image sungai 8
Login / Sign Up

Bantah Tuduhan BPN, Lembaga Analisa Konstitusi Negara: Ma'ruf Amin Bukan Pejabat atau Karyawan BUMN

Herry Supriyatna

Image

Cawapres nomor urut 2 Ma'ruf Amin saat akan menghadiri acara open house dengan presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2019). Presiden Jokowi menggelar open house di hari pertama usai melaksanakan shalat Ied di masjid Istiqlal dengan membuka bagi para menteri, pejabat negara serta bagi masyarakat. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi Negara (LAKN) Tohadi mengatakan, kedudukan KH Ma'ruf Amin sebagai anggota DPS BNI Syariah dan Mandiri Syariah tak menjadikannya sebagai pejabat atau karyawan BUMN.

Dengan demikian, kata Tohadi, pernyataan Ketua Tim Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto bahwa pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dapat didiskualifikasi karena Ma'ruf Amin melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak tepat.

"Tidak diragukan lagi itu sebagai nalar hukum yang melompat dan keliru jika kedudukan Kiai Ma'ruf Amin sebagai anggota DPS BNI Syariah dan Mandiri Syariah disamakan sebagai pejabat atau karyawan BUMN yang dilarang Pasal 227 huruf p UU Pemilu," kata Tohadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut Tohadi, dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan) disebutkan dengan jelas bahwa antara Dewan Pengawas Syariah (DPS), pejabat, dan karyawan perseroan adalah hal yang jelas berbeda.

"Pejabat perseroan itu yang menjalankan tugas dan wewenang organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pejabat dan karyawan terlibat dalam RUPS. Sedangkan DPS adalah diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi MUI. Jadi, DPS sama sekali tidak ikut dalam RUPS," ujarnya.

Berdasarkan UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), DPS merupakan representasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kewenangannya mengurus mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance).

DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah).

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 angka a dan b UU Perbankan Syariah, DPS itu bukan termasuk pejabat atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Akan tetapi, DPS merupakan pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau UUS," urai Tohadi.

Merujuk ketentuan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa DPS berbeda dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank Indonesia secara keseluruhan.

"Jadi, dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat jelas DPS bukan merupakan pejabat atau karyawan BUMN," kata Tohadi yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen dan advokat ini.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Pemilu 2019

BPN Prabowo-Sandi Patuhi Apapun Putusan Hakim MK

Image

News

Pemilu 2019

Tak Mampu Buktikan Kecurangan TSM, TKN Optimis MK Tolak Gugatan Prabowo

Image

Gaya Hidup

Setujui Wisata Halal, Ma'ruf Amin: Berikan Pelayanan Terbaik agar Wisatawan Datang

Image

News

PBNU: Tidak Ada Alasan Bagi Siapapun untuk Tidak Menerima atau Menolak Putusan MK

Image

News

Tokoh Agama Berharap Masyarakat Terima Hasil Putusan Sidang MK, Apapun Itu!

Image

News

Terkait Putusan MK Hari Ini, MUI: Itulah Lembaga Hukum yang Harus Kita Hormati

Image

News

Ini Alasan MA Tidak Terima Permohonan dari BPN

Image

News

ASN yang Terpapar Paham Radikal Meningkat, Haidar Alwi Minta UU Tentang ASN Direvisi

Image

News

Pasca Putusan MK, TKN akan Tutup Kontestasi Pilpres dengan 'Softlanding'

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Tim Hukum Jokowi Yakin Permohonan Kubu Prabowo-Sandi Ditolak Hakim

I Wayan Sudirta yakin gugatan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan ditolak Mahkamah Konstitusi

Image
News

Pangeran William: Jika Anak Saya LGBT, Saya Akan Mendukungnya

Ia berjanji tidak akan mempermasalahkannya

Image
News
Pemilu 2019

BPN Prabowo-Sandi Patuhi Apapun Putusan Hakim MK

Harapan kami MK menempatkan diri sebagai mahkamah yang pro progresifitas hukum.

Image
News

Sah! Tahun Depan Warga Miskin Tangerang yang Meninggal Dapat Uang Santunan

Arief menjelaskan, pihaknya juga akan mendata warganya yang berstatus miskin untuk menyesuaikan komposisi bantuan

Image
News

Rommy: Uang Rp250 Juta dari Haris Sudah Dikembalikan Dalam Waktu 22 Hari

Karena saya sampai tanggal 28 tidak ada acara di Jawa Timur.

Image
News

Sofyan Basir Jadi Saksi dalam Kasus Suap Pupuk Bowo Pangarso, Ada Apa?

Tak hanya Sofyan, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Indung.

Image
News

Kualitas Sabu Rumahan di Citra 2 Seperti Sabu Import

Tiga pabrik sabu yang diungkap pihaknya dalam kurun waktu satu tahun ada empat orang yang menguasainya.

Image
News

Mahasiswa Australia Ditangkap di Korea Utara

"Ini jelas merupakan keadaan yang sangat serius."

Image
News
Pemilu 2019

Jimly Asshiddiqie Yakin Putusan MK sesuai Asas Hukum

Para Hakim MK itu orang-orang pintar di bidang hukum.

Image
News
Pemilu 2019

Jelang Putusan MK, Pakar Hukum Yakin Negara Akan Selalu Siap Hadapi Perusuh Demokrasi

"Negara selalu siap melakukan penegakan hukum yang tegas, proporsional dan terukur"

trending topics

terpopuler

  1. Kejagung Usut Keterlibatan Wali Kota Manado Kasus Dana Hibah Banjir

  2. Gelar Aksi Halal Bihalal di Depan Gedung MK, Massa: Habisi Penghianat Bangsa!

  3. Dalam Orasi, Abdullah Hehamahua Minta KPK Audit Kecurangan Pemilu 2019 di KPU

  4. Vietnam dan India Kebanjiran Aliran Investasi Relokasi Pabrik, Indonesia Kapan?

  5. Mulai Berdatangan, Peserta Aksi Halal Bihalal Berstatus Pelajar dari Cianjur Nebeng Truk Barang

  6. 10 Potret Reza Zakarya, Penyanyi Dangdut yang Jago Bikin Penggemar Berdendang

  7. Peneliti Pusako Universitas Andalas Sebut Kubu 02 Gagal Fokus Terkait Gugatannya di MK

  8. 5 Karya Seni Mengukir Buah ala Hijaber Cantik Ini Hasilnya Keren Banget

  9. Warga Singapura Umur 62 Tahun Jadi Wanita Tertua Teradikalisasi ISIS

  10. Kapolres Jakpus: Jika Ditemukan Perusuh, TNI akan Turun Tangan

fokus

Hari Bank Indonesia
Perang Dagang Tak Berkesudahan
Masalah Sungai

kolom

Image
Hasan Aoni

Duit Lanang

Image
Sunardi Panjaitan

Deklarasi Kekalahan

Image
Ujang Komarudin

MK dan Narasi Kecurangan

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude