image
Login / Sign Up

Berikan Perlindungan Saksi Terkait Kasus Pidana, BW Harapkan LPSK Terobos UU

Yudi Permana

Pemilu 2019

Image

Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, (14/6/2019). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Tim hukum Prabowo-Sandi mengharapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa menabrak Undang-undang (UU) terkait perlindungan saksi yang akan dihadirkan dalam proses gugatan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada keterbatasan (memberikan perlindungan kepada saksi), seperti ada pertanyaan itu. Mudah-mudahan keterbatasan itu bisa diterobos kalau saja MK itu justru memberikan peran strategisnya yang jauh lebih besar," kata Bambang Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

baca juga:

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) belum bisa memastikan apakah nantinya MK meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi yang akan dihadirkan kubu Prabowo-Sandi saat sidang dengan agenda pembuktian dan keterangan para saksi.

Namun saksi-saksi yang akan dihadirkan tidak berkaitan dengan kasus tindak pidana. Hal tersebut yang menjadi keterbatasan LPSK, karena tidak dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan.

"Misalnya apakah mungkin MK memerintahkan kepada LPSK untuk melindungi saksi yang diajukan. Dan kendati ada keterbatasan soal pidana, tapi Mahkamah karena mau mewujudkan pemilu yang adil dan jujur, maka dipandang perlu kesaksian yang bisa mewujudkan keadilan dan kejujuran itu dilakukan. Jadi ada yang disebut konstitusional importen argumen yang dijadikan sebagai dasar," ucap BW.

LPSK sendiri tak bisa sembarangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi apabila dalam proses persidangan di lembaga pengawal konstitusi. Mengingat, kewenangan LPSK telah diatur dalam UU yang menyangkut kasus pidana.

Dalam UU, LPSK bisa segera turun tangan melakukan perlindungan saksi, apabila berperkara di meja hijau terkait kasus pidana. Diluar itu, harus ada kordinasi dan permohonan yang resmi antar-lembaga negara.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 2, dimana Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

"Keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam UU. Namun ada beberapa diskusi kami sampaikan sebagai bagian dari catatan LPSK dalam berikan perlindungan saksi dan korban," kata Tenaga Ahli LPSK, Ruli Novian dilokasi yang sama. 

Jadi, dikatakan Ruli, kedatangan tim hukum Prabowo-Sandi hanya berkonsultasi dan diskusi dengan LPSK. Namun, Ruli menyatakan perlindungan saksi bisa terwujud apabila MK sebagai pionir melayangkan surat permohonan kepada LPSK terkait perlindungan saksi.

"Itu salah satu yang jadi bahan diskusi kami, dan sudah berikan catatan kepada kuasa hukum, tentunya diskusi ini harus dikordinasikan dengan MK sebagai penyelenggara persidangan Pilpres ini. Sementara seperti itu," papar Ruli.

Oleh karena itu, mantan pimpinan KPK ini menambahkan, pihaknya akan membuat surat kepada MK terkait dengan adanya permohonan untuk melakukan perlindungan terhadap para saksi yang akan dihadirkan nantinya.

"Kami memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan, surat ini bisa membuat respons dan bisa memastikan proses di MK ini dalam pemeriksaan saksi dan ahli, dan betul-betul para saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan,” tuturnya.

“Karena ada banyak saksi yang ingin mengajukan kesaksiannya, tetapi pertanyaannya apa bisa dijamin keselamatannya sebelum, pada saat, dan sesudah," tambah BW. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Kritik Ridwan Kamil, Tengku: Jika Banyak Pengangguran, Perbaiki Mutu dan Ciptakan Pekerjaan, Kok Malah SMK Mau Dibubarkan?

Image

News

BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan di Indonesia

Image

News

Gempa dan Tsunami Intai Selatan Pulau Jawa, Ini Penjelasan BMKG

Image

News

Gempa Magnitudo 5 Terjadi di Pulau Seram Bagian Barat Maluku

Image

News

Kejati Jatim Selamatkan Aset Negara Rp5 Triliun dari YKP

Image

News

BMKG: Waspadai Gelombang Laut Setinggi 4 Meter di Perairan Aceh

Image

News

BMKG Kembali Mendeteksi Lima Titik Panas Terindikasi Karhutla di Riau

Image

Ekonomi

Indepth

Motor Baru Penggerak Perekonomian Indonesia Itu Bernama 'UMKM'

Image

News

Kadisnarkertrans: Lulusan SMK Swasta Banyak yang Nganggur 

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ombudsman Minta Polisi Cermat Tangani Kasus Nunung

Penangkapan ini bagi publik juga mengingatkan kembali betapa masalah narkoba sudah darurat.

Image
News

Puskapsi Unej Sarankan Jokowi Cermat Memilih Menteri Bidang Hukum

Presiden harus dengan sangat cermat, penuh kehati-hatian dan perlu mendengar aspirasi publik untuk mengisi jabatan menteri tersebut

Image
News
Haji 2019

Calon Jemaah Haji Asal Luwu Gagal Berangkat ke Tanah Suci Karena Hamil

Semua calon haji yang akan berangkat ke tanah suci (Mekah) harus melalui pemondokan dulu di asrama haji.

Image
News

Sosok Perempuan Diharapkan Kembali Hadir di Jajaran Komisioner KPK Jilid V

Febri menuturkan, pihaknya sendiri kerap mengajak sejumlah organisasi perempuan dalam menjalankan program pencegahan korupsi.

Image
News

Curah Hujan Tinggi, 10 Kecamatan di Simeulue Terendam Banjir dan Longsor

Dadek menyebutkan, ada 10 kecamatan di Kabupaten Simeulue yang dilanda banjir.

Image
News

Dinas Lingkungan Hidup DKI Minta Warga Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pemerintahan DKI Jakarta juga sedang menyusun regulasi mengenai pengurangan sampah plastik.

Image
News

MPR: Menwa Harus Punya Karakter Kebangsaan yang Terus Dikembangkan

Karakter bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi harus dipelajari dan terus dikembangkan.

Image
News

KNKT Bentuk Tim Investigasi Selidiki Kecelakaan dan Kebakaran Truk Tanki BBM

Truk tanki BBM yang terbakar berbahan almunium.

Image
News

Walhi: Gugatan Karhutla untuk Institusi Pemerintah Bukan Pribadi Jokowi

Kebetulan saja presidennya Jokowi.

Image
News

Irfan Pulungan: PPP Makin Solid Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Kami sebagai kader PPP menyambut baik soliditas partai ini. PPP juga siap mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi - KH. Ma’ruf Amin

trending topics

terpopuler

  1. Mandiri Akan Paksa Nasabah yang Saldonya Bertambah untuk Kembalikan Uang

  2. Guntur Romli: Sekarang Prabowo-Sandi Tahu Rasa Berkoalisi dengan Kelompok Radikal

  3. Nasabah Bank Mandiri Semaput, Tabungan Rp2 Miliar Jadi Rp0

  4. Soal Pemulangan Habib Rizieq, Ruhut Sitompul: Enggak Capek Ribut Terus

  5. Jika Saldo Tak Kembali, Mandiri Sarankan Nasabah ke Kantor Cabang

  6. Habib Novel: Saya Tidak Ikuti Komando Prabowo, Saya Bukan Orang Gerindra

  7. Belanja Iklan Hingga Rp6,32 Miliar, 7 Fakta Menarik Tabloid Monitor Pimpinan Arswendo Atmowiloto

  8. Sering Salahkan Pihak Lain, Sunan Kalijaga Akhirnya Akui Lemah Mendidik Anak

  9. Alasan Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim PN Jakpus

  10. Anies Baswedan 'Diserang' Empat Politisi PSI di Twitter

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude