image
Login / Sign Up

Minta Sjamsul Nursalim Datang, Maqdir: Ini Bukti KPK Tidak Menghargai Hukum

Deni Muhtarudin

Image

Kuasa Hukum Setya Novanto Maqdir Ismail | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Permintaan KPK agar Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) datang untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) disebut sebagai upaya untuk mencitrakan SN dan IN telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dipersangkakan, tanpa proses hukum.

"Sedangkan faktanya, SN dan IN belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka seperti yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi," ungkap Advokat, Maqdir Ismail, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/6).

Maqdir menilai, sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan dan juru bicara KPK tersebut tidak proporsional dan menyesatkan, karena seolah-olah SN dan IN sudah dijatuhi hukuman pidana.

baca juga:

Padahal, menurut Maqdir, penyelesaian kewajiban BLBI BDNI oleh SN didasarkan pada perjanjian keperdataan (Master of Settlement and Acquisition Agreement/MSAA) yang dibuat antara pemerintah dan SN. Maka kalau ada tuntutan atau klaim apapun, Maqdir menegaskan bahwa penyelesaiannya adalah secara keperdataan bukan pidana.

"Ini bukti bahwa KPK tidak menghargai hukum dan proses hukum," ujarnya.

Maqdir mengatakan, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa KPK dalam perkara BLBI-BDNI bersikap terbuka dan melakukannya demi kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan lainnya, maka KPK terlebih dahulu menunjukkan dan membuktikan bahwa SN telah melakukan misrepresentasi atas hutang petambak berdasarkan putusan pengadilan perdata, mengingat penyelesaian BLBI BDNI dilakukan dengan mekanisme keperdataan melalui pembuatan perjanjian MSAA.

"Membuktikan dan menunjukkan bahwa mereka menghargai dan menghormati Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2002, karena kedudukan Inpres dalam sistem hukum Indonesia lebih tinggi dari keputusan KPK. Dengan demikian, KPK harus mendapat konfirmasi terlebih dahulu dari pemerintah, terutama untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap SN sehubungan dengan penyelesaian BLBI berdasarkan MSAA," katanya.

Kemudian, lanjut Maqdir, KPK juga harus memahami dan mempertimbangkan Inpres tersebut, Keterangan Pemerintah di DPR tahun 2008, serta jaminan pemerintah dalam release and discharge yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan atau menuntut segala tindakan hukum atau melaksanakan segala hak hukum yang mungkin dimiliki pemerintah terhadap SN sehubungan dengan penyelesaian BLBI berdasarkan MSAA.

Maqdir menyampaikan, KPK juga harus membuktikan bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun terjadi sebagai akibat ditandatanganinya MSAA oleh pemerintah dan SN. Faktanya, pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa SN belum melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan MSAA. Apalagi aset-aset termasuk hutang petambak tersebut sudah sepenuhnya milik pemerintah sejak tahun 1999, apakah akan dihapuskan ataupun dijual sudah sepenuhnya kewenangan Pemerintah, SN sama sekali tidak ikut mencampurinya.

Menurut Maqdir, menjadi tidak adil, jika sekarang SN kembali dikait-kaitkan dengan dihapuskannya ataupun bahkan diminta bertanggungjawab atas selisih penjualan hutang petambak Dipasena tersebut. Apalagi jaminannya sejumlah lebih dari 22.000 tambak sudah seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga.

"Penjualan seluruh aset-aset yang diterima Pemerintah sehubungan dengan penyelesaian BLBI pada masa krisis, hampir seluruhnya dilakukan dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai penerimaannya, apakah semua penjualan demikian dianggap menimbulkan kerugian negara? dan apakah semuanya diproses oleh KPK?," ungkapnya.

Selanjutnya, Maqdir mengatakan, KPK juga harus menjelaskan mengapa mereka mengabaikan audit investigatif BPK 2002 dan audit BPK 2006 yang keduanya menyatakan SN telah menyelesaikan seluruh kewajibannya atas BLBI dan hal-hal terkait lainnya berdasarkan MSAA. Padahal berdasarkan prinsip hukum pembuktian, audit yang lebih dekatlah yang memiliki nilai pembuktian lebih tinggi dan yang seharusnya digunakan.

"Mengapa hingga saat ini KPK belum menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya tentang laporan audit investigatif BPK 2017, yang sebenarnya didasarkan pada instruksi dan arahan sepihak KPK. Apalagi dalam pelaksanaannya auditor BPK sama sekali tidak merujuk pada audit investigatif BPK 2002 dan audit BPK 2006, dan justru menggunakan bukti dan informasi sepihak dari KPK tanpa terlebih dahulu menguji dan memverifikasinya. Hingga saat ini KPK dan BPK belum menjelaskan mengapa mereka mengabaikan audit BPK 2002 dan 2006, padahal keduanya adalah bukti-bukti yang sangat menentukan," katanya.

Maqdir juga menilai, kampanye melalui media dan konferensi pers yang dilakukan oleh KPK secara khusus dan berulang-ulang untuk perkara BLBI BDNI dengan mengesankan bahwa SN dan IN tidak kooperatif adalah upaya nyata dan sistematis dari KPK untuk merusak harkat dan martabat SN dan IN.

"Ini juga merupakan upaya menghukum SN dan IN di muka publik, tanpa melalui proses hukum yang berkeadilan dan menghargai martabat manusia," ujarnya.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber:

berita terkait

Image

News

KPK Sosialisasikan Aplikasi JAGA Demi Tingkatkan Digitalisasi Pemberantasan Korupsi

Image

News

Pemilu 2019

KPK: Amplop Serangan Fajar Bowo Pangarso untuk Pileg Bukan Pilpres

Image

News

Kasus SAT Disebut Tak Bisa Dikaitkan dengan Sjamsul Nursalim

Image

News

KPK Gelar Pelatihan Pencegahan Korupsi di Solo

Image

News

KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Tersangka Kasus Suap Izin Tinggal WNA

Image

News

KPK Panggil 3 Calon Rektor UIN Terkait Suap Jual-beli Jabatan

Image

News

Rommahurmuziy Seret Lukman Hakim dalam Kasus Dugaan Suap Jual-beli Jabatan di Kemenag

Image

News

4 Barang Zumi Zola yang Akan Dilelang KPK, Cincin Senilai Rp9,9 Juta

Image

News

Pemilu 2019

Pantau Sidang Sengketa Pilpres dari Balik Jeruji KPK, Romi: Apapun Hasilnya, Itu yang Terbaik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cerita Kawin Kontrak yang Mencuat Sejak Ditemukan Kampung Arab di Bogor

Persoalannya adalah implikasi dari kawin kontrak tersebut yang mudhoratnya (dampak negatifnya) lebih besar ketimbang manfaat.

Image
News

Politikus Gerindra Ini Cuma Mau Maju ke Pilkada Kota Surabaya Kalau Prabowo Presidennya

"Ya, selengkapnya nanti setelah semua tahapan pemilu 2019 selesai," ujarnya.

Image
News

Kasus Murid Berhubungan Intim di Kelas Bukti Lemahnya Kontrol Sekolah

Kasus ini melanggar kaidah-kaidah pendidikan yang mengedepankan pendidikan nilai dan karakter.

Image
News

Fakta Tenggelamnya KM Nusa Kenari: Berlayar tanpa Seizin Syahbandar

Tim SAR Basaranas melakukan upaya pencarian terhadap para penumpang yang belum berhasil ditemukan.

Image
News

Catat! Mulai Siang Ini Jalur Tujuan Puncak Ditutup

Mengantisipasi tingginya volume kendaraan tujuan Bogor dan Jakarta.

Image
News

Akhir Liburan Sekolah, Dufan Diserbu Ribuan Pengunjung

Antrean tampak mengular sepanjang sekira 40 meter di depan gerbang baru.

Image
News

Priyo: Tim Hukum 02 Sudah Serahkan Sekian Truk Alat Bukti ke MK yang Sudah Divalidasi

"Siap pak, kami rakyat berdoa untuk kebaikan bangsa ini."

Image
News
Peradaban Mesir Kuno

7 Cara Hidup Aneh Warga Mesir Kuno, Ada Program KB dengan Masukkan Kotoran Buaya ke Vagina

Sebelum era modern, tercatat Mesir Kuno adalah salah satu contoh peradaban manusia paling maju

Image
News

Polisi Telusuri Dugaan Human Trafficking dan KDRT di Balik Kasus 'Gadai' Istri

Hartono dan LS telah nikah siri.

Image
News

Komentari Pernyataan Lawyer Prabowo, Ruhut: Tertawa Aku Termehek-mehek, Apanya yang Sudah Selesai

Ruhut Sitompul menekankan proses persidangan belum final dan semua pihak jangan berpuas diri terlebih dulu.

trending topics

terpopuler

  1. Andi: Kabarnya Orang Paling Taat Hukum Karni Ilyas, Saya Nantikan Dia Bersaksi di MK, Apa benar ILC Ditutup dan Dibungkam Pemerintah

  2. Peristiwa Haru di Musala MK Jelang Sidang, Andre Rosiade: Allah SWT Maha Pembolak-balik Hati

  3. Hadapi Lawyer Prabowo di MK, Rustam: Tim Hukum 01, Jangan Hanya Sajikan Fakta dan Data, Tapi Bangun Narasi untuk Membalikkan Opini Publik

  4. Faizal Assegaf: BW Semakin Terbukti Bukan Pengacara Profesional, Tapi Lebih Tepatnya 'Juru Dongeng'

  5. Kuasa Hukum Prabowo Rilis Perolehan Suara Terbaru, Yunarto: Apa Tuips Yakin?

  6. Tengku: KPU Sulit Jawab Gugatan Pilpres atau Tak Mampu Jawab? Mari Kita Tunggu Jawabannya, Mantap atau Ngawur?

  7. Soal Sidang Sengketa Pilpres, Ruhut Sitompul: Aku Mohon Jangan Ada yang Tertawa Dulu

  8. Sengketa Pilpres, Refly: Ibarat Sepakbola, 02 sedang Kejar Defisit Gol Agar Dapat Samakan Kedudukan dan Bahkan Berusaha Unggul

  9. Gara-gara Tuduhan Mirip Iluminati, Permadi: yang Oke dari Negara Tetangga Tidak Ada Orang Kayak Rahmat Baequni

  10. Ketua PPK Cilincing Jadi Tersangka Perubahan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019

fokus

Demam Vapor
Jalan Pulang
Lebaran 2019

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Image
UJANG KOMARUDIN

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal

Image
Hasan Aoni

Impian Negeri Tuhan dari Teras Saidah

Image
Keith Johnson dan Elias Groll (Foreign Policy)

Tak Terduga, Bagaimana Huawei Tiba-tiba Mampu Dominasi Dunia

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi

Keynes, Pencipta Arus Ekonomi Modern Pengganti Pemikiran Neoklasik

Image
News

Ajak Jan Ethes, 10 Potret Kunjungan Jokowi ke Bali Ini Curi Perhatian

Image
News

Bikin Haru, 5 Potret SBY saat Ziarah ke Makam Ani Yudhoyono