image
Login / Sign Up

Pakar Hukum Tata Negara: Permohonan Prabowo-Sandi Cacat Formil

Kosim Rahman

Pemilu 2019

Image

Diskusi media yang bertajuk "Bedah Sidang Perdana MK: Menakar Peluang Prabowo" di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019) | AKURAT.CO/Kosim Rahman

AKURAT.CO, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan majelis hakim konstitusi tidak patuh terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 5 tahun 2018 beserta aturan turunnya yaitu PMK nomor 2 tahun 2019 terkait tahapan kegiatan dan jadwal penanganan PHPU atau sengketa pemilu.

Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi dijelaskan tentang tahapan yang mengatur tentang permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan perbaikan permohonan. Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa tahapan tersebut dikecualikan untuk PHPU Pilpres.

Sehingga kata Feri, hakim MK yang menerima perbaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres oleh tim hukum Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi cacat formil.

baca juga:

"Kalau kita Bersandar kepada peraturan Mahkamah Konstitusi memang tidak ada perbaikan untuk Pilpres, berbeda ya dengan PHPU pileg," ungkap Feri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Menurut Feri penerimaan hakim MK terhadap perbaikan PHPU tim hukum 02 akan menimbulkan polemik baru dalam hukum tata negara.

"Iya kalau dilihat sih sebenarnya ada beberapa permasalahan, baik dari segi formil maupun material. Kalau dilihat dari segi formil memang ada cacat formil ya soal perbaikan permohonan. Perbaikan itu akan menjadi perdebatan yang luas," tandasnya.

Sebelumnya Hakim Konstitusi memperbolehkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan perbaikan permohonan dalam persidangan sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Padahal, dalam hukum acara yang diatur Peratutan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak mengenal perbaikan permohonan.

Hakim I Dewa Gede Palguna beralasan, hakim mengakomodasi perbaikan permohonan itu karena menganggap ada kekosongan hukum.

Palguna menggunakan acuan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang tersebut.

"Hukum acara yang berlaku di MK tidak bisa bergantung pada PMK sendiri. Pasal 86 disebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan. Dalam penjelasannya, pasal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum acara," kata Palguna.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Ini Alasan Pengamat Anggap Posisi Bamsoet di Atas Angin Sebagai Calon Ketum Golkar

Image

News

65 Calon Hakim Ad Hoc Ikut Seleksi Kualitas di Mahkamah Agung

Image

News

Kolom

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image

News

Visi Indonesia Jokowi Bertolak Belakangan dengan Visi dan Misi Kampanye Pilpres

Image

News

JK: Partai Suara Terbanyak Dapat Kursi Kabinet yang Memadai

Image

News

Amien Rais: Pertemuan Prabowo dan Jokowi Tak Ada Pembahasan Kursi Kabinet

Image

News

KPU Jawab Dalil PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Barat

Image

News

KY Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA

Image

News

Haji 2019

Menag: Bapak Presiden Tetapkan Saya Sebagai Amirul Hajj 2019

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

CCTV ETLE Diklaim Bisa Bantu Tangkap Penjahat

Identitas kendaraannya harus lengkap.

Image
News

Menkumham dan Wali Kota Bersiteru, Wahidin: Sesama Lembaga Pemerintah Masa Saling Lapor

Polemik tersebut seharusnya tidak terjadi jika kedua belah pihak saling berkoodinasi

Image
News

Anyaman Bambu Seharga Rp550 Juta di Bundaran HI Dibongkar

"Petugas Dinas Kehutanan DKI Jakarta melaluka pembongkaran instalasi bambu getah - getih di Bundaran HI."

Image
News

Mardani Ingatkan Sri Mulyani Soal Pernyataan tentang Pemerintahan Otoriter

Jangan berlebihan.

Image
News

Jaksa KPK Tuntut Kepala Kantor Kemenag Gresik 2 Tahun Penjara

Muafaq akan memberikan pembelaan.

Image
News

Berita Terpopuler: Visi Misi Jokowi Berbeda saat Kampanye Hingga Ratna Sarumpaet Ogah Ajukan Banding

Lima berita terpopuler.

Image
News

KPU Nilai Rekomendasi Bawaslu 'Imposibility of Performance'

KPU hanya punya waktu 2 hari.

Image
News

PHPU Legislatif 2019, Hakim MK Ancam Usir Caleg PKB Tapsel dari Ruang Sidang

Tidak taati hakim sih.

Image
News

BMKG: Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Sepanjang Kamis

Suhu udara sedikit lebih sejuk terjadi di wilayah Jakarta Pusat, pagi hari berkisar 24 derajat Celcius.

Image
News

TPF Minta Polri Selidiki Enam Kasus Korupsi yang Ditangani Novel Baswedan

Berpotensi jadi penyebab Novel diserang.

trending topics

terpopuler

  1. YouTuber Rius Vernandes Dipanggil Polisi Usai Beberkan Menu Makanan Garuda Indonesia Ditulis Tangan

  2. Visi Indonesia Jokowi Bertolak Belakangan dengan Visi dan Misi Kampanye Pilpres

  3. AFC Sebut Indonesia Bisa Sulitkan Raksasa Asia

  4. Sindiran Pedas Abdillah Toha kepada Pendukung Prabowo yang Kecewa: Merasa Kuda Tunggangan Mereka Telah Hilang

  5. Viral Larangan Foto di Pesawat, Pesan Warganet untuk Garuda Indonesia: Gak Usah Aneh-aneh, Teruskan Tingkatkan Layanan Saja

  6. 'Ga Pulang-pulang', Biaya Per Bulan Habib Rizieq di Saudi Lebihi Rp36 Juta

  7. Pertemuan Jokowi-Prabowo Dinilai Telah Menyudutkan Kelompok Radikal

  8. Tak Mau Ajukan Banding, Ratna Sarumpaet Mengaku Lelah Hadapi Proses Sidang yang Panjang

  9. Posting Foto Mesra, Tanda Nagita Slavina Hamil Anak Kedua Makin Kuat

  10. Garuda Laporkan Youtuber, Netizen Ramai Tantang Laporkan Hotman Paris

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image
Hasan Aoni

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik