image sungai 8
Login / Sign Up

MK Harus Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, Berikut Pertimbangan Hukum dari FAPP

Aricho Hutagalung

Image

FAPP menyatakan dukungan kepada Paslon 01 | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengajukan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam sengketa Pilpres 2019 di MK. FAPP menyampaikan sejumlah alasan mengajukan diri sebagai pihak terkait tidak langsung tersebut.

Juru bicara FAPP Albert Aries mengatakan bahwa permohonan Pemohon telah melanggar pasal 75 huruf a UU MK, karena tidak mencantumkan penghitungan hasil pemilu (PHPU) menurut Pemohon. Juga telah mencampuradukan kewenangan MK dalam mengadili PHPU dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu.

baca juga:

"Sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)," katanya.

Jubir FAPP tersebut juga menambahkan Pemohon ternyata sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai siapa pelaku dari money politic yang dituduhkan sepihak kepada Pihak Terkait [Paslon 01].

"Siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya, Quod Non yang dapat mempengaruhi pilihan dari pemilih yang berjumlah signifikan terhadap perolehan suara dari pemohon dan pihak terkait sebagai paslon, karena itu sesuai dengan asas actori incumbit probatio, dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah Konsitusi," tambah Albert.

Albert mempertimbangkan mengenai dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden kepada MK ternyata bertentangan dengan ketentuan pasal 475 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"2 yang mensyaratkan bahwa keberatan tersebut sebatas pada hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden (error in objecto)," ungkap Albert.

Albert mengungkapkan dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan kuantitatif dalam pilpres 2019 terkait dengan daftar pemilih tetap adalah mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena secara mutatis mutandis telah terbantahkan dengan telah dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota terhadap tiga kelompok data secara acak dan sederhana, yang dihadiri sendiri oleh perwakilan Pemohon, Pihak Terkait Dan Bawaslu.

"Dalil Pemohon yang menggunakan Putusan MK RI dalam pilkada kabupaten kotawaringin barat untuk dapat diterapkan sebagai presiden atau yurisprudensi dalam permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar, karena putusan sengketa pilkada-pilkada tersebut tidak serta merta dapat dijadikan ukuran/standar (nasional) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta tidak dapat membelenggu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencari Kebenaran Materiil dalam perkara A quo," tutupnya dalam keterangan pers tersebut.

Sebelumnya, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) RI menerima FAPP sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan dan Wakil Presiden.

"FAPP memohon agar MK dapat menerima FAPP sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung untuk didengar keterangannya terkait PHPU Presiden dan Wakil Presiden No.1/PHPU PRES-XVII/2019, Selasa (11/6/2019) pukul 12.30 WIB," kata Juru bicara FAPP Albert Aries dalam keterangan tertulisnya, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Menjelang Putusan MK, Polres Bogor Gencar Patroli Tengah Malam

Image

News

Pemilu 2019

Tak Hadir di MK, Prabowo Pantau Sidang Putusan dari Kertanegara

Image

Ekonomi

Para Pedagang Siap 'Jihad' Mengais Rezeki di Tengah Demo MK

Image

News

Halau Massa dari Banten yang Hendak ke MK, Polres Tangerang Jaga Empat Titik Ini

Image

News

Pemilu 2019

Din Syamsuddin: Tidak Benar Melarang Masyarakat Unjuk Rasa, Itu Hak Konstitusional

Image

News

Pemilu 2019

KPI Imbau Masyarakat Tenang saat Pengumuman Sengketa Pilpres

Image

News

Pemilu 2019

Usai Umumkan Putusan PHPU Pilrpes, MK Lanjut Proses Gugatan Hasil Pileg

Image

News

Acuhkan Imbauan Prabowo, Ini GKR Tetap Gelar Aksi Jelang Putusan MK

Image

News

Tentukan Langkah Politik 5 Tahun ke Depan, PAN Mempercepat Rakernas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Rommy Punya Kode Khusus untuk Lukman Saifuddin

Romahurmuziy alias Rommy, membuat kode untuk Menteri Agama, Lukman Saifuddin. Kode itu adalah "B1".

Image
News

Akibat Zonasi PPDB, 685 SDN di Jember Kekurangan Siswa

Totalnya kekurangan pagu siswa di ratusan SDN mencapai 10.129 siswa yang tersebar di beberapa sekolah yang berada di 31 kecamatan di Jember

Image
News

Menjelang Putusan MK, Polres Bogor Gencar Patroli Tengah Malam

"Patroli di masing-masing Polsek Kabupaten Bogor, dilaksanakannya tengah malam,"

Image
News

Ketua DPR: Banyak Karya Sastra Dunia Berasal dari Indonesia

Salah satunya I La Galigo.

Image
News

Lebanon Tolak Rencana AS untuk Perdamaian Timur Tengah

Semua partai di Lebanon menolak pemukiman permanen warga Palestina

Image
News

Polisi Amankan Perempuan Bertato di Sekitar Gedung MK

Kami catat identitasnya.

Image
News

8.644 Hektare Lahan Pertanian di Jawa Barat Mengalami Kekeringan

Kabupaten Indramayu menjadi yang paling parah karena terdapat 1.456 hektare yang sudah tidak menerima pasokan air.

Image
News
Pemilu 2019

Tak Hadir di MK, Prabowo Pantau Sidang Putusan dari Kertanegara

Prabowo tidak menginginkan adanya akumulasi massa yang besar ketika hadir di MK.

Image
News

Polisi Tangkap Dua Pimpinan Ormas Islam JAD dan MMI di Cirebon

Masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.

Image
News

Kisah Naeema Zehri, Perempuan Tangguh Pakistan yang Rela 'Berperang' demi Pendidikan

Naeema tumbuh besar di sebuah desa di provinsi termiskin di Pakistan

trending topics

terpopuler

  1. Dihantui PHK, Ini Besaran Pesangon Pegawai Giant Sesuai Aturan Pemerintah

  2. Kamu Kena PHK? Geluti 5 Bisnis Ini Saja

  3. Amnesty Internasional Surati Jokowi Minta Kasus Penyiksaan Terhadap Peserta Aksi 22 Mei Polisi Diselidiki

  4. Dihujat Warganet, Pemprov DKI Batalkan Acara yang akan Dihadiri Felix Siauw

  5. Bikin Malu, Shireen Pegang Tangan Suami Orang yang Dikiranya Teuku Wisnu

  6. Dihujat Warganet, Pemprov DKI Tetap Hadirkan Felix Siauw di Masjid Balai Kota?

  7. 6 Bisnis Ritel Ini Gulung Tikar di Indonesia, Giant yang Terbaru

  8. Street Style ala Sophie Turner dan Priyanka Chopra di Paris Bersama Jonas Bersaudara

  9. Bolsonaro Usulkan GP Brasil Dipindah ke Rio De Janeiro

  10. Didorong Sampai Tujuan, Aksi Driver Grab dan Gojek Saling Bantu Mengantar Pelanggan

fokus

Hari Bank Indonesia
Perang Dagang Tak Berkesudahan
Masalah Sungai

kolom

Image
Hasan Aoni

Duit Lanang

Image
Sunardi Panjaitan

Deklarasi Kekalahan

Image
Ujang Komarudin

MK dan Narasi Kecurangan

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude