, teka-teki dan spekulasi. Bahkan tidak mungkin penguasa akan dituding tengah mengalihkan isu atau ingin menghidupkan kembali regim otoriter dan represif. Last but not least, semua pihak seyogianya juga mendukung pembentukan tim investigasi/TGPF terkait potensi pelanggaran HAM karena kejahatan kriminalitas dan kejahatan kemanusiaan penting untuk mendapat perhatian dan perlakuan yang adil dan sama di muka hukum.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image

News

Kolom

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image

Ekonomi

Kolom

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image

News

Kolom

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image

Ekonomi

Kolom

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Image

News

Kolom

Redefinisi Politik Emak-emak Paska Pemilu 2019

Image

News

Area Becek Sengketa Pileg 2019

Image

News

Kolom

Menanti Pertemuan Jokowi-Prabowo

Image

News

Politik Cinta

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pagi Ini, Bali Digoyang Gempa 4,9 SR

Gempa berlokasi di laut pada jarak 84 kilometer barat daya Jembrana, pada kedalaman 71 kilometer.

Image
News

KPK Siap Bantu KY Usut Hakim MA yang Lepaskan Terdakwa BLBI

KPK akan berikan bukti-bukti yang dibutuhkan KY.

Image
News

Berhasil Dipisahkan, Orang Tua Bayi Kembar Siam Tak Sabar Ingin Segera Pulang Dari Rumah Sakit

"Kita akan berturut-turut selama tiga hari ke depan melakukan evaluasi terhadap kondisi Adam dan Malik," kata Guslihan.

Image
News

KY Tindaklanjuti Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Terkait Pelanggaran Kode Etik Hakim Agung

Kedua hakim agung itu membebaskan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Image
News

Waspada, Gunung Merapi Kembali Semburkan Awan Panas Guguran

"Jam 06.16 Wib terjadi awan panas guguran," kata Petugas pos Pengamatan Gunung Merapi Kaliurang, Lasiman saat dihubungi, Rabu (24/7).

Image
News

PAN Dukung Pemerintah, Nasdem: Kita Ingin Koalisi yang Kuat bukan Pura-pura

PKB, Nasdem, Golkar sudah bikin blok sendiri.

Image
News

Agung Laksono Ungkap Golkar Tak Hanya Cari Ketum, Tapi Capres-Cawapres 2024

"Banyak teman-teman di DPP Golkar berpikir, bukan hanya sekadar mencari ketua umum"

Image
News

Terduga Teroris Saifullah Terima Dana dari Sejumlah Negara untuk Gerakan JAD Indonesia

Total dana yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp413 juta.

Image
News

ICW Minta Polri dan Kejagung Tarik Anggotanya yang Ikut Seleksi Capim KPK

Khawatir ada konflik kepentingan jika terpilih.

Image
News

KPK Temukan Banyak Dokumen terkait Suap Izin Reklamasi di Kepri

KPK geledah 9 lokasi berbeda.

trending topics

terpopuler

  1. 10 Potret Hangat Laudya Cynthia Bella Habiskan Waktu Bersama Keluarga Kecilnya

  2. Ogah Ketemu Nikita Mirzani, Rosa Meldianti: Hawanya Panas Kumpul Sama Orang Banyak Dosa

  3. Empat Kali Anies Keluar Negeri, Dua Diantaranya Tanpa Anggaran Pemerintah

  4. Cegah Perang, Duterte Izinkan Kapal China Mengambil Ikan di Laut Filipina

  5. Tak Dilibatkan Seleksi Calon Menteri, Ma'ruf: Nanti Paling Pak Jokowi Beri Tahu Saya Kalau Sudah Ngumpul

  6. Elite Politik hingga Menteri Hadiri Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Zainuddin Amali

  7. Pria Asal Majalengka Jadi TNI Gadungan Biar Bisa Temui Megawati

  8. Ferdinand Sebut Anies Baswedan Potensi Ditunggangi Setan Gundul

  9. Petani Tanam Ganja di Antara Cabai dan Kacang, Dikiranya Tak Ada yang Tahu

  10. BMKG Peringatkan Tingginya Gelombang Laut di Pantai Selatan Hingga 26 Juli Mendatang

fokus

Menuju Negara Ketiga
Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude