image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Kaprodi FD PTIQ

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Kolom

Image

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, (14/6/2019). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO,  Setelah sebelumnya mengaku tidak akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) No. Urut 2 Prabowo Subianto dan Salahuddin Sandiaga Uno menempuh jalur hukum ke MK. Tujuan BPN mengadu ke MK agar MK menggelar persidangan terbuka terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presden (Pilpres) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh Capres dan Cawapres No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amien.

Berdasarkan jadwal yang diterbitkan MK, pada 21-24 Mei 2019 adalah masa pengajuan permohonan gugatan hasil Pilpres. Lalu, pada 11 Juni 2019, registrasi permohonan peserta Pilpres yang mengajukan sengketa. Pada 14 Juni 2019, MK menggelar sidang perdana. Kemudian MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela). Selanjutnya, 17 Juni 2019, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Pada 24 Juni 2019, MK menggelar sidang terakhir. Pada 25-27 Juni 2019, MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim. Akhirnya pada 28 Juni 2019 MK membacakan putusan sengketa Pilpres.

baca juga:

Menggugat perselisihan suara ke MK merupakan langkah konstitusional. Sebab, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Hal tersebut dipertegas dan diperinci oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 474 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU ke MK”.

Selain itu, mengadu ke MK adalah sangat tepat dan jauh lebih efektif karena ada peluang untuk memenangkan gugatan, berapapun potensi kemenangan tersebut. Sebaliknya, jika tidak menggugat ke MK, berarti tutup sudah semua ikhtiar dan harapan untuk dapat memenangkan kontestasi di Pilpres. Perjuangan konstitusional melalui jalur MK akan jauh lebih baik dan dianggap sebagai bentuk nyata dari orang atau kelompok yang memahami aturan main (role of the game) Pemilu dibandingkan hanya berkoar-koar di luar persidangan, yang pastinya tidak terlalu efektif pengaruh dan dampaknya.

Adu Isu dan Strategi

Untuk bertarung di MK, BPN membentuk tim hukum yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW). Perang urat syarafpun tidak terhindarkan. Isu besar yang dilontarkan kubu BPN adalah terkait kecurangan TSM pada Pilpres 2019. Sedangkan strateginya, sebagaimana dikatakan anggota tim hukum BPN Denny Indrayana, akan lebih menekankan pada aspek kualitatif atau substansial dari pada kuantitatif.
Tapi itu bukan berarti tanpa data. Diantaranya, dengan menyetorkan 51 alat bukti yang sudah disetorkan BPN ke MK Jumat (24/05). Secara umum yang diserahkan adalah kombinasi antara dokumen, saksi, serta link berita yang sudah beredar di masyarakat. Semua alat bukti terkait hak suara, dan bisa dibuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diklaim oleh BPN nantinya akan membuat semua pihak tercengang.

Pilihan strategi yang dilakukan oleh kubu BPN sangat wajar. Sebab, jika mengacu kepada hasil pengumuman rekapitulasi suara tingkat nasional oleh KPU, Paslon No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amien (Jokma) unggul cukup telak atas Paslon No. Urut 02 dimana Jokma memperoleh suara 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan Paslon No. Urut 02 memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Selisih suara kedua Paslon mencapai 16.957.123 suara atau 11 persen.

Dalam kalkulasi sederhana, manakala BPN Prabowo-Sandi menggugat ke MK harus mampu membuktikan terjadi kecurangan melebihi 16 juta suara. Atau di lebih sekitar 16 ribu lebih TPS dengan alasan satu TPS maksimal pemilihnya 300 orang. Itupun jika BPN berhasil memastikan bahwa di 16 ribu lebih ribu TPS tersebut, seluruh pemilihnya memilih Paslon No. 2.
Kedua dan ini terkait dengan alasan pertama, dengan selisih suara yang cukup telak tersebut, banyak kalangan pengamat menilai, sangat sukar manakala yang dijadikan fokus gugatan ke MK adalah ihwal selisih suara. Hal ini disebabkan sangat tidak mudah untuk mengumpulkan bukti yang lengkap dan valid terkait dengan dokumen yang dibutuhkan dalam berperkara di MK. Apalagi dalam jumlah begitu banyak. Itulah sebabnya strategi yang ditempuh kubu 02 adalah kecurangan TSM.

Isu dan strategi yang dibangun oleh kubu 02 sudah diendus oleh kubu 01. Ketua Tim Hukum Tim Paslon No. Urut 01 Yusril Ihza Mahendra (YIM) menilai, isu dan strategi kubu 02 ditempuh karena meyakini kubu Prabowo-Sandi mengetahui tidak mudah membuktikan kecurangan selisih selisih suara di MK. Karena selisihnya cukup jauh. Kubu Prabowo-Sandi akan berat membuktikan kecurangan selisih hasil rekapitulasi KPU. Hal ini berdasarkan berpengalaman saat menangani perkara sengketa pemilu di MK. Yang paling berat menurut YIM, membuktikan terjadinya kecurangan TSM.

Tentang link berita dijadikan barang bukti, kubu 01 beranggapan bukti tautan berita yang diajukan tim hukum kubu oposisi tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak bisa dijadikan dasar atas perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon. Kubu 01 juga menyindir sikap BPN yang mengambil berita media massa sebagai alat bukti. Padahal kubu 02 sudah berulang kali bersikap tendensius terhadap media. Bahkan menuduh media tidak berpihak kepadanya.

Dari sisi KPU, sebagaimana dikatakan Komisioner KPU RI Viryan Aziz, telah menerima salinan materi gugatan PHPU yang diajukan kubu 02 ke MK. Tiga poin yang disengketakan BPN yakni terkait daftar pemilih tetap (DPT), situng, dan hilangnya formulir C7 di sejumlah daerah. Menurut Viryan Aziz, tudingan BPN terkait data 17,5 juta data illegal di sebagai DPT tidak masuk akal. KPU, justru menganggap sebaliknya, asumsi kubu 02 itu tidak logis. Demi menguatkan dalil-dalil dalam sidang gugatan sengketa di MK, KPU telah menyiapkan materi sebaik mungkin. Viryan menyebut, DPT dalam Pilpres 2019 meningkat dari sebelumnya yakni (192 juta), sementara DPT Pilpres 2014 sebanyak (190 juta), dan DPT Pilpres 2009 (176 juta).

Tidak Mudah

Berperkara dan apalagi memenangkan gugatan di MK, tidak mudah. Apalagi terkait dengan tuduhan pelangggaran TSM. Menurut anggota Bawaslu Rahmat Bagja, tidak mudah untuk menuding Pemilu 2019 berlangsung curang secara TSM. Melainkan harus dicek alat bukti dan komponen-komponennya. Sebaliknya ia minta, jika ada pihak yang mengatakan bahwa Pemilu curang, harus melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Bawaslu dan jajarannya.

Dalam catatan, Bawaslu pernah memutuskan menolak laporan BPN terkait dugaan pelanggaran Pemilu bersifat TSM yang disangkakan kepada Paslon No. Urut 01. Alasannya, sebagaimana dikatakan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, Senin (20/5/2019), selaku pelapor BPN hanya menyertakan barang bukti berupa print out pemberitaan terkait dari salah satu media massa tanpa didukung oleh bukti lain, baik berupa dokumen maupun video yang menunjukkan adanya dugaan TSM sebagaimana yang disangkakan. Sehingga, bukti tersebut dinyatakan belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Selain soal dugaan pelanggaran TSM, BPN juga pernah mengadukan pelanggaran administrasi terkait dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh KPU kepada Bawaslu. Dalam putusannya Ketua Majelis Abhan, dalam sidang putusan pendahuluan, di Kantor Bawaslu RI, Senin (27/5/2019) beralasan, laporan itu tidak memenuhi persyaratan materil dan dinilai sama dengan putusan Bawaslu terhadap laporan BPN sebelumnya, yaitu tanggal 14 Mei 2019. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor 009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Sekretaris Jenderal Relawan IT BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Islami Fatwa yang melaporkan KPU.

Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam laporan pelapor (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah memenuhi syarat formil. Namun, tidak memenuhi syarat materil, yaitu tidak terdapat saksi yang diajukan dalam laporan. Syarat materil meliputi waktu, tempat peristiwa, alat bukti, uraian peristiwa. Tidak terdapat saksi yang diajukan oleh pelapor (BPN) dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu.

Meskipun tidak mudah menyangkakan dugaan pelanggaran TSM dan apalagi selisih suara antara penggugat dengan yang digugat, cukup besar. Tidak berarti sama sekali tidak ada celah bagi penggugat untuk memenangkan gugatan. Peluang memenangkan gugatan tetap ada, sepanjang pihak penggugat mampu membuktikan di persidangan adanya pelanggaran TSM dengan dalil dan bukti yang kuat dan valid. Jika pemohon/penggugat mampu membuktikannya, menurut mantan Ketua MK Hamdan Zoeva, MK harus berani mengabulkannya.

Dalam catatan Hamdan yang juga Ketua MK 2013-2015, hanya ada satu kasus TSM yang pernah berhasil dibuktikan di proses sengketa Pemilu dalam sejarah MK. Yakni: pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, dengan dua paslon yang bersaing. Pada waktu itu KPU telah menetapkan seorang pemenang yaitu Sugianto yang sekarang sudah menjadi Gubernur Kalimantan Barat, tapi kemudian dianulir oleh MK sehingga yang menang adalah pasangan yang satu karena cuma ada dua calon saat itu, Ujang.

Saat itu MK tidak melakukan pengambilan suara ulang dan langsung mendiskualifikasi Paslon yang curang. MK membatalkan itu, artinya MK pada itu tidak perlu melakukan pemungutan ulang tapi pada saat itu menunjuk rivalnya sebagai pemenangnya. Alasannya, saat itu kecurangan yang dilakukan kubu Sugianto terbukti dan dilakukan diseluruh kabupaten. Hamdan mengatakan, saat itu MK langsung melakukan diskualifikasi lantaran pelanggaran yang terjadi sangat besar. (tribunjambi.com, Jumat, 31 Mei 2019).

Paska Putusan MK

Sebagai institusi hukum yang diisi oleh manusia, tentu hakim MK bukan malaikat dan kebal hukum. Contohnya adalah ketika Ketua MK Akil Mochtar (AM) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap sengketa suatu Pilkada. Saat ini MK dipimpin oleh Anwar Usman tengah dihadapkan pekerjaan berat untuk menangani sengketa Pemilu 2019. Bisa dipastikan hakim MK sudah belajar dari success story dan bad story hakim MK sebelumnya, dan akan memilih rujukan pada hakim-hakim yang sukses dalam melaksanakan tugasnya.

Menangani gugatan sengketa perolehan suara di Pemilu Serentak 2019 atau suatu Pemilu baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, merupakan suatu kehormatan, tantangan dan sekaligus ujian berat. Sorotan atau pelototan tajam jutaan orang melalui siaran televisi atau radio akan tertuju ke satu titik: para hakim MK. Sebagian kecil massa, sangat mungkin melakukan aksi demo di depan kantor MK. Di tengah adanya sejumlah ketidakpuasan terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu sebelumnya, harapan berbagai kalangan masyarakat banyak bertumpu ke MK, selain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk itu, MK harus melaksanakan tugasnya secara adil, profesional, akuntabel dan transparan. MK harus terbebas sama sekali dari pengaruh dan potensi intervensi kekuasaan. MK tidak boleh menjadi sekadar lembaga kalkulator, melainkan mampu memaknai dan memberikan pandangan hukum pada proses Pemilu secara substansial. Jika semua proses tersebut sudah ditempuh, maka apapun hasil dari putusan MK, seyogianya harus dipercaya dan diterima oleh para pihak terkait, baik pengadu maupun teradu, dan juga pada elit pendukungnya dengan lapang dada, sportif dan ksatria.

Selanjutnya, elit politik dari Paslon Capres dan Cawapres 01 dan 02 harus mengambil inisiatif untuk menginformasikan, menyosialisasikan, mengondisikan dan mematuhi keputusan MK yang memang bersifat final dan mengikat. Para pendukungnya di tingkat akar rumput (grass root) diyakini akan mengikuti instruksi atau seruan elit politiknya. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat Indonesia masih paternalistik, yakni: mengikuti apa yang menjadi keputusan dan tindakan dari para pemimpin/elit politiknya, sepanjang elit politiknya juga bersikap konsisten dengan putusan yang dibuatnya.

Setelah putuan MK terbit, semua hal terkait dengan perselisihan hasil Pemilu 2019 boleh dikatakan tutup. Pun demikian polarisasi atau pembelahan masyarakat yang terjadi sebelum dan saat Pemilu, khususnya Pilpres 2019, harus berakhir dan kembali mencair. Unjuk rasa yang diselingi tumpah darah yang menewaskan sejumlah orang yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 paska pembacaan hasil rekapitulasi Pemilu di tingkat nasional oleh KPU, harus dijadikan pelajaran berharga. Paska putusan MK, masyarakat dan bangsa Indonesia harus segera bersatu dan melakukan rekonsiliasi secara total untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image

News

Kolom

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image

Ekonomi

Kolom

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image

News

Kolom

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image

Ekonomi

Kolom

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Image

News

Kolom

Redefinisi Politik Emak-emak Paska Pemilu 2019

Image

News

Area Becek Sengketa Pileg 2019

Image

News

Kolom

Menanti Pertemuan Jokowi-Prabowo

Image

News

Politik Cinta

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pagi Ini, Bali Digoyang Gempa 4,9 SR

Gempa berlokasi di laut pada jarak 84 kilometer barat daya Jembrana, pada kedalaman 71 kilometer.

Image
News

KPK Siap Bantu KY Usut Hakim MA yang Lepaskan Terdakwa BLBI

KPK akan berikan bukti-bukti yang dibutuhkan KY.

Image
News

Berhasil Dipisahkan, Orang Tua Bayi Kembar Siam Tak Sabar Ingin Segera Pulang Dari Rumah Sakit

"Kita akan berturut-turut selama tiga hari ke depan melakukan evaluasi terhadap kondisi Adam dan Malik," kata Guslihan.

Image
News

KY Tindaklanjuti Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Terkait Pelanggaran Kode Etik Hakim Agung

Kedua hakim agung itu membebaskan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Image
News

Waspada, Gunung Merapi Kembali Semburkan Awan Panas Guguran

"Jam 06.16 Wib terjadi awan panas guguran," kata Petugas pos Pengamatan Gunung Merapi Kaliurang, Lasiman saat dihubungi, Rabu (24/7).

Image
News

PAN Dukung Pemerintah, Nasdem: Kita Ingin Koalisi yang Kuat bukan Pura-pura

PKB, Nasdem, Golkar sudah bikin blok sendiri.

Image
News

Agung Laksono Ungkap Golkar Tak Hanya Cari Ketum, Tapi Capres-Cawapres 2024

"Banyak teman-teman di DPP Golkar berpikir, bukan hanya sekadar mencari ketua umum"

Image
News

Terduga Teroris Saifullah Terima Dana dari Sejumlah Negara untuk Gerakan JAD Indonesia

Total dana yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp413 juta.

Image
News

ICW Minta Polri dan Kejagung Tarik Anggotanya yang Ikut Seleksi Capim KPK

Khawatir ada konflik kepentingan jika terpilih.

Image
News

KPK Temukan Banyak Dokumen terkait Suap Izin Reklamasi di Kepri

KPK geledah 9 lokasi berbeda.

trending topics

terpopuler

  1. 10 Potret Hangat Laudya Cynthia Bella Habiskan Waktu Bersama Keluarga Kecilnya

  2. Ogah Ketemu Nikita Mirzani, Rosa Meldianti: Hawanya Panas Kumpul Sama Orang Banyak Dosa

  3. Empat Kali Anies Keluar Negeri, Dua Diantaranya Tanpa Anggaran Pemerintah

  4. Cegah Perang, Duterte Izinkan Kapal China Mengambil Ikan di Laut Filipina

  5. Tak Dilibatkan Seleksi Calon Menteri, Ma'ruf: Nanti Paling Pak Jokowi Beri Tahu Saya Kalau Sudah Ngumpul

  6. Elite Politik hingga Menteri Hadiri Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Zainuddin Amali

  7. Pria Asal Majalengka Jadi TNI Gadungan Biar Bisa Temui Megawati

  8. Ferdinand Sebut Anies Baswedan Potensi Ditunggangi Setan Gundul

  9. Petani Tanam Ganja di Antara Cabai dan Kacang, Dikiranya Tak Ada yang Tahu

  10. BMKG Peringatkan Tingginya Gelombang Laut di Pantai Selatan Hingga 26 Juli Mendatang

fokus

Menuju Negara Ketiga
Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pohon Beringin Itu Akankah Kembali Rindang?

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude